Rabu, 11 Maret 2020 - 13:47 WIB

Catat, Debt Collector Jadi Target Khusus Razia Polisi 2020

TANGERANG – Keberadaan debt collector bikin resah masyarakat. Mereka kerap tarik paksa kendaraan kredit tanpa melalui proses pengadilan terlebih dulu. Itu yang membuat polisi turun tangan untuk menangkap para debt collector.

Beberapa hari lalu kapolsek Sleman bersama ribuan driver ojek online menyatakan debt collector jadi musuh bersama.

Ruang gerak debt collector makin sempit karena di beberapa daerah polisi menggelar khusus razia dengan target utama debt collector.

Beberapa waktu silam Polresta Tangerang Kota menggelar razia dan debt collector jadi target utamanya.  Bahkan kemarin, Senin (10/03/20) Polda Lampung mengumumkan hasil razia Operasi Cempaka Krakatau 2020.

Menurut Komisaris Besar M Barly Ramadhani Ditkrimum Polda Lampung, kasus debt collector jadi salah satu kasus menonjol dalam Operasi Cempaka Krakatau 2020.

Senada disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad (Pandra). Pada gelaran Operasi Cempaka Krakatau 2020 kali ini, jajaran Polda Lampung telah menangkap 966 pelaku kejahatan nontarget operasi.

“Target operasi 41 orang. “41 TO (target operasi) berhasil diungkap 100 persen, atau tertangkap semua,” kata Pandra.

Operasi Cempaka Krakatau 2020 berlangsung selama 12 hari, dari 12 Februari 2020 hingga 24 Februari 2020.  Dari sebanyak itu enam orang debt collector terjaring Operasi Cempaka Krakatau 2020.

Para debt collector ini ditangkap karena main tarik kendaraan secara paksa dan menggunakan kekerasan.

“Ada enam debt collector yang kami amankan. Kasus ini menonjol karena meresahkan masyarakat,” kata Barly saat ekspos di Mapolda Lampung, Selasa (10/3/2020).

Saksi Barly menjelaskan, keenam debt collector itu ditangkap karena tidak menggunakan aturan resmi yang berlaku dalam menarik kendaraan debitur. “Mereka menarik kendaraan secara paksa. Ini yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Barly.

Sebenarnya, kata Barly, penarikan kendaraan oleh pihak kreditur diperbolehkan selama masih dalam koridor aturan hukum.

Menurut Barly, penarikan kendaraan yang mengalami wanprestasi (menunggak) harus sesuai dengan hukum fidusia dan dilakukan oleh juru sita pengadilan.

Artikel ini telah dibaca 28832 kali

loading...
Baca Lainnya

UU Cipta Kerja Mendorong Kesejahteraan Rakyat

Oleh : Lisa Pamungkas Pemerintah berusaha membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, dengan meresmikan UU Cipta Kerja....

29 November 2020, 17:21 WIB

Kerumunan Rizieq Shihab Timbulkan Klaster Baru Corona Perlu Ditindak Tegas

Oleh : Dodik Prasetyo Rizieq Shihab membuat ulah dengan sengaja mengundang 10.000 orang dalam pesta...

29 November 2020, 15:52 WIB

Masyarakat Papua Menolak Provokasi Benny Wenda

Oleh : Yusaac Wakum Salah satu pentolan gerakan separatis Papua, Benny Wenda terus memprovokasi masyarakat...

29 November 2020, 12:57 WIB

Masyarakat Sambut Positif Program Vaksinasi Covid-19

Oleh : Deka Prawira Ketika pandemi sudah kita lewati selama lebih dari 8 bulan, ada...

29 November 2020, 12:51 WIB

Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Mempercepat Penanganan Covid-19

Oleh : Andi Atgas Pandemi covid-19 telah kita lalui selama berbulan-bulan, namun kita tak boleh...

29 November 2020, 03:13 WIB

Masyarakat Mendukung Penerapan UU Cipta Kerja

Oleh : Dodik Prasetyo UU Cipta Kerja yang diresmikan oktober 2020 lalu baru bisa dijalankan...

29 November 2020, 03:05 WIB

loading...