Jumat, 15 Mei 2020 - 14:08 WIB

Oknum petugas tim medis dan BPBD Posko Covid-19 Pemkab Pasaman Barat di Talamau yang terkesan arogan, Jum'at (15/5/20).

Oknum petugas tim medis dan BPBD Posko Covid-19 Pemkab Pasaman Barat di Talamau yang terkesan arogan, Jum'at (15/5/20).

Petugas Posko Covid-19 Pasaman Barat Terkesan Arogan

Sumbar, – Dalam rangka pemutusan rantai Covid-19, sejumlah daerah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk Sumatera Barat. PSBB di Sumbar sudah masuk jilid ll, namun dalam pelaksanaannya ada daerah yang terkesan arogan terhadap masyarakat.

Baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, oknum petugas penjaga Posko di Perbatasan Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman tepatnya di Talamau, terkesan arogan.

Menurut keterangan dari sejumlah masyarakat Kabupaten Pasaman yang akan melakukan perjalanan ke Pasaman Barat, petugas penjaga Posko perbatasan tidak peduli bagaimana kepentingan masyarakat.

Salah satu warga Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, Ucok bukan nama sebenarnya menyebutkan peristiwa itu. Ia yang akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Pasaman Barat, bekerja sebagai buruh demi kebutuhan sesuap nasi untuk keluarga dirumah, namun tidak bisa melewati perbatasan.

Baca juga: Petugas PSBB Agam Arogan dan Berlebihan?

Soal Covid-19, Kabaharkam Polri: Jangan Mau Terjebak Peradaban

Ia ceritakan, dirinya mengendarai sepeda motor sendirian dengan membawa bekal untuk selama satu minggu sebagai buruh pekerjaan yang biasa ia lakukan.

“Saya sangat kecewa, sudah jauh-jauh dari kampung (Pasaman), eh ternyata tidak bisa lewat dari sana. Saya orang tidak mampu, makanya saya bekerja ke kabupaten tetangga sebagai buruh untuk kebutuhan makan keluarga dirumah,” ungkapnya.

Ucok mengaku, ia disuruh putar balik untuk meminta surat keterangan kesehatan didaerahnya, tak bisa ditawar lagi, meski menceritakan keadaan.

“Jujur ya, dalam menempuh jarak dari rumah saya ke Pokso perbatasan atau pemeriksaan itu menghabiskan 1 liter bensin, untuk diketahui pemerintah ini, supaya bisa membeli 1 liter bensin, saya pinjam uang kepada tetangga,” terangnya.

Ucok menceritakan, dirinya melakukan perjalanan mau bekerja benar-benar untuk kebutuhan makanan keluarga, sebab kalau tidak, keluarga akan kelaparan dirumah.

Lanjutnya, saat disuruh putar balik agar meminta surat keterangan kesehatan, akhirnya ia menunda keberangkatan.

“Saya sudah memperlihatkan bekal saya seperti beras yang saya bawa, agar meyakinkan mereka kalau saya benar mau bekerja sebagai buruh, namun mereka tidak peduli,” kesalnya.

Keadaan terpaksa, biaya minyak 1 liter bensin dipinjam uang tetangga, dan untuk mendapat surat keterangan kesehatan juga membutuhkan dana, sehingga Ucok kembali pulang dan pinjam uang tetangga, hal ini diceritakan oleh Ucok dengan rasa sedih.

Tak hanya itu, sejumlah pedagang pasar yang melewati posko tersebut, mengaku harus setiap kali perjalanan memberikan surat keterangan kesehatan, sehingga jika setiap hari perjalanan ke Pasaman Barat, maka setiap harinya harus mengurus surat kesehatan. Sebab itu, ada pedagang yang tidak bisa lagi ke pasar, karena tidak sanggup mengurus surat kesehatan setiap hari.

Kemudian hal yang sama juga dirasakan oleh wartawan Deliknews.com. Ketika melakukan perjalanan dari Kabupaten Pasaman ke Kabupaten Pasaman Barat untuk bertemu dengan Bupati setempat, namun tidak bisa melewati posko tersebut, karena tidak ada surat kerangan sehat, atau surat perjalanan.

Petugas posko tim BPBD dan tim medis meminta agar memperlihatkan identitas, hingga diperlihatkan identitas sebagai wartawan, namun mereka tidak peduli. Anehnya, ketika identitas mereka ditanyakan, tapi tidak bersedia menyebutkan, oknum petugas malah menjawab dengan nada terkesan arogan.

Sudah dijelaskan bahwa maksud tujuan ke Pasaman Barat ingin bertemu dengan Bupati, sebagaimana sebelumnya telah berjanji, namun oknum petugas tetap tidak peduli.

Menanggapi itu, Ketua DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Ahmad Husein menilai petugas demikian sangat berlebihan, dan terkesan kurang prikemanusiaan.

“Para petugas dan pimpinan daerah, ingatlah apa pesan bapak Presiden Jokowi, jangan terlalu berlebihan. Mari kita utamakan prikemanusiaan,” ujarnya, Jum’at (15/5/20).

Semua orang takut Covid-19, kita semua harus taat aturan, tapi sebaiknya berprilaku lah yang sopan kepada masyarakat dan pers.

“Kalau masyarakat nanti mati kelaparan siapa mau tanggungjawab, apa cukup dengan bantuan?, bantuan saja masih banyak yang belum tersalur, belum dirasakan masyarakat,” kesal Husein.

Dikatakan Husein, tindakan petugas kepada pers yang harus memiliki surat keterangan perjalanan atau surat kesehatan, sangat berlebihan.

“Ini berlebihan. Coba kita pikir, apakah surat keterangan sehat dan surat keterangan perjalanan bisa menjamin terputusnya penyebaran virus?. Bagaimana pihak Puskesmas dan Rumah Sakit bisa memastikan masyarakat tidak terjangkit Covid-19, dengan meminta surat keterangan sehat, alat saja tidak ada untuk mengetahui itu,” katanya.

Husein menyarankan, agar pemerintah jangan mempersulit masyarakat di masa Covid-19 ini, jangan nanti masyarakat yang akan mencari nafkah, setiap hari harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan surat kesehatan yang hanya berlaku untuk satu hari.

“Ini mestinya disikapi serius oleh kepala daerah terutama Bupati Pasaman Barat. Kita sarankan bapak bupati agar mengevaluasi jajarannya sebagai petugas, berikan pembinaan kepada mereka, jangan arogan kepada masyarakat sebagai pelayan publik. Jangan remehkan masyarakat, gaji kalian dari pajak masyarakat,” sarannya.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 335 kali

loading...
Baca Lainnya

Longsor Di Desa Tuho’owo Akan Segera Ditangani

Nias Selatan, Deliknews.com – Longsor yang menimbun badan jalan dari Desa Lolohowa Kecamatan Lolowau menuju...

6 Agustus 2020, 20:42 WIB

Calon Pilkades di Kecamatan Putri Betung Mulai di Seleksi

Gayo Lues-Seleksi Para calon Pilkades di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues mulai berjalan. Para...

5 Agustus 2020, 21:39 WIB

Meski tak Ada Tuntutan Undang-Undang, Djamalludin Ilyas Undurkan Diri dari Pengurus PMI

Gayo Lues- Telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Gayo lues nomor :420/437/2020 tentang pengangkatan pengurus Majelis...

5 Agustus 2020, 21:34 WIB

Divisi Humas Polri Gelar Diskusi Sengketa Informasi

ACEH-Divisi Humas Polri menggelar diskusi sengketa informasi dengan Komisi Informasi di kewilayahan Polda Aceh, di...

5 Agustus 2020, 15:35 WIB

Rotasi Jabatan di Polda Sumbar, Kapolres Pasaman Diganti

Sumbar, – Rotasi jabatan di jajaran Polda Sumbar kembali bergulir. Satu Pejabat Utama Polda Sumbar...

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto

4 Agustus 2020, 13:10 WIB

Banyak Kegiatan Tahun 2020 yang Dialihkan untuk Covid-19

Gayo Lues-Dampak Covid-19 terus berimbas pada pembangunan di segala bidang, salah satunya kegiatan di Dinas...

4 Agustus 2020, 13:06 WIB

loading...