Selasa, 31 Maret 2020 - 22:15 WIB

Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020. Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat.

“Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Untuk mengupayakan perlindungan tersebut, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin, 30 Maret 2020, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tuturnya.

Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga tekah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Terbitnya aturan pelaksanaan tersebut memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

“Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan serta berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 186 kali

loading...
Baca Lainnya

Lihat, Sikap Resmi Sahabat Polisi Indonesia Soal Propaganda OPM

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sahabat Polisi Indonesia melalui Ketua OKK menghimbau kepada seluruh...

1 Desember 2020, 08:49 WIB

Rizieq Shihab Harus Ikuti Protokol Kesehatan

Oleh : Zakaria Rizieq Shihab dikabarkan pernah dirawat di sebuah RS swasta di Bogor. Desas-desus...

1 Desember 2020, 00:58 WIB

Aksi Keji KKB Papua Jelang 1 Desember Melanggar HAM

Oleh : Sabby Kosay Terjadi lagi peristiwa berdarah yang membawa korban di Papua. Sebanyak 3...

1 Desember 2020, 00:38 WIB

SIG dan KAI Jalin Kerja Sama Optimalisasi Angkutan Semen

Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Kereta...

30 November 2020, 19:33 WIB

UU Cipta Kerja Atasi Masalah Sektor Pertambangan

Oleh : Lisa Pamungkas Omnibus law UU Cipta Kerja tak hanya mengubah iklim ketenagakerjaan dan...

30 November 2020, 16:41 WIB

Bansos Terdampak Corona Berlanjut Hingga 2021

Oleh : Alfisyah Kumalasari Banyak masyarakat yang tertolong oleh bansos pemerintah, karena mendapatkan uang tunai...

30 November 2020, 14:26 WIB

loading...