Jumat, 21 Februari 2020 - 08:42 WIB

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Rahmang. (sumber foto: disdikbud.padangpariamankab.go.id).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Rahmang. (sumber foto: disdikbud.padangpariamankab.go.id).

BOS Bermasalah, Kadisdikbud Padang Pariaman : Kalau Bisa Dinegokan, Silahkan

Sumbar, – Informasi menyebutkan bahwa terdapat permasalahan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibeberapa sekolah tingkat SMP di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tahun 2018.

Berangkat dari informasi itu, dicoba konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Padang Pariaman Rahmang, ia menyebutkan belum tahu permasalahan tersebut.

Rahmang sempat menyampaikan, mempersilahkan nego dengan kepala sekolah ketika dikonfirmasi. “konfirmasi ke dia, kalau memang itu bisa nanti apa nama bentuknya, kalau itu bisa apa namanya itu, kalau bisa dinegoan (dinegokan), silahkan nego,”. Namun Rahmang, tidak menjelaskan apa maksud nego yang ia sampaikan.

Baca juga : Nasabah Minta Keterbukaan BNI Terhadap Saldo yang Terpotong

Menurut informasi dan data yang diperoleh, masalah pertama soal dana BOS itu, diduga penggunaan dana BOS tidak sesuai peruntukannya atau kegiatan yang dilakukan tidak diatur dalam juknis BOS, tetapi dilaksanakan dan dibayarkan.

Persoalan kedua, diduga bendahara BOS tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, bendahara ada yang terlambat menyetorkan pajak yang dipungut.

Kemudian persoalan ketiga, diduga ada oknum kepala SMP menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi sebesar Rp20 juta lebih.

Untuk memastikan benar atau tidaknya informasi itu, dilakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman Rahmang, dengan mempertanyakan ketiga informasi permasalahan tersebut.

“Ke Satu Dua Tiga yang itu, pertanggungjawaban dana BOS langsung ke pusat, kalau ada yang menggunakan dana BOS untuk pribadi langsung saja angkat laporkan ke polisi, kalau ada kerja yang tidak sesuai teknis, konfirmasi langsung ke kepala sekolah, dana BOS itu masuk ke rekening sekolah, perbelanjaannya disekolah semua. Kalau ada yang terindikasi Tiga yang seperti tadi, kalau klarifikasi kepada saya, saya sampai sekarang belum mendengar cerita itu, kalau memang terjadi seperti itu langsung sajalah,” kata Rahmang dikonfirmasi deliknews.com dikantornya, Kamis (20/2).

“SPj BOS itu dibawah, pertanggungjawaban BOS, setelah itu langsung ke pusat,” ujarnya.

Ditanya bagaimana pengawasan dinas pendidikan terhadap penggunaan dana BOS, “agar membelanjakan BOS sesuai juknis, kalau terjadi hal menyimpang, kitapun sendiri disamping pembinaan, kalau memang tidak bisa dibina, dilaporkan, itu uang besar gunanya untuk kelancaran sumber daya manusia,” ungkap Rahmang.

Kemudian ditanya bagaimana menurut dinas kalau misalnya benar penggunaan dana BOS tidak sesuai peruntukan, “pergi kesekolah itu, dimana tidak sesuai tadi, atau disebutkan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi tadi, konfirmasi ke dia, kalau memang itu bisa nanti apa nama bentuknya, kalau itu bisa apa namanya itu, “kalau bisa dinegoan (dinegokan), silahkan nego”, kalau memang dia mengaku untuk pribadi itupun tidak bisa ditolelir, kalau dana BOS 20 juta digunakan untuk pribadi tidak bisa ditolelir,” jawab Rahmang.

Disampaikan kepada Rahmang bahwa ada informasi soal diduga kepala sekolah yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi telah diperiksa inspektorat.

“Kalau inspektorat telah memeriksa tentu hasil inspektorat yang perlu, inspektorat masuk kesini, dia menyampaikan akan turun kesana, kalau nanti ada temuan, dari temuan itu kita berangkat,” jelasnya.

“Kalau yang Batang Gasan itu telah diganti yang bersangkutan, kalau telah masuk inspektorat  dijawab disini, jawaban diganti dan telah digantinya, dan kepala sekolahnya telah dipecat, kalau tidak diganti, masuk dia,” kata Kadis Rahmang.

Baca juga : Polda Sumbar Tingkatkan Kemitraan dengan Media

Deliknews dan LSM Fopbindo Sumbar Mitra BPK

Sementara lain hal disampaikan oleh Kepala SMPN 1 Lubuk Alung, Yarlis Mairoza ketika dikonfirmasi terkait dugaan penggunaan dana BOS tidak sesuai juknis disekolah itu, ia mengatakan bahwa masalah tersebut masuk temuan BPK, soal temuan diketahui dinas pendidikan sebab mereka mendampingi BPK ketika melakukan pemeriksaan di sekolah tersebut.

“Ibu telah diperiksa BPK dan inspektorat. Ada hasil pemeriksaan, berita acaranya, dulu jadi temuan kantor satpam (kalau dapat dibuat berapa upah minimal), kemudian WC, setelah diinformasikan seperti itukan dirubah lagi, kalau temuan selalu, iya tiap tahun, karena ini dipinggir jalan,” katanya.

Ia mengakui ada temuan BPK terkait dugaan peruntukan dana BOS tidak sesuai juknis.

Sudah diperiksa, setiap orang datang buat berita acaranya. Selusi temuan itu dilakukan perbaikan.

“Itu tahun 2017 temuannya, bukan 2016, tahun 2016 belum ibuk kepala sekolahnya,” ungkapnya.

Kemudian tahun 2018 ada temuan penggunaan dana BOS diduga tidak sesuai juknis lagi, juga diakui kepala sekolah itu.

Temuan itu seperti pembelian alat olahraga, “katanya bola tidak boleh dibunyikan, namun dimasukkan ke alat peraga. Kemudian soal temuan insentif ditukar dengan upah,” tukasnya.

Disampaikannya, dimana yang jadi temuan dibuat ulang kwitansinya.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 151 kali

loading...
Baca Lainnya

Sertifikasi Tunggu Proses, Sekolah Ajaran Baru Akan Tatap Muka

Gayo Lues-Dana sertifikasi guru tahap dua saat ini sedang menunggu prose dan anggaran sudah berada...

7 Juli 2020, 15:48 WIB

LPKPD-NTB Adukan Dinas PPKBPPPA Sumbawa Ke Diskrimsus Polda NTB

Sumbawa – Lembaga Pemantau Kebijakan Pembangunan Daerah (LPKPD), Provinsi NTB mengadukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga...

7 Juli 2020, 14:31 WIB

New Normal Diberlakukan, Lapas IIA Sumbawa Besar Kembali Terima Tahanan Baru

Sumbawa – Pasca  diberlakukannya New Normal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar kembali menerima tahanan...

7 Juli 2020, 10:23 WIB

Nelayan Bali Harus Selektif Memilih Mitra Exportir Benih Lobster

Denpasar – Bali diharapkan agar selektif memilih pengepul atau perusahaan exportir benih lobster alias benur....

I Ketut Purianta selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Provinsi Bali.

7 Juli 2020, 08:01 WIB

Polsek Sikakap Tetapkan WNA Tersangka Penganiayaan Anak

Kepulauan Mentawai, – Polsek Sikakap menetapkan warga negara asing (WNA) Amerika inisial E (38) tersangka...

Ilustrasi penganiayaan anak. Sumber: Merdeka.com

6 Juli 2020, 17:15 WIB

Polsek Sikakap Tekan Kekerasan Terhadap Anak

Kepulauan Mentawai, – Kapolsek Sikakap AKP Tirto Edhi, SH bersama jajaran terus bersinergi dalam mewujudkan...

5 Juli 2020, 21:00 WIB

loading...