Kelian Sakah : PKM Desa Adat Yang Ajukan ! Bukti Pemkot ‘Cuci Tangan’

- Tim

Kamis, 14 Mei 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Denpasar – Langkah Wali Kota Denpasar menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dimulai tanggal 15 Mei 2020 menjadi sorotan dari salah satu tokoh masyarakat Kota Denpasar, Kelian Sakah Pemogan, Anak Agung Gede Agung Aryawan ST. Ia bertanya, mengapa tanggung jawab dilempar ke Desa Kelurahan, dan Desa Adat, mengapa tidak Pemerintah Kota langsung, ucap tokoh akrab disapa Gung De, Kamis (14/5)

Menjadi pertimbangan menurut Gung De, Peraturan Wali Kota (Perwali) dalam pelaksanaan PKM ini yang didorong harus Desa, Kelurahan dan Desa Adat yang mengusulkan. Bahkan ia meyebut jika seperti itu, langkah Wali Kota ini sebagai bentuk upaya ‘cuci tangan’ Pemerintah Kota dalam penanganan penyebarluasan Covid-19 di wilayah pemerintahan Denpasar.

“Apa dasarnya Desa Adat usulkan PKM, seolah wabah ini tanggung jawab besar ada di Desa dan Desa Adat. Padahal Anggaran yang mengelola Pemkot (Pemerintah Kota), jadi pengelola Anggaran lah yang lebih bertanggung jawab. Kenapa Wali Kota tidak berani pasang badan. Nanti kalau berhasil Pemkot yang klaim, kalau gagal, Desa atau Desa Adat yang di salahkan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jangan sampai Desa Adat yang ajukan PKM, dasar hukumnya apa di NKRI. Ini adalah wabah nasional, bencana negara. Mestinya Desa Adat diajak sebagai pelaksana lapangan, pemerintah kota yang menjadi pembuat keputusan. Ini malah kebalik, desa atau desa adat yang memutuskan. Seharusnya pihak pemkot yang langsung menurunkan kebijakan dan siap dengan kebutuhan warga,” singgung Gung De.

Sejatinya menurut Kelian Adat dari Banjar Sakah ini PKM itu sudah terlaksana di lapangan tanpa ada Perwali dari Pemkot. Satgas dan Pecalang sudah melaksanakan dari dua bulan lalu sebelum Hari Raya Nyepi. Diungkap, bahwa Perwali ini adalah stempel saja, biar ada regulasi hukumnya. Tujuannya disinyalir menurut Gung De biar jelas tercatat sehingga pemerintah kota terlihat bekerja dan dimuliakan.

“Mestinya semua wilayah di Kota Denpasar melaksanakan PKM, biar wabah virus Covid -19 cepat berlalu. Stempel walikota lewat Perwali ini mestinya didukung Anggaran BKK yang dipakai masyarakat di lapangan. Dari 443 banjar se-Kota Denpasar agar dibantu Anggaran operasional dan APD untuk menjalankan edukasi dan sosialisasi termasuk pendataan PMI dan Penduduk baru datang. Tentu juga untuk Jagabaya keamanan wilayah,” papar Gung De.

Untuk diketahui Perwali Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditanda tangani Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si

Dalam Perwali PKM akan ada pembatasan dan pengetatan pemeriksaan kepada warga yang ingin masuk Kota Denpasar.

Bahkan, larangan masuk ke Kota Denpasar dilakukan bagi mereka yang tidak jelas tujuannya, tanpa membawa identitas, dan tidak memiliki keperluan bekerja di Denpasar. 

Berita Terkait

Dana Besar? 5 Founder PT DOK Diseret ke Meja Hijau
Dilaporkan Polisi! Akte Diduga Palsu Hambat Hak Tanah di Badak Agung
Polemik Tanah Badak Agung, AJB Diduga Cacat Hukum
Polisi Dalami Ribut-Ribut Penembokan Tanah di Badak Agung
Kejam, Tak Pakai Uang Negara JPU Tuntut Prof Antara 6 Tahun Penjara
Penembokan Tanah Badak Agung Berpotensi Terjadi Gesekan
Warga Bali Tumpah Melihat Konser Rakyat Dihadiri Gibran
Babak Baru Polemik Tanah di Jalan Badak Agung Denpasar
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 15 Maret 2024 - 15:52 WIB

Dana Besar? 5 Founder PT DOK Diseret ke Meja Hijau

Selasa, 5 Maret 2024 - 19:43 WIB

Dilaporkan Polisi! Akte Diduga Palsu Hambat Hak Tanah di Badak Agung

Senin, 29 Januari 2024 - 09:32 WIB

Polemik Tanah Badak Agung, AJB Diduga Cacat Hukum

Rabu, 24 Januari 2024 - 18:32 WIB

Polisi Dalami Ribut-Ribut Penembokan Tanah di Badak Agung

Rabu, 24 Januari 2024 - 08:33 WIB

Kejam, Tak Pakai Uang Negara JPU Tuntut Prof Antara 6 Tahun Penjara

Kamis, 18 Januari 2024 - 06:57 WIB

Penembokan Tanah Badak Agung Berpotensi Terjadi Gesekan

Rabu, 10 Januari 2024 - 20:49 WIB

Warga Bali Tumpah Melihat Konser Rakyat Dihadiri Gibran

Rabu, 10 Januari 2024 - 19:31 WIB

Babak Baru Polemik Tanah di Jalan Badak Agung Denpasar

Berita Terbaru

Regional

Forkada Se-Kepulauan Nias Hasilkan Beberapa Keputusan

Sabtu, 20 Apr 2024 - 08:59 WIB