Rabu, 11 Maret 2020 - 13:47 WIB

Catat, Debt Collector Jadi Target Khusus Razia Polisi 2020

TANGERANG – Keberadaan debt collector bikin resah masyarakat. Mereka kerap tarik paksa kendaraan kredit tanpa melalui proses pengadilan terlebih dulu. Itu yang membuat polisi turun tangan untuk menangkap para debt collector.

Beberapa hari lalu kapolsek Sleman bersama ribuan driver ojek online menyatakan debt collector jadi musuh bersama.

Ruang gerak debt collector makin sempit karena di beberapa daerah polisi menggelar khusus razia dengan target utama debt collector.

Beberapa waktu silam Polresta Tangerang Kota menggelar razia dan debt collector jadi target utamanya.  Bahkan kemarin, Senin (10/03/20) Polda Lampung mengumumkan hasil razia Operasi Cempaka Krakatau 2020.

Menurut Komisaris Besar M Barly Ramadhani Ditkrimum Polda Lampung, kasus debt collector jadi salah satu kasus menonjol dalam Operasi Cempaka Krakatau 2020.

Senada disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad (Pandra). Pada gelaran Operasi Cempaka Krakatau 2020 kali ini, jajaran Polda Lampung telah menangkap 966 pelaku kejahatan nontarget operasi.

“Target operasi 41 orang. “41 TO (target operasi) berhasil diungkap 100 persen, atau tertangkap semua,” kata Pandra.

Operasi Cempaka Krakatau 2020 berlangsung selama 12 hari, dari 12 Februari 2020 hingga 24 Februari 2020.  Dari sebanyak itu enam orang debt collector terjaring Operasi Cempaka Krakatau 2020.

Para debt collector ini ditangkap karena main tarik kendaraan secara paksa dan menggunakan kekerasan.

“Ada enam debt collector yang kami amankan. Kasus ini menonjol karena meresahkan masyarakat,” kata Barly saat ekspos di Mapolda Lampung, Selasa (10/3/2020).

Saksi Barly menjelaskan, keenam debt collector itu ditangkap karena tidak menggunakan aturan resmi yang berlaku dalam menarik kendaraan debitur. “Mereka menarik kendaraan secara paksa. Ini yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Barly.

Sebenarnya, kata Barly, penarikan kendaraan oleh pihak kreditur diperbolehkan selama masih dalam koridor aturan hukum.

Menurut Barly, penarikan kendaraan yang mengalami wanprestasi (menunggak) harus sesuai dengan hukum fidusia dan dilakukan oleh juru sita pengadilan.

Artikel ini telah dibaca 21007 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Cipta Kerja Memberikan Kemudahan Peluang Usaha

Oleh : Intan Prameswari Makin banyak orang yang ingin membuka bisnis baru, namun sayangnya tebentur...

19 September 2020, 23:32 WIB

Strategi ‘Rem dan Gas’ Seimbangkan Fokus Kesehatan dan Ekonomi di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Oleh: Muhammad Sidiq (Ketua Gerakan Literasi Terbit Regional Kota Bandung) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan...

19 September 2020, 22:44 WIB

KAMI Ancam Persatuan Bangsa

Oleh : Ahmad Kurniawan Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditolak mentah-mentah oleh masyarakat, karena dianggap...

19 September 2020, 21:41 WIB

Restoratif Justice Rezka Oktoberia Di Setujui Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Tokoh Luak 50 Kota: Alhamdulillah

Keluarnya Peraturan Kejagung RI nomor 15 tahun 2020 di sambut baik oleh masyarakat. Apresiasi untuk...

19 September 2020, 15:29 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan Para Pencari Kerja

Oleh : Adiarso Wibowo Peresmian omnibus law Cipta Kerja dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, terutama para...

18 September 2020, 22:22 WIB

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEDIA PENTING DALAM UPAYA MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19

Oleh : Alfisyah Kumalasari Wabah pandemi Covid 19 di Indonesia tidak terasa telah memasuki bulan...

18 September 2020, 21:48 WIB

loading...