Rabu, 26 Februari 2020 - 15:02 WIB

Ombudsman Sumbar Tegaskan Tak Ada Kewenangan Komite Lakukan Pungutan

Padang, – Ombudsman Perwakilan Sumbar menegaskan bahwa tidak ada kewenangan komite sekolah melakukan pungutan terhadap siswa.

Hal itu ditegaskan oleh Asisten Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi, ketika dikonfirmasi soal informasi sejumlah pembayaran di MTsN 5 Pasaman Kecamatan Dua Koto.

“Kalau dia wajib, maka itu bukan kewenangan komite, karena kewenangan komite hanya sebatas sumbangan dan bantuan”, tegas Adel Wahidi ketika dikonfirmasi Deliknews.com via WA, Rabu (26/2).

Baca juga : Ini Kata Jaksa Soal Pembayaran di MTsN 5 Pasaman

Polres Pasaman Segera Dalami Masalah Pembayaran di MTsN 5 Pasaman

Menurut Asisten Ombudsman itu, kewenangan komite sangat terbatas hanya sumbangan dan bantuan, bukan pungutan.

“Sumbangan atau bantuan dari masyarakat turunannya bisa kita lihat di Peraturan Menteri No. 75 tahun 2017 tentang Komite Sekolah, kewenagannya sangat terbatas, bentuknya hanya sumbangan dan bantuan, bukan pengutan. Sumbangan artinya suka rela, sedangkan bantuan dari pihak lain yang tidak terkait dengan kepentingan itu,” jelasnya.

Adel Wahidi belum bisa memastikan apakah pembayaran itu Pungutan Liar (pungli) atau tidak, karena masih perlu pemeriksaan atau dokumen terkait yang perlu dipelajari.

“Ini belum bisa dipastikan, yang digalang oleh komite atau sekolah apakah sumbangan atau pungutan, apakah sifatnya partisipatif, suka rela atau bersifat wajib,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada biaya atau pungutan ketika daftar ulang disekolah.

“Gak ada uang untuk daftar ulang, jangankan daftar ulang, pungutan mendaftar pertama saja tidak boleh. Gak boleh ada dana daftar ulang,” tegasnya lagi.

Baca juga : Terima Pungli, PNS Ditangkap

Selanjutnya, pembelian buku atau seragam disekolah, kata Adel Wahidi, boleh saja disediakan dikoperasi sekolah, tapi sifatnya suka rela, beli disekolah silahkan, beli diluar silahkan, namun harus dipastikan harganya sama dengan yang di pasar.

Adel Wahidi menyarankan agar masyarakat atau orang tua siswa segera membuat laporan kepada Ombudsman supaya bisa diverifikasi apakah pembayaran itu diperbolehkan atau tidak.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 126 kali

loading...
Baca Lainnya

Tingkatkan Kesadaran Masyarakat, Kapolresta Tangerang Pimpin Operasi Yustisi

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kembali memimpin Operasi Yustisi bersama...

30 September 2020, 21:46 WIB

Bawaslu Pasaman Akan Bubarkan Kampanye Jika Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Pasaman, – Bawaslu Kabupaten Pasaman akan membubarkan kampanye pasangan calon gubernur/wakil gubernur dan calon bupati/wakil...

 Bawaslu Pasaman rapat koordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder, di Lubuk Sikaping, Rabu (30/9/20).

30 September 2020, 13:10 WIB

Bawaslu Pasaman Akan Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Pasaman, – Bawaslu Kabupaten Pasaman bersama tim atau unsur terkait akan menertibkan Alat Peraga Kampanye...

 Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita (jilbab merah) saat rapat koordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder, di Lubuk Sikaping, Rabu (30/9/20).

30 September 2020, 12:02 WIB

Mahasiswa PSDKU unsiyah Kampus Blangnangka Orasi Damai Ke DPRK Gayo Lues.

Sebanyak 20 Orang Perwakilan  Mahasiswa PSDKU Universitas Siyah Kuala Kampus Belang Nangka Kabupaten Gayo Lues...

30 September 2020, 02:10 WIB

Kapolresta Tangerang Pimpin Operasi Yustisi, 72 Pelanggar Disanksi Masuk Ambulan

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memimpin Operasi Yustisi bersama Pemkab...

29 September 2020, 23:21 WIB

Kapolresta Tangerang Bina Komunitas Jadi Pelopor Pelaksanaan Protokol Kesehatan

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kembali melaksanakan pembinaan komunitas untuk...

29 September 2020, 23:14 WIB

loading...