Jumat, 24 Januari 2020 - 17:03 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto: Menghimbau Perusahaan Dipesisir Pantai Supaya Berkomunikasi Sama Pokmaswas Tuban

Tuban – Politisi Partai Gerindra,  Wihadi Wiyanto di Komisi III DPR RI memenuhi undangan Pokmaswas Tuban untuk menyampaikan persoalan bagi masyarakat nelayan saat mencari nafkah di laut setelah berdirinya Indrustrilisasi di pesisir Tuban.

Anggota Komisi III, Wihadi Wiyanto memenuhi undangan dari Pengurus Pokmaswas ( Kelompok Masyarakat Pengawas ) Tuban untuk menampung keluhan dari para nelayan dan Pengurus Ranting HNSI kecamatan Jenu dan Pengurus Ranting HNSI  kecamatan Tambak boyo di salah satu Rumah makan di kecamatan Jenu, Jumat 24/01/2020. Persoalan klasik semenjak pembangunan Indrustri besar di Pesisir pantai yaitu keluhan nelayan terkait jaring nelayan tersangkut Dredging dari pembangunan perusahan besar di Pesisir pantai Tuban.

Anggota komisi III, Wihadi Wiyanto dari partai Gerindra  berangkatnya dari dapil Jawa Timur IX ( Bojonegoro dan Tuban ) banyak mendapat masukan  dari perwakilan nelayan maupun pengurus Pokmaswas Kabupaten Tuban, pengurus Ranting HNSI Kecamatan Jenu dan Pengurus Ranting HNSI Kecamatan Tambakboyo terkait pembuangan Dredging yang berdampak langsung ke nelayan kecil nelayan Tuban khususnya nelayan kecamatan Jenu dan kecamatan Tambakboyo.

Ketua Pokmaswas kabupaten Tuban, Ali Imron menyampaikan ada beberapa keluhan nelayan di wilayah kecamatan Tambakboyo terkait  alat tangkapnya ( jaring ) milik nelayan tersangkut di Dredging. Selain rumit nya untuk mengurus minta ganti rugi alat tangkap ( jaring ) yang rusak ke Perusahaan TPPI.

Saya menyayangkan sama pihak perusahaan TPPI belum pernah komunikasi untuk mensosialisasikan area Dredging dari pihak TPPI ke Pokmaswas kabupaten Tuban. Sehingga kami belum bisa membantu perusahaan mensosialosasi kan TPPI  ke para nelayan. Kalau sudah sosialisasi Denganke Pokmaswas kan kita bisa mengurangi musibah tersangkutnya jaring milik nelayan ke pembuangan Dredging di tengah laut dari TPPI” ujar Ali Imron.

Lanjutnya, saya mendapat laporan dari nelayan pak Sarji juga anggota Pokmaswas Glondong Gede dengan tersangkutnya jaring nya. Saya buatkan surat pengantar dan mengurus membuat laporan ke Polairud di Tambakboyo. Setelah mendapat surat keterangan maka saya teruskan ke TPPI. Sampai berita ini di tulis masih ada laporan dari 2 nelayan Sucorejo yang jaring nya ke sangkut di sebelah Utaranya bendera  jaraknya sekitar 50 meter.

Di tempat yang sama Pengurus Ranting HNSI kecamatan Jenu, Rohmad juga senada dengan ketua Pokmaswas Kabupaten Tuban. Pihak Perusahaan awal nya tidak mengajak kami sebagai pengurus Ranting HNSI. Kalau ada persoalan seperti tersangkut nya jaring kita ini harus menemui siapa di Perusahaan ?.

“Kami di sini tidak anti dengan perusahaan yang ada maupun yang akan di bangun di kabupaten Tuban. Ya mbok yao pihak Pemerintah maupun perusahaan yang mau di bangun mengajak kami ini untuk di libatkan urun rembuk, supaya bisa menyuarakan apa yang di kehendaki para nelayan supaya bisa berjalan sama sama. Seandainya ada musibah jaring nelayan kesangkut bisa melaporkan ke bagian yang di tunjuk untuk mengurusi ini” ujar Rohmad.

Lanjutnya, sekarang ini sudah  dipasang tanda dari bambu dan bendera kain dipasangsama nelayan. Kami minta kepada pihak perusahaan untuk memasang Rambu suar standar navigasi pelayaran di area Dredging. Sehingga nelayan bisa tau kalau itu area pembuangan Dredging.

Seusai pertemuan Wihadi Wiyanto saat ditemui deliknews.”Saya bisa memahami perasaan rekan rekan nelaya di sini. Saya melihat Indrustri tidak bisa dihindari mengingat kebutuhan daripada Industri itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dari satu sisi  kehadiran industrilisasi itu juga mengusik kepentingan nelayan. Dalam hal ini kita harus mencari solusi jalan keluarnya, kita tidak harus mematikan dari salah satu” ujar Wihadi Wiyanto.

Lanjutnya, disini semangatnya saling berdampingan antara Indrustrilisasi dengan nelayan saling menopang. Kita perlu pemikiran visi yang sama bahwa ini untuk kepentingan negara. Persoalan ini masih bisa di bicarakan. Pihak terkait harus bisa memikirkan kepentingan nelayan seperti apa, berikanlah ruang untuk pendapat pembuangan yang baik seperti apa…?. Sehingga tidak mengganggu kepentingan para nelayan.

Perusahaan sudah harus dipikirkan, tidak semua orang  dilibatkan karena yang di takutkan ada yang mengaku sebagai nelayan tapi tidak berkompeten. Setelah di iyakan tapi tidak sesuai kemauan para nelayan maka timbul persoalan. Dari surve, analisa perusahaan dan dari masukan Pokmaswas. Kalau komunikasi itu sudah jalan maka tidak jadi masalah lagi, pungkasnya. (jat)

Artikel ini telah dibaca 141 kali

loading...
Baca Lainnya

SIG Kerjasama dengan Balitjestro Budidayakan Tanaman Buah di Lahan Green Belt Pabrik Tuban

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan...

28 September 2020, 15:50 WIB

KPU Tuban Tetapkan Nomor Urut Paslon Bupati – Wabup

Tuban – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menggelar Launching dan Pengambilan Nomor Urut Pasangan...

24 September 2020, 21:32 WIB

Bantu UMKM Klaster Perikanan Untuk Berkembang, SIG Berikan Bantuan Modal dan Pendampingan

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berupaya meningkatkan kemandirian dan pengembangan usaha...

19 September 2020, 03:28 WIB

Bupati Tuban Perpanjangan Pembatasan Jam Malam

Tuban – Bupati Tuban, H Fathul Huda, memperpanjang pembatasan jam malam di seluruh wilayah Bumi...

15 September 2020, 20:39 WIB

Pengurus Pusat KBPPAL Harus Bisa Bersinergi Dengan Mabes TNI AL

Surabaya – Kopdar kecil-kecilan para inisiator KBPPAL (Keluarga Besar Putra Putri Angkatan Laut) dari Jakarta,...

13 September 2020, 21:48 WIB

HUT FKPPI ke 42, Anggota PD XIII FKPPI Jatim Menggelar Donor Darah

Surabaya – Untuk menyambut HUT FKPPI ke-42, Pengurus PC 1330 KB FKPPI Surabaya menggelar bhakti...

13 September 2020, 12:49 WIB

loading...