Pemerintah Telah Menangani Kasus Kelaparan Melalui Bansos

- Tim

Senin, 4 Mei 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Rahmat Sholeh

Tidak dapat dipungkiri, kasus kelaparan di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya Indonesia, banyak pula negara lain yang mengalami hal sama. Dalam hal ini pemerintah membuat serangkaian program, seperti Bansos untuk menangani kelaparan.

Pemerintah membagikan 200 ribu paket sembako dan kepesertaan Kartu Prakerja beberapa waktu lalu. Upaya ini dilakukan guna menangani dampak tekanan ekonomi dari penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa pembagian paket sembako dan Kartu Prakerja akan dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Pembagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan tambahan anggaran bagi masing-masing program.

Sekitar 5,6 Juta orang yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mendapatkan Kartu Prakerja dan para pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah juga memberikan dana sosial kepada 3,7 juta keluarga yang mana 1,1 juta dari itu ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan program ini, pemerintah mengusahakan pelaksanaannya dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Dengan melibatkan RT, RW, desa dan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program benar-benar efektif.

Pada program perlindungan sosial pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp110 triliun. Dana ini akan turun melalui program lain, seperti Program Kartu Sembako senilai Rp20 triliun dan sebesar Rp200 ribu diberikan ke setiap peserta selama sembilan bulan.

Selain itu, alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga akan ditingkatkan 25 persen. Program gratis listrik juga diberikan pada 24 juta pengguna berdaya 450 VA dan diskon 50 persen bagi 7 juta pengguna 900 VA bersubsidi.

Intensif perumahan juga dilakukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah mencapai 175 ribu rumah. Keseluruhan program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Namun beberapa waktu lalu, terdapat kasus warga meninggal karena kelaparan di Serang, Banten. Seorang buruh lepas, Yuli yang kehilangan pendapatan harian Rp.25 ribu meninggal dunia setelah hanya minum air putih selama dua hari.

Padahal Pemerintah Kota Serang Banten telah mengklaim bahwa bantuan sudah dikirimkan. Pemerintah juga telah tegas, akan pelaksanaan pendistribusian program ini dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran.

Mendapati fenomena tersebut, Ketua Dewan Kesejahteraan rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan pemerintah akan pendistribusian bantuan warga miskin dan rentan miskin dengan segera karena ini sangat serius.

Pemerintah Kota Depok telah mencairkan dana 100 persen total anggaran Rp7,5 miliar dari APBD kota Depok untuk dana Bansos. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jakarta Barat juga telah memberikan bantuan kepada 1000 kepala keluarga penerima manfaat (KK/KPM).

Di setiap KK/KPM mendapat bantuan sebesar Rp500 ribu dari APBD Provinsi Jawa Barat. Rp150 ribu berupa uang tunai dan sisanya sembako dan kebutuhan sehari-hari.

Dalam keadaan wabah seperti ini, memang yang menanggung hidup rakyat adalah negara. Namun, beberapa organisasi masyarakat juga banyak yang melakukan aksi Bansos. Selain itu, beberapa partai politik juga turut andil memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam hal ini, antara pemerintah dan masyarakat mampu yang sekiranya tidak terdampak berat akibat pandemi Covid-19 untuk saling bahu membahu membantu masyarakat lain yang mengalami krisis berat.

Seperti kasus Yuli, apakah tidak ada tetangga atau saudara yang merasa kasihan dan iba? Sebagai pelajaran, mari saling berbagi dengan sesama dan tidak berlaku egois. Semoga Covid-19 segera berlalu dan ekonomi kembali membaik.

Penulis aktif dalam Pustaka Institute Jakarta

Berita Terkait

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan
Posko THR Tutup H+7 Lebaran
Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti
Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat
Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo
Wamenaker Optimis Mudik Bersama Mampu Tingkatkan Produktivitas Pekerja
Wamenaker Imbau Dunia Usaha Fasilitasi Mudik Gratis bagi Pekerja

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 21:39 WIB

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan

Selasa, 16 April 2024 - 18:35 WIB

Posko THR Tutup H+7 Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 17:17 WIB

Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Minggu, 7 April 2024 - 09:53 WIB

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti

Sabtu, 6 April 2024 - 13:50 WIB

Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Sabtu, 6 April 2024 - 11:32 WIB

Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo

Jumat, 5 April 2024 - 20:37 WIB

Wamenaker Optimis Mudik Bersama Mampu Tingkatkan Produktivitas Pekerja

Jumat, 5 April 2024 - 19:31 WIB

Wamenaker Imbau Dunia Usaha Fasilitasi Mudik Gratis bagi Pekerja

Berita Terbaru

Regional

Forkada Se-Kepulauan Nias Hasilkan Beberapa Keputusan

Sabtu, 20 Apr 2024 - 08:59 WIB