Jumat, 29 Mei 2020 - 13:08 WIB

Ilustrasi (Foto: net)

Ilustrasi (Foto: net)

Ombudsman: DPRD Badung Harus Berani Kritisi Kebijakan Bupati

Denpasar – Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Kabupaten Badung agar berani kritisi kebijakan eksekutif atau Bupati.

“Pertama, di tengah pendemi ini, kami minta agar semua anggota DPRD Badung dan kabupaten lain menggunakan hak politiknya untuk mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah daerah khususnya menyangkut penganggaran untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pandemi covid-19.”

“Kedua, di samping mengkritisi, kami minta agar anggota DPRD juga mengawasi penggunaan anggaran tersebut sehingga tepat sasaran dan berani mengingatkan jika tidak tepat sasaran,” kata Umar Ibnu, Jum’at (29/5).

Lebih lanjut dikatakan Kepala Ombudsman apa dialami dengan pemerintah Badung sebelum pandemi Covid-19 yang sudah mengalami defisit lantaran kurang kontrol. Hal ini dikatakan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan DPRD. Sehingga, pemerintah merasa tidak punya alat kontrol yang efektif.

“Manajemen keuangan di Badung tidak terlepas dari lemahnya pengawasan DPRD, sehingga pemerintah merasa tidak punya alat kontrol,” singgungnya.

Dijelaskan bahwa untuk melihat pelanggaran, dibutuhkan suatu telaah. “Karena itu kami belum bisa menyimpulkan, tetapi untuk mengetahui adanya pelanggaran atau tidak, anggota DPRD bisa meminta laporan dari pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran,” jelas Umar Ibnu.

Sebelumnya I Nyoman Mardika, aktivis dari Yayasan Manikaya Kauci ini mengatakan, bahwa hegemoni begitu kuat dari eksekutif, membuat anggota dewan Badung tidak bersuara. Keadaan kondusif ini bukan berarti tidak ada pewacanaan kritik dari masyarakat dan juga legislatif.

“Kalau fraksi PDI Perjuangan diam kita bisa maklumi karena yang berkuasa. Tapi kalau fraksi-fraksi yang lain ikut diam ini menjadi pertanyaan besar. Dalam demokrasi cek and balance itu merupakan suatu keharusan agar masyarakat bisa terdidik secara politik. Bisa memahami tentang akuntabilitas dan pola penganggaran. Bukan berarti sebatas mau menerima begitu saja,” cetus Mardika.

Artikel ini telah dibaca 188 kali

loading...
Baca Lainnya

Polsek Sikakap Tekan Kekerasan Terhadap Anak

Kepulauan Mentawai, – Kapolsek Sikakap AKP Tirto Edhi, SH bersama jajaran terus bersinergi dalam mewujudkan...

5 Juli 2020, 21:00 WIB

Satlantas Polres Pasaman Buka Call Center Pengaduan Penerbitan SIM

Pasaman, – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasaman secara resmi telah membuka Call Center pengaduan...

5 Juli 2020, 20:30 WIB

Jual ‘Canang’ ! Wanita Dianiaya Bos Villa Kubu Dituduh Gelapkan Rp 7,1 M

Denpasar – Dikatakan telah dilaporkan menggelapkan uang perusahaan mencapai Rp 7,1 miliar dalam pemberitaan, seorang...

Made Widyastuti Pramesti saat membuat canang. (Deliknews.com)

4 Juli 2020, 21:09 WIB

Ormas Islam dan LKAAM Pasaman Tolak RUU HIP

Pasaman, – Pimpinan Ormas lslam dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Pasaman Provinsi...

 Pimpinan Ormas Islam dan LKAAM Pasaman sampaikan pernyataan penolakan terhadap RUU HIP di halaman Masjid Raya Pauh, Lubuk Sikaping, Jum'at 3 Juli 2020.

4 Juli 2020, 20:00 WIB

Sembako PDAM Badung untuk Warga Terdampak Banjir Akhirnya Terealisasi

Denpasar – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mangutama, Kabupaten Badung (PDAM Badung) akhirnya merealisasikan bantuan...

Penyerahan bantuan paket sembako PDAM Badung untuk warga. (Deliknews.com)

4 Juli 2020, 08:16 WIB

Ketua DPRD Nisel : 1 Bendera Dibakar, Sejuta Bendera Berkibar

Nias Selatan, Deliknews.com – Insiden Pembakaran bendera PDI Perjuangan beberapa waktu lalu, 1 (satu) bendera...

3 Juli 2020, 19:00 WIB

loading...