Senin, 23 Maret 2020 - 10:36 WIB

Ibu Kota Negara Baru Realisasikan Pemerataan Pembangunan

Oleh : Aldia Putra

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terus mengakselerasi proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut merupakan upaya pemerintah untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sehingga perlu mendapatkan dukungan luas masyarakat.

Apa jadinya Jika di suatu kota atau wilayah yang kita huni menimbulkan mimpi buruk yang tak berkesudahan. Mimpi buruk tentang kesenjangan sosial, kriminalitas, angka pendidikan menurun, daya beli masyarakat berkurang, ekosistem alam memburuk dan yang terparah ekonomi lumpuh? Tentunya negara akan segera melakukan sejumlah tindakan maupun langkah antisipatif. Mengingat warga negaranya tengah dilanda kesusahan.

Bukan hal yang baru jika pemindahan ibukota negara ialah solusi akhir karena kota pertama telah melebihi muatan. Bukan hanya berdampak secara alamiah saja, namun sudah menyentuh ranah yang sensitif. Jakarta, kota yang telah menemani langkah Indonesia ratusan tahun lalu agaknya memang mulai menua. Meski roda perekonomian menggeliat secara pesat, namun tetap memiliki efek domino yang memprihatinkan.

Wajah kota yang harusnya asri, tertata rapi, dengan sistem pengelolaan mumpuni , harus rela tergeser karena derasnya arus urbanisasi. Demi mencukupi kebutuhan serapan tenaga kerja, pabrik-pabrik dibangun. Kawasan perumahan, mall, hingga pusat perkantoran. Yang sedikit banyak memakan lahan juga mengikis alam. Udara yang dahulu terasa sejuk, kini seolah membakar paru-paru. Dengan asap kendaraan, yang setiap hari berlalu lalang, asap pabrik, hingga polusi lain yang membuat ozon makin menipis.

Sebetulnya tak menyalahkan urbanisasi yang sedemikian besar. Masalahnya ialah, keyakinan hidup di kota besar akan sukses inilah yang menjadi latar belakang. Padahal kenyataannya memang jauh dari angan. Jika tak dibarengi pengetahuan, ketrampilan, mental juga modal mustahil bisa bertahan. Logikanya, orang yang baru datang membutuhkan tempat tinggal, makan dan segala perlengkapan untuk hidup. Ya kalau langsung bisa bekerja, kalau tidak?
Akhirnya timbullah kesenjangan ekonomi, yang kerja dan yang tidak memiliki persentase sama besarnya.

Kriminalitas merajalela, daya beli masyarakat menurun. Kenapa mereka ga pulang saja? Kemungkinan beban mental yang bakal ditanggungnya terlalu besar. Omongan tetangga hingga sederet permasalahan yang mendominasi lainnya. Meski sepele, hal ini begitu erat membelenggu sejumlah orang yang pernah menjadi bagian dari kota Jakarta.
Maka dari itu pemerintah ingin berkonsentrasi menyelesaikan permasalahan ini.

Wacana pemindahan ibukota Negara yang sejak dari dulu telah mendekam dan hanya dalam perencanaan mulai dibongkar kemudian digagas kembali. Dipertimbangkan, direncanakan kembali dengan memegang konsep-konsep yang lebih mumpuni dan rapi. Rencana pemindahan Ibukota negara ini sebetulnya sudah digagas oleh presiden pertama RI. Jadi, bukan hal anyar jika kemudian berita ini digulirkan.

Mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat secara signifikan dengan pemindahan IKN. Pemerintah mantap melangkah untuk segera merealisasikan pembanunhannya. Dan kota yang dipilih ialah Kalimantan Timur. Kota dengan kondisi geografis yang top dan mampu mengakomodasi segala kebutuhan pemerintah serta warga masyarakat. Termasuk penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran. Baik dari warga lokal hingga luar daerah.

Kota dengan kadar oksigen terbaik di dunia ini agaknya mampu menggantikan Jakarta yang sudah semakin empot-empotan. Menjadi basis pergerakan perkonomian baru yang bisa dijadikan tumpuan.

Pengembangan bisnis sektoral yang menjanjikan. Apa implikasinya? pemerataan kesejahteraan. Lingkungan baru dengan jaminan kesejahteraan yang potensial tentunya sangat diharapkan. Apalagi ketersediaan lahan juga telah dipastikan bebas dari permasalahan. Pemkab Kalimantan sudah menyatakan kesiapan menerima mandat untuk menyandang sebagai ibukota yang baru.

Banyak keunggulan yang dari kota dengan julukan paru-paru dunia yang akhirnya menjadi tujuan ibukota yang baru. Salah satunya, sumber daya alam, kontur geografis yang menguntungkan, bencana alam minim, hingga faktor lain yang bisa mendukung adalah rencana pembangunan IKN. Maka dari itu berbaik sangka atas langkah pemerintah untuk menanggulangi problem neagra ini wajib kita dukung.

Sudahi pro dan kontra, amati, kawal dan lakukan bersama. Agar pelaksanaan pembangunan ibukota baru sebagai perwujudan pemerataan ekonomi bisa dioptimalkan secara sempurna dan mencabut segala permasalahan hingga ke akarnya. Jangan dulu menguarkan sikap negatif, banyak lho negara yang memindah ibukotanya untuk masa depan yang baru dan lebih baik. Saatnya berkaca pada pengalaman, mari wujudkan segera Pemindahan IKN ini!

Penulis adalah kontributor Pustaka Institute Jakarta

Artikel ini telah dibaca 78 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Apresiasi Pembangunan Jalan Trans Papua

Oleh : Rebecca Marian Pembangunan di Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka merasa lebih maju...

25 November 2020, 20:04 WIB

Masyarakat Menolak Safari Habib Rizieq di Daerah

Oleh : Abdul Rahman Terjadi banyak penolakan terhadap safari ceramah yang akan dihadiri oleh Habib...

25 November 2020, 15:09 WIB

Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja lahir dengan banyak penolakan dari buruh dan masyarakat...

25 November 2020, 14:57 WIB

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Halal

Oleh : Edi Jatmiko Sebentar lagi vaksin covid-19 akan diluncurkan di indonesia. Masyarakat tak perlu...

25 November 2020, 14:43 WIB

UU Cipta Kerja Bantu Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Oleh : Alfisyah Dianasari Pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah di masa pandemi. Memang tak hanya...

24 November 2020, 23:25 WIB

PT LIB Bertemu Kabaharkam Polri, Liga 1 dan 2 Siap Digelar Februari 2021

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi dari...

24 November 2020, 22:42 WIB

loading...