Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:52 WIB

Fonda Tangguh, Ketum Sahabat Polisi

Fonda Tangguh, Ketum Sahabat Polisi

Polsek Tak lagi Lidik-Sidik,Sahabat Polisi Sebut Polsek Dibutuhkan Rakyat

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sahabat Polisi meminta agar seluruh pihak pemangku kepentingan institusi hukum agar lakukan pengkajian soal Polsek yang diusulkan tak lagi lidik-sidik.

Fonda Tangguh, Ketum Sahabat Polisi, Sabtu (22/2) mengatakan bahwa Polsek sangat dibutuhkan rakyat dan tidak terpisahkan.Kendati begitu, Fonda menghormati kebijakan Pemerintah.

“Ya, Polsek itu berhubungan langsung dengan masyarakat, dan polsek dibutuhkan karena sifatnya melayani dengan cepat”Kata Fonda.

Dia tidak setuju, jika Polsek tak lagi melakukan Lidik-Sidik, karena akan berdampak pada terganggunya pelayanan.

“Seharusnya, Menkopolhukam, dan pemangku kepentingan dapat melakukan pengkajian sebelum membuat satu pernyataan, sebab hal ini akan mengganggu kinerja intitusi Polri yang lagi baik-baiknya”Tuturnya.

Sebelumnya, Kompolnas mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar kepolisian tingkat sektor (polsek) tidak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polsek diminta membangun ketertiban dan pengayoman masyarakat.

“Sehingga ada gagasan yang oleh Presiden akan diolah agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi dia membangun ketertiban, keamanan, pengayoman masyarakat,” ungkap Ketua Kompolnas Mahfud MD usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.

Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam itu menjelaskan, fungsi penyelidikan dan penyidikan kasus pidana akan diserahkan ke kepolisian resor (polres) di tingkat kota ataupun kabupaten. Dengan usulan seperti itu, polsek dapat melakukan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih menitikberatkan pada pengayoman masyarakat.

“Soal kasus pidana nanti ke polres kota dan kabupaten. Ini yang penting untuk struktur kepolisian agar pendekatan restorative justice-nya, pendekatan pengayoman dan ketertiban masyarakat lebih ditingkatkan tanpa terlalu banyak ikut campur urusan hukum pidana kalau polsek,” ucap Mantan Ketua MK itu.

Artikel ini telah dibaca 88 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan UMKM

Oleh : Zakaria Omnibus Law Cipta Kerja didesain oleh pemerintah, tidak hanya untuk pekerja tapi...

22 September 2020, 23:58 WIB

Kalangan Media dan Milenial Harus Aktif Dukung Penanganan Covid-19

Oleh : Rahmat Soleh Pemerintah saat ini sedang fokus menangani Covid-19 yang masih terus terjadi....

22 September 2020, 23:50 WIB

Masyarakat Menolak Konsep Usang KAMI

Oleh : Putu Raditya KAMI yang diprakarsai oleh Din Syamsudin dkk berjanji akan menyelamatkan Indonesia....

22 September 2020, 04:20 WIB

Mengutuk Kekejaman KKSB Papua

Oleh : Sabby Kossay Kelompok kriminal separatis bersenjata adalah kumpulan pemberontak yang terus meneror masyarakat...

21 September 2020, 20:53 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Bangkitkan Perekonomian Bangsa

Oleh : Alfisyah Dianasari Pembahasan RUU Cipta Kerja terus dipercepat. Publik pun meyakini bahwa Omnibus...

21 September 2020, 19:53 WIB

Otsus Jilid 2 Dorong Kemajuan Milenial Papua

Oleh : Sabby Kossay Otonomi khusus jilid 2 didukung penuh oleh mahasiswa dan pemuda Papua,...

21 September 2020, 14:28 WIB

loading...