Tidak Dapat PKH/Bansos, Akan Ditanggung Rp. 600 Ribu/KK Selama 3 Bulan Melalui DD

- Editorial Staff

Selasa, 28 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nias Selatan, deliknews.com – Dampak Ekonomi terkait Pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 500 juta untuk 50 kelompok. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Ir. Ikhtiar Duha, MM kepada awak media ini saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (28/04/2020) jalan Arah Lagundri Sorake KM.5 Fanayama.

Dia mengatakan bahwa yang direfocusing pertama sebesar Rp. 2,5 milyar untuk jaring pengaman sosial. Selain itu, ada beberapa program Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Bagi masyarakat yang sudah tertampung pada PKH tersebut berdasarkan data DTKS, mereka tetap menerima Rp. 200.000./bulan selama 9 (sembilan) bulan, ucapnya.

Pihaknya juga telah mengajukan data calon penerima PKH di Kementerian Sosial RI sebanyak 14.017 Kepala Keluarga, penerima Bansos untuk 28.000 KK lebih dan sisanya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi. Data yang sudah disampaikan di Provinsi sebanyak 30.000 KK, hasilnya masih menunggu, ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Belum tertampung di PKH/Bansos, akan ditanggung melalui Dana Desa sebesar Rp. 600.000./KK selama 3 (tiga) bulan. Saat ini para Kepala Desa sedang melakukan Verikasi data dan musyawarah desa di masing-masing Desa. Hal ini bisa tertampung melalui Dana Desa asalkan sesuai dengan mekanisme”, pungkasnya.

Berdasarkan perubahan Peraturan Kementerian Desa nomor 20 Tahun 2020 dan Surat Menteri Desa bahwa, Desa yang mendapatkan Dana Desa dan Alokaai Dana Dwsa sebesar Rp. 800 juta kebawah, dapat menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 25%.

Untuk Desa yang besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp. 800 juta sampai 1,2 milyar, dapat menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 30%. dan yang anggaran Desanya sebesar Rp. 1,2 milyar keatas, dapat menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 35%, urainya.

“Dengan adanya perubahan/pengurangan Dana Desa sebesar Rp. 4,9 milyar lebih, maka Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Alokasi Dana Desa akan berubah. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedang menghitung ulang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa”, ucapnya. (Sabar Duha)

Berita Terkait

Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil
Terbukti Lakukan Penyekapan di Rumah Amelia Salim, Danny Indarto Divonis 5 Bulan
Pengelolaan Rumah Susun Kemenkumham Tidak Sesuai Ketentuan Rp4 Miliar
Timses Caleg Datang, Minta Uang Dikembalikan
KPK Resmi Panggil Sekretaris BPBD Sidoarjo, Soal Apa?
Signal HP Lemot, Sidang Online Kasus Puri Banjarpanji Ditunda
Empat Terdakwa Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Transaksi Anugrah Yudo
SIDOKKES POLRES NISEL PERIKSA KESEHATAN PETUGAS PPK DAN PERSONIL PENGAMANAN

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:35 WIB

Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:08 WIB

Terbukti Lakukan Penyekapan di Rumah Amelia Salim, Danny Indarto Divonis 5 Bulan

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:11 WIB

Pengelolaan Rumah Susun Kemenkumham Tidak Sesuai Ketentuan Rp4 Miliar

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:00 WIB

Timses Caleg Datang, Minta Uang Dikembalikan

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:00 WIB

KPK Resmi Panggil Sekretaris BPBD Sidoarjo, Soal Apa?

Selasa, 20 Februari 2024 - 11:51 WIB

Signal HP Lemot, Sidang Online Kasus Puri Banjarpanji Ditunda

Senin, 19 Februari 2024 - 22:37 WIB

Empat Terdakwa Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Transaksi Anugrah Yudo

Senin, 19 Februari 2024 - 20:12 WIB

SIDOKKES POLRES NISEL PERIKSA KESEHATAN PETUGAS PPK DAN PERSONIL PENGAMANAN

Berita Terbaru

Nasional

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Kamis, 22 Feb 2024 - 09:28 WIB