Selasa, 28 Januari 2020 - 23:46 WIB

Pokmaswas Tuban Dan PR HNSI Jenu Menuntut PT. Rukindo Untuk Memasang Rambu Standar Navigasi Di Dumping Area TPPI

Tuban – Pertemuan antara Perwakilan Pokmaswas Tuban, PR HNSI Jenu dan Tambakboyo dengan PT. TPPI serta KPLP Brondong membahas terkait tersangkutnya jaring milik nelayan di area dumping maupun di area dredging disalah satu Rumah Makan di Tuban, Selasa (28/01).

Kegiatan dredging di lokasi pantai sebelah utaranya PT. TPPI oleh kontraktor PT. Rukindo berdampak terhadap nelayan kecil. Pasalnya sudah beberapa nelayan jaringnya tersangkut di area dredging maupun dumping yang di tengah laut karena tidak ada tanda bui yang dipasang oleh kontraktor yang menangani Dredging.

Pertemuan perwakilan dari Pokmaswas kab. Tuban, PR HNSI ( Pengurus Ranting Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ) Jenu dan Tambakboyo dengan Humas PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Kepala Keamanan PT. TPPIĀ berserta pihak kontraktor PT. Rukindo sebagai pemenang tender pengengerukan. Selain itu di hadiri pula oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban dan dari KPLP – Brondong.

Ali Imron selaku Ketua Pokmaswas ( Kelompok Masyarakat Pengawas ) Tuban menyampaikan titipan dari ketua HNSI Tuban karena tidak bisa hadir di pertemuan ini dikarenakan berhalangan ke luar kota.

“1. Kegiatan Pendredgingan harus melibatkan Pokmaswas dan HNSI setempat.
2. Dumping Area harus ada tanda yang permanen saat Siang dan Malam harus kelihatan, paling tidak yang di rekomendasikn Dishubla.
3. Bila ada Alat Tangkap yg Rusak akibat Kegiatan Pendredgingan, Nelayan harus ada kompensasi dan Pasca Pendredgingan harus ada waktunya, supaya Nelayan tidak di rugikan” ujar Ali Imron.

Setelah itu Rohmad juga menyampaikan masukan terhadap pihak kontraktor PT. Rukindo dan PT. TPPI untuk mengurangi resiko tersangkut nya jaring nelayan di area dredging maupun dumping di lokasi yg di tentukan. Saya punya data dan proses nya dredging sambil menunjukkan foto maupun video di Hp nya.

“Saya sependapat dengan mas Ali untuk melibatkan Rukun Nelayan ( RN ) dan Pokmaswas dalam membantu sosialisasi ke warga nelayan. Selain itu kami menuntut pokok e ( harus ) di pasang bui ( rambu navigasi ) di lokasi dredging dan dumping area 200 meter ke timur dan 200 meter ke arah barat yang bisa di lihat siang hari maupun malam. Supaya nelayan bisa tau dan tidak menebar jaring di area yang sudah di beri tanda” ujar Rohmad.

Kami butuh kejelasan untuk pemasangan rambu navigasi sampai berapa lama dipasang…?. Apabila sudah di beri tanda navigasi dan masih ada nelayan yang menebar jaring dan tersangkut jaringnya maka pihak kontraktor tidak usah mengganti. Kami yang akan menjelaskan ke nelayan itu.

Sementara itu Warsito yang mewakili Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban menjelaskan. “Kami di sini sebagai fasilitator saja. Perlu saya sampaikan kalau HNSI Tuban dan Pokmaswas Tuban sudah ada SK dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Domain dari HNSI Tuban itu wilayahnya di darat sedangkan Pokmaswas di wilayah laut.

“Saya juga sependapat dengan rekan rekan untuk membentuk taem pemantau yang terdiri dari Pokmaswas Tuban, HNSI Tuban, Kamladu (Polairut dan TNI AL). Kami cukup di wakili oleh Pokmaswas dan HNSI saja. Kalau di setujui usulan rekan2 ini mohon di rapatkan lagi untuk merumuskan teknisnya bagaimana untuk taem pemantau ini” ujar Warsito.

Sementara itu bapak Nevy dari perwakilan PT. Rukindo menyikapi dari perwakilan Pokmaswas, HNSI. “Terima kasih atas masukan dari rekan rekan perwakilan dari Pokmaswas dan HNSI. Saya menyampaikan kalau ada penumpang di luar ABK itu ada aturan nya. Kapten kapal berhak menolak kalau tidak sesuai aturan yang ada. Sedangkan untuk taem pantau di darat saya setuju dengan saran dari rekan rekan” ujar bapak Nevy.

Sedangkan Boby dari perwakilan KPLP Brondong menjelaskan kalau area dredging (pembuangan) itu di area yang aman dari alur lalu lintas kapal. Karena di pesisir pantai Tuban ini masih banyak ranjau peninggalan perang Dunia II. Hampir semua kapal sudah memiliki peta yang terbaru jadi tau daerah yang aman untuk alur lalu lintas.

Kepala Keamanan PT. TPPI, Untung Sunanto menyampaikan terima kasih karena dengan pertemuan seperti ini kita bisa saling kenal satu sama yang lainnya. Dengan adanya proyek Nasional ini bisa berjalan sesuai harapan pemerintah dan para nelayan pun bisa mencari rejeki di laut. Kami berharap sama rekan rekan silahkan kalau mau berkunjung ke kantor kami. Sehingga kita bisa shering dan berharap bisa jalan bersama sama sesuai perannya masing masing. (jat)

Artikel ini telah dibaca 68 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Cipta Kerja Memberikan Kemudahan Peluang Usaha

Oleh : Intan Prameswari Makin banyak orang yang ingin membuka bisnis baru, namun sayangnya tebentur...

19 September 2020, 23:32 WIB

Strategi ‘Rem dan Gas’ Seimbangkan Fokus Kesehatan dan Ekonomi di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Oleh: Muhammad Sidiq (Ketua Gerakan Literasi Terbit Regional Kota Bandung) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan...

19 September 2020, 22:44 WIB

KAMI Ancam Persatuan Bangsa

Oleh : Ahmad Kurniawan Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditolak mentah-mentah oleh masyarakat, karena dianggap...

19 September 2020, 21:41 WIB

Restoratif Justice Rezka Oktoberia Di Setujui Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Tokoh Luak 50 Kota: Alhamdulillah

Keluarnya Peraturan Kejagung RI nomor 15 tahun 2020 di sambut baik oleh masyarakat. Apresiasi untuk...

19 September 2020, 15:29 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan Para Pencari Kerja

Oleh : Adiarso Wibowo Peresmian omnibus law Cipta Kerja dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, terutama para...

18 September 2020, 22:22 WIB

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEDIA PENTING DALAM UPAYA MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19

Oleh : Alfisyah Kumalasari Wabah pandemi Covid 19 di Indonesia tidak terasa telah memasuki bulan...

18 September 2020, 21:48 WIB

loading...