Rabu, 26 Februari 2020 - 22:14 WIB

Kantor Bupati Pasaman

Kantor Bupati Pasaman

Ini Kejanggalan Perbup Penjabaran APBD Pasaman Tahun 2020

Pasaman, – Ada kejanggalan yang ditemukan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pasaman Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020.

Perbup Kabupaten Pasaman No. 78 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020 telah ditanda tangani Bupati Pasaman H.Yusuf Lubis tertanggal 31 Desember 2019.

Baca juga : Pengembalian Uang Negara di Pasaman Belum Selesai

Kejanggalan ditemukan, pertama hingga kini Bagian Hukum Pemkab Pasaman belum memiliki arsip Perda yang mengatur APBD 2020 dan Perbup Penjabaran APBD itu.

Kejanggalan kedua, Perbup Penjabaran APBD 2020 disebutkan sebagai pelaksana ketentuan Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019.

“Menimbang : Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 Perda Kabupaten Pasaman No. 5 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran¬†APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020” demikian disebutkan dalam Perbup itu.

Informasi Perbup tersebut diperoleh Deliknews.com dari Sekretaris Bakeuda Pemkab Pasaman Dahliana ketika dikonfirmasi dikantornya mempertanyakan Perda APBD tahun anggaran 2020.

“Ini rincian DPA, ini hasil pengesahan dari DPR,” kata Dahliana sambil memperlihatkan Perbup penjabaran APBD itu.

Kemudian diminta memperlihatkan Perda APBD sebagai dasar pembentukan Perbup, Dahliana mengatakan harus diberitahu dulu kabid anggaran bakeuda.

“Tentu harus diberitahu dulu kepada kabid anggaran, sekarang dia lagi tidak bisa dihubungi, dia lagi ada acara (Bimtek) di Bukittinggi,” katanya, Selasa (25/2).

“Mempertanyakan Perda, itu ada dibagian hukum” ujar Dahliana.

Baca juga : Ini Pesan Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto Kepada Siswa Diktuk BA Polri SPN Polda Sumbar

Sementara ketika ditanyakan di Bagian Hukum Pemkab Pasaman kepada Kasubag Perundang-undangan Yosi, mengatakan bahwa bagian hukum belum mempunyai arsip Perbup maupun Perda itu.

“Belum ada dikasih disini, ke anggaran minta, DPA saja kami belum dapat, orang itu dalam proses cetak,” ungkap Yosi.

Menanggapi hal itu, Deni Syaputra, SH., MH seorang Dosen Hukum Tata Negara juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum, menurutnya semestinya Perda dimaksud adalah untuk anggaran 2020 bukan untuk anggaran tahun 2019.

“Perbup memang untuk melaksanakan ketentuan yang ada dari Perda, namun kalau benar seperti itu, yang keliru diperdanya, seharusnya perdanya bukan untuk anggaran 2019 melainkan untuk anggaran tahun 2020,” jelas Deni Syaputra.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 258 kali

loading...
Baca Lainnya

Polri Ambil Langkah Cepat Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera mengambil langkah cepat sebagai antisipasi melonjaknya jumlah...

16 Januari 2021, 23:56 WIB

Laksanakan Operasi Yustisi, Polsek Kresek dan Muspika Tegur 7 Pelanggar

TANGERANG – Jajaran Polsek Kresek Polresta Tangerang Polda Banten bersama Muspika Kecamatan Kresek kembali melaksanakan...

16 Januari 2021, 22:39 WIB

Laksanakan Operasi Yustisi, Polsek Kresek dan Muspika Bagikan Masker ke Warga

TANGERANG – Polsek Kresek Polresta Tangerang Polda Banten bersama jajaran Kecamatan Kresek dan Koramil Kresek...

16 Januari 2021, 22:23 WIB

Polsek Cisoka Edukasi Komunitas Jaro Soal Protokol Kesehatan

TANGERANG – Jajaran Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan (binluh)...

16 Januari 2021, 22:17 WIB

Tim Tindak PPKM gabungan Tiga Pilar Polresta Tangerang Laksanakan Patroli Hunting

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten bersama Kodim 0510 Tigaraksa, dan Satpol PP Kabupaten...

16 Januari 2021, 22:00 WIB

Kasus Tanah ! Warga vs BPD Bali, Tak Puas Laporan Polisi di SP3

Denpasar – Sengketa tanah antara warga dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terus bergulir. Warga...

Ilustrasi.

16 Januari 2021, 16:39 WIB

loading...