Presiden Ingin KPK Plototi Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo (Foto: net)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program-program pemulihan ekonomi dari pandemi virus Corona dilakukan secara transparan. Karenanya, Jokowi meminta program tersebut ikut diawasi Komisi Pembrantasan Korupsi alias KPK.

“Saya minta pada Jaksa Agung, BPKP, LKPP, dari awal sudah melakukan pendampingan. Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting,” tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui telekonferensi, Rabu, (3/6)

Kepala negara mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan dalam menjalankan program-program.

Adapun terkait perubahan postur APBN tahun 2020, Presiden mendapat laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.

Untuk itu Presiden meminta Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, dan lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

“Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya, dan tetap kredibel,” tandas Presiden.

Pos terkait

loading...