Ombudsman Sumbar Tegaskan Tak Ada Kewenangan Komite Lakukan Pungutan

- Editorial Staff

Rabu, 26 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, – Ombudsman Perwakilan Sumbar menegaskan bahwa tidak ada kewenangan komite sekolah melakukan pungutan terhadap siswa.

Hal itu ditegaskan oleh Asisten Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi, ketika dikonfirmasi soal informasi sejumlah pembayaran di MTsN 5 Pasaman Kecamatan Dua Koto.

“Kalau dia wajib, maka itu bukan kewenangan komite, karena kewenangan komite hanya sebatas sumbangan dan bantuan”, tegas Adel Wahidi ketika dikonfirmasi Deliknews.com via WA, Rabu (26/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga : Ini Kata Jaksa Soal Pembayaran di MTsN 5 Pasaman

Polres Pasaman Segera Dalami Masalah Pembayaran di MTsN 5 Pasaman

Menurut Asisten Ombudsman itu, kewenangan komite sangat terbatas hanya sumbangan dan bantuan, bukan pungutan.

“Sumbangan atau bantuan dari masyarakat turunannya bisa kita lihat di Peraturan Menteri No. 75 tahun 2017 tentang Komite Sekolah, kewenagannya sangat terbatas, bentuknya hanya sumbangan dan bantuan, bukan pengutan. Sumbangan artinya suka rela, sedangkan bantuan dari pihak lain yang tidak terkait dengan kepentingan itu,” jelasnya.

Adel Wahidi belum bisa memastikan apakah pembayaran itu Pungutan Liar (pungli) atau tidak, karena masih perlu pemeriksaan atau dokumen terkait yang perlu dipelajari.

“Ini belum bisa dipastikan, yang digalang oleh komite atau sekolah apakah sumbangan atau pungutan, apakah sifatnya partisipatif, suka rela atau bersifat wajib,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada biaya atau pungutan ketika daftar ulang disekolah.

“Gak ada uang untuk daftar ulang, jangankan daftar ulang, pungutan mendaftar pertama saja tidak boleh. Gak boleh ada dana daftar ulang,” tegasnya lagi.

Baca juga : Terima Pungli, PNS Ditangkap

Selanjutnya, pembelian buku atau seragam disekolah, kata Adel Wahidi, boleh saja disediakan dikoperasi sekolah, tapi sifatnya suka rela, beli disekolah silahkan, beli diluar silahkan, namun harus dipastikan harganya sama dengan yang di pasar.

Adel Wahidi menyarankan agar masyarakat atau orang tua siswa segera membuat laporan kepada Ombudsman supaya bisa diverifikasi apakah pembayaran itu diperbolehkan atau tidak.

(Darlin)

Berita Terkait

Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli
Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil
Terbukti Lakukan Penyekapan di Rumah Amelia Salim, Danny Indarto Divonis 5 Bulan
Pengelolaan Rumah Susun Kemenkumham Tidak Sesuai Ketentuan Rp4 Miliar
Timses Caleg Datang, Minta Uang Dikembalikan
KPK Resmi Panggil Sekretaris BPBD Sidoarjo, Soal Apa?
Signal HP Lemot, Sidang Online Kasus Puri Banjarpanji Ditunda
Empat Terdakwa Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Transaksi Anugrah Yudo

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:59 WIB

Demi Memantau Keamanan Di PPK, Kapolres Nisel Rela Mandi Lumpur Saat Patroli

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:08 WIB

Terbukti Lakukan Penyekapan di Rumah Amelia Salim, Danny Indarto Divonis 5 Bulan

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:11 WIB

Pengelolaan Rumah Susun Kemenkumham Tidak Sesuai Ketentuan Rp4 Miliar

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:00 WIB

Timses Caleg Datang, Minta Uang Dikembalikan

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:00 WIB

KPK Resmi Panggil Sekretaris BPBD Sidoarjo, Soal Apa?

Selasa, 20 Februari 2024 - 11:51 WIB

Signal HP Lemot, Sidang Online Kasus Puri Banjarpanji Ditunda

Senin, 19 Februari 2024 - 22:37 WIB

Empat Terdakwa Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Transaksi Anugrah Yudo

Senin, 19 Februari 2024 - 20:12 WIB

SIDOKKES POLRES NISEL PERIKSA KESEHATAN PETUGAS PPK DAN PERSONIL PENGAMANAN

Berita Terbaru

Nasional

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Kamis, 22 Feb 2024 - 09:28 WIB