Kamis, 26 Maret 2020 - 17:04 WIB

Cegah Corona, Polresta Tangerang Siap Tindak Tegas Warga Bandel

TANGERANG – Polri turut berupaya melakukan langkah penanganan penyebaran pandemi virus Corona atau Covid–19.

Tidak segan–segan, akan ada jerat pidana lewat pasal berlapis untuk warga yang masih bandel keluyuran dan berkumpul di ruang publik.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, akan ada tindakan tegas bagi masyarakat yang bergeming ketika diminta kembali ke rumah masing–masing. Hal itu tak lain untuk menekan penyebaran Covid–19.

“Apabila ada masyarakat yang bandel, tidak mengindahkan personel bertugas untuk kepentingan negara dan msyarakat, kami akan menindak tegas dengan 212 KUHP, barang siapa yang tidak mengindahkan petugas berwenang dapat dipidana. Pasal 216 dan 218 juga,” tuturnya, Kamis (26/3/2020).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Tangerang Polda Banten Kompol Gogo Galesung menambahkan, tentang isi Pasal 212 KUHP.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang–undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Menurutnya, dikaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal menjadi tujuh tahun penjara.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat. Saya ulangi, asas keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertingginya,” jelas dia.

Kemudian isi Pasal 216 ayat (1) berbunyi Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang–undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang–halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang–undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Selanjutnya, isi Pasal 218 KUHP adalah Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

“Polri tidak ingin akibat berkerumunan apalagi hanya kongko–kongko penyebaran virus Covid–19 ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran, bila perlu dengan sangat tegas. Tetapi ingat bahasa persuasif humanis itu tetap kami kedepankan,” tandasnya.

 

Artikel ini telah dibaca 20846 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan Para Pencari Kerja

Oleh : Adiarso Wibowo Peresmian omnibus law Cipta Kerja dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, terutama para...

18 September 2020, 22:22 WIB

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEDIA PENTING DALAM UPAYA MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19

Oleh : Alfisyah Kumalasari Wabah pandemi Covid 19 di Indonesia tidak terasa telah memasuki bulan...

18 September 2020, 21:48 WIB

Menarik, Alumni AKABRI 89 Bagikan 2.500 Paket Sembako dan 35.000 Masker di Kaltim

KALTIM  – Personel TNI-Polri alumni AKABRI tahun 1989, yang menamakan diri Altar 89, kembali menggelar...

18 September 2020, 10:40 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada

Oleh : Danila Triwahyuni Pemilihan kepala daerah langsung akan diadakan akhir tahun ini. Kali ini,...

17 September 2020, 17:11 WIB

Kabareskrim Polri Diminta Usut Tuntas Terbakarnya Gedung Kejagung, Ini Kata Ketum BPI KPNAN-RI

Jakarta – BPI KPNAN RI apresiasi Kabareskrim Polri untuk usut tuntas bila ada ditemuan unsur...

17 September 2020, 17:09 WIB

Kalangan Masyarakat Menolak Keberadaan KAMI

Oleh: Lisa Pamungkas Keberadaan KAMI menjadi kontroversi karena gagal mendapat dukungan rakyat. Bahkan mulai dari...

17 September 2020, 15:07 WIB

loading...