Jumat, 24 Januari 2020 - 17:03 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto: Menghimbau Perusahaan Dipesisir Pantai Supaya Berkomunikasi Sama Pokmaswas Tuban

Tuban – Politisi Partai Gerindra,  Wihadi Wiyanto di Komisi III DPR RI memenuhi undangan Pokmaswas Tuban untuk menyampaikan persoalan bagi masyarakat nelayan saat mencari nafkah di laut setelah berdirinya Indrustrilisasi di pesisir Tuban.

Anggota Komisi III, Wihadi Wiyanto memenuhi undangan dari Pengurus Pokmaswas ( Kelompok Masyarakat Pengawas ) Tuban untuk menampung keluhan dari para nelayan dan Pengurus Ranting HNSI kecamatan Jenu dan Pengurus Ranting HNSI  kecamatan Tambak boyo di salah satu Rumah makan di kecamatan Jenu, Jumat 24/01/2020. Persoalan klasik semenjak pembangunan Indrustri besar di Pesisir pantai yaitu keluhan nelayan terkait jaring nelayan tersangkut Dredging dari pembangunan perusahan besar di Pesisir pantai Tuban.

Anggota komisi III, Wihadi Wiyanto dari partai Gerindra  berangkatnya dari dapil Jawa Timur IX ( Bojonegoro dan Tuban ) banyak mendapat masukan  dari perwakilan nelayan maupun pengurus Pokmaswas Kabupaten Tuban, pengurus Ranting HNSI Kecamatan Jenu dan Pengurus Ranting HNSI Kecamatan Tambakboyo terkait pembuangan Dredging yang berdampak langsung ke nelayan kecil nelayan Tuban khususnya nelayan kecamatan Jenu dan kecamatan Tambakboyo.

Ketua Pokmaswas kabupaten Tuban, Ali Imron menyampaikan ada beberapa keluhan nelayan di wilayah kecamatan Tambakboyo terkait  alat tangkapnya ( jaring ) milik nelayan tersangkut di Dredging. Selain rumit nya untuk mengurus minta ganti rugi alat tangkap ( jaring ) yang rusak ke Perusahaan TPPI.

Saya menyayangkan sama pihak perusahaan TPPI belum pernah komunikasi untuk mensosialisasikan area Dredging dari pihak TPPI ke Pokmaswas kabupaten Tuban. Sehingga kami belum bisa membantu perusahaan mensosialosasi kan TPPI  ke para nelayan. Kalau sudah sosialisasi Denganke Pokmaswas kan kita bisa mengurangi musibah tersangkutnya jaring milik nelayan ke pembuangan Dredging di tengah laut dari TPPI” ujar Ali Imron.

Lanjutnya, saya mendapat laporan dari nelayan pak Sarji juga anggota Pokmaswas Glondong Gede dengan tersangkutnya jaring nya. Saya buatkan surat pengantar dan mengurus membuat laporan ke Polairud di Tambakboyo. Setelah mendapat surat keterangan maka saya teruskan ke TPPI. Sampai berita ini di tulis masih ada laporan dari 2 nelayan Sucorejo yang jaring nya ke sangkut di sebelah Utaranya bendera  jaraknya sekitar 50 meter.

Di tempat yang sama Pengurus Ranting HNSI kecamatan Jenu, Rohmad juga senada dengan ketua Pokmaswas Kabupaten Tuban. Pihak Perusahaan awal nya tidak mengajak kami sebagai pengurus Ranting HNSI. Kalau ada persoalan seperti tersangkut nya jaring kita ini harus menemui siapa di Perusahaan ?.

“Kami di sini tidak anti dengan perusahaan yang ada maupun yang akan di bangun di kabupaten Tuban. Ya mbok yao pihak Pemerintah maupun perusahaan yang mau di bangun mengajak kami ini untuk di libatkan urun rembuk, supaya bisa menyuarakan apa yang di kehendaki para nelayan supaya bisa berjalan sama sama. Seandainya ada musibah jaring nelayan kesangkut bisa melaporkan ke bagian yang di tunjuk untuk mengurusi ini” ujar Rohmad.

Lanjutnya, sekarang ini sudah  dipasang tanda dari bambu dan bendera kain dipasangsama nelayan. Kami minta kepada pihak perusahaan untuk memasang Rambu suar standar navigasi pelayaran di area Dredging. Sehingga nelayan bisa tau kalau itu area pembuangan Dredging.

Seusai pertemuan Wihadi Wiyanto saat ditemui deliknews.”Saya bisa memahami perasaan rekan rekan nelaya di sini. Saya melihat Indrustri tidak bisa dihindari mengingat kebutuhan daripada Industri itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dari satu sisi  kehadiran industrilisasi itu juga mengusik kepentingan nelayan. Dalam hal ini kita harus mencari solusi jalan keluarnya, kita tidak harus mematikan dari salah satu” ujar Wihadi Wiyanto.

Lanjutnya, disini semangatnya saling berdampingan antara Indrustrilisasi dengan nelayan saling menopang. Kita perlu pemikiran visi yang sama bahwa ini untuk kepentingan negara. Persoalan ini masih bisa di bicarakan. Pihak terkait harus bisa memikirkan kepentingan nelayan seperti apa, berikanlah ruang untuk pendapat pembuangan yang baik seperti apa…?. Sehingga tidak mengganggu kepentingan para nelayan.

Perusahaan sudah harus dipikirkan, tidak semua orang  dilibatkan karena yang di takutkan ada yang mengaku sebagai nelayan tapi tidak berkompeten. Setelah di iyakan tapi tidak sesuai kemauan para nelayan maka timbul persoalan. Dari surve, analisa perusahaan dan dari masukan Pokmaswas. Kalau komunikasi itu sudah jalan maka tidak jadi masalah lagi, pungkasnya. (jat)

Artikel ini telah dibaca 188 kali

loading...
Baca Lainnya

SIG Serahkan Bantuan Untuk Tenaga Medis Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memberikan apresiasi kepada tenaga medis yang terlibat...

23 Desember 2020, 16:44 WIB

Hindari Denda, KPP Tuban Himbau Taat Pajak

Tuban – Para Wajib Pajak diingatkan kembali untuk segera melunasi utang pajak yang belum dibayar...

18 Desember 2020, 13:04 WIB

Ganjar Pranowo Ajak Kader Banteng Untuk All Out Menangkan Setia Negara

Tuban – Kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turun gunung. Mantan...

28 November 2020, 22:40 WIB

KPP Pratama Tuban Kunjungi Tax Center Unirow

Tuban – Kunjungan ini sebagai bentuk apresiasi atas sinergi yang telah dilakukan kerja sama selama...

26 November 2020, 14:52 WIB

Disaksikan Bupati Tuban, NGRR Tuban Menandatangani Perjanjian Kerja Sama CSR

Tuban – perusahaan energi berskala Nasional, PT Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian...

25 November 2020, 15:28 WIB

Mitra Binaan SIG, Bandeng Mentari Terus Berinovasi Untuk Bertahan di Tengah Pandemi

Gresik – UMKM Mitra Binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus melakukan inovasi guna...

19 November 2020, 18:51 WIB

loading...