Jumat, 29 Mei 2020 - 13:08 WIB

Ilustrasi (Foto: net)

Ilustrasi (Foto: net)

Ombudsman: DPRD Badung Harus Berani Kritisi Kebijakan Bupati

Denpasar – Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Kabupaten Badung agar berani kritisi kebijakan eksekutif atau Bupati.

“Pertama, di tengah pendemi ini, kami minta agar semua anggota DPRD Badung dan kabupaten lain menggunakan hak politiknya untuk mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah daerah khususnya menyangkut penganggaran untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pandemi covid-19.”

“Kedua, di samping mengkritisi, kami minta agar anggota DPRD juga mengawasi penggunaan anggaran tersebut sehingga tepat sasaran dan berani mengingatkan jika tidak tepat sasaran,” kata Umar Ibnu, Jum’at (29/5).

Lebih lanjut dikatakan Kepala Ombudsman apa dialami dengan pemerintah Badung sebelum pandemi Covid-19 yang sudah mengalami defisit lantaran kurang kontrol. Hal ini dikatakan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan DPRD. Sehingga, pemerintah merasa tidak punya alat kontrol yang efektif.

“Manajemen keuangan di Badung tidak terlepas dari lemahnya pengawasan DPRD, sehingga pemerintah merasa tidak punya alat kontrol,” singgungnya.

Dijelaskan bahwa untuk melihat pelanggaran, dibutuhkan suatu telaah. “Karena itu kami belum bisa menyimpulkan, tetapi untuk mengetahui adanya pelanggaran atau tidak, anggota DPRD bisa meminta laporan dari pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran,” jelas Umar Ibnu.

Sebelumnya I Nyoman Mardika, aktivis dari Yayasan Manikaya Kauci ini mengatakan, bahwa hegemoni begitu kuat dari eksekutif, membuat anggota dewan Badung tidak bersuara. Keadaan kondusif ini bukan berarti tidak ada pewacanaan kritik dari masyarakat dan juga legislatif.

“Kalau fraksi PDI Perjuangan diam kita bisa maklumi karena yang berkuasa. Tapi kalau fraksi-fraksi yang lain ikut diam ini menjadi pertanyaan besar. Dalam demokrasi cek and balance itu merupakan suatu keharusan agar masyarakat bisa terdidik secara politik. Bisa memahami tentang akuntabilitas dan pola penganggaran. Bukan berarti sebatas mau menerima begitu saja,” cetus Mardika.

Artikel ini telah dibaca 244 kali

loading...
Baca Lainnya

Kurang Dari 24 Jam Polsek Bukit Batu Ungkap Identitas Mayat Mr X

Palangka Raya – Kepolisian Sektor Bukit Batu berhasil mengungkap identitas mayat Mr. X yang ditemukan...

22 September 2020, 00:31 WIB

Sertifikat Ganda ! BPD Bali Bantah Serobot Tanah Tapi Tidak Tahu Muasal

Denpasar – Sebidang tanah luas 3,85 are di Jalan Gadung, Desa Dangin Puri Kangin, Kec....

Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan BPD Bali, IB Gede Ary Wijaya Guntur.

21 September 2020, 21:05 WIB

Polsek Balaraja Gencarkan Operasi Yustisi, Beri Efek Jera Kepada Masyarakat

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten gencar melaksanakan Operasi Yustisi Pendisiplinan dan...

21 September 2020, 16:11 WIB

Polsek Balaraja Tindak Puluhan Pengendara yang Langgar Protokol Kesehatan

TANGERANG – Setidaknya 51 orang pengendara disanksi lantaran mengabaikan Protokol Kesehatan saat beraktivitas di luar...

21 September 2020, 15:58 WIB

Gandeng Komunitas di Balaraja, Polresta Tangerang Himbau Patuhi Prokes

TANGERANG – Polresta Tangerang Polda Banten menggandeng Komunitas sepeda, vespa, ojek online,dan GMDM dalam rangka...

21 September 2020, 15:49 WIB

Polresta Tangerang, Pemkab, dan Kodim Tigaraksa Gelar Operasi Yustisi di Pasir Jaya Cikupa

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten memaksimalkan operasi yustisi pendisiplinan dan penegakan hukum Protokol...

21 September 2020, 15:40 WIB

loading...