Jumat, 29 Mei 2020 - 13:08 WIB

Ilustrasi (Foto: net)

Ilustrasi (Foto: net)

Ombudsman: DPRD Badung Harus Berani Kritisi Kebijakan Bupati

Denpasar – Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Kabupaten Badung agar berani kritisi kebijakan eksekutif atau Bupati.

“Pertama, di tengah pendemi ini, kami minta agar semua anggota DPRD Badung dan kabupaten lain menggunakan hak politiknya untuk mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah daerah khususnya menyangkut penganggaran untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pandemi covid-19.”

“Kedua, di samping mengkritisi, kami minta agar anggota DPRD juga mengawasi penggunaan anggaran tersebut sehingga tepat sasaran dan berani mengingatkan jika tidak tepat sasaran,” kata Umar Ibnu, Jum’at (29/5).

Lebih lanjut dikatakan Kepala Ombudsman apa dialami dengan pemerintah Badung sebelum pandemi Covid-19 yang sudah mengalami defisit lantaran kurang kontrol. Hal ini dikatakan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan DPRD. Sehingga, pemerintah merasa tidak punya alat kontrol yang efektif.

“Manajemen keuangan di Badung tidak terlepas dari lemahnya pengawasan DPRD, sehingga pemerintah merasa tidak punya alat kontrol,” singgungnya.

Dijelaskan bahwa untuk melihat pelanggaran, dibutuhkan suatu telaah. “Karena itu kami belum bisa menyimpulkan, tetapi untuk mengetahui adanya pelanggaran atau tidak, anggota DPRD bisa meminta laporan dari pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran,” jelas Umar Ibnu.

Sebelumnya I Nyoman Mardika, aktivis dari Yayasan Manikaya Kauci ini mengatakan, bahwa hegemoni begitu kuat dari eksekutif, membuat anggota dewan Badung tidak bersuara. Keadaan kondusif ini bukan berarti tidak ada pewacanaan kritik dari masyarakat dan juga legislatif.

“Kalau fraksi PDI Perjuangan diam kita bisa maklumi karena yang berkuasa. Tapi kalau fraksi-fraksi yang lain ikut diam ini menjadi pertanyaan besar. Dalam demokrasi cek and balance itu merupakan suatu keharusan agar masyarakat bisa terdidik secara politik. Bisa memahami tentang akuntabilitas dan pola penganggaran. Bukan berarti sebatas mau menerima begitu saja,” cetus Mardika.

Artikel ini telah dibaca 269 kali

loading...
Baca Lainnya

BPP Pastikan Pembagian Kartu Tani di Pasaman Sumbar Ada Kerumunan

Sumbar, – Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Panti, Ade Candra memastikan bahwa pembagian Kartu...

Kerumunan masyarakat penerima Kartu Tani di BPP Panti tanpa protokol kesehatan Covid-19, Rabu (25/11/20).

28 November 2020, 20:02 WIB

Penata Usahaan Persediaan Obat-Obatan di RSUD Gayo Lues Jadi Temuan BPK-RI

Gayo Lues-Penatausahaan persediaan obat-obatan tahun 2019 menjadi temuan BPK-RI. Hal ini diketahui berdasarkan hasil uji...

28 November 2020, 18:51 WIB

Polres Gayo Lues Gelar Bansos di Kampung Cempa

BLANGKEJEREN, tepatnya Jum’at tanggal 27 November 2020 pukul 09.00 WIB hingga selesai, Polres Gayo Lues...

28 November 2020, 18:31 WIB

Kapolresta Tangerang Cek Persiapan Prokes Haul Virtual di Ponpes Abuya Uci

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memimpin pengecekan persiapan pelaksanaan Haul...

27 November 2020, 23:23 WIB

Jum’at Berkah, Polsek Cigasong Bagikan Sembako ke Warga Tidak Mampu

MAJALENGKA –  Polsek Cigasong Polres Majalengka Jumat Berkah setiap Seminggu sekali menggelar kegiatan “Program Polsek...

27 November 2020, 22:53 WIB

Polres Galus Gelar Rapid Test Gratis kepada Masyarakat

Deliknews-Blangkejeren- Pada Jumat Tanggal 27 November 2020, pukul 09.00 sampai dgn 11.00 wib. Bertempat  di...

27 November 2020, 20:53 WIB

loading...