Selasa, 16 Juni 2020 - 07:31 WIB

Perwira Tinggi di BUMN Tingkatkan Profesionalitas

Oleh : Hananta

Sejak diangkat jadi menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo, Erick Thohir melakukan banyak gebrakan. Ia berusaha keras mengangkat banyak perusahaan BUMN dari jurang kepailitan.

Salah satu cara untuk merombak BUMN adalah dengan menaruh beberapa orang yang berstatus Jendral Polisi dan Perwira Tinggi TNI jadi komisaris. Banyak orang yang meragukan keputusannya, namun Erick beropini bahwa hal ini diperlukan agar kinerja perusahaan BUMN jadi lebih baik dan profesional.

Erick Thohir adalah menteri BUMN yang dikenal berani karena membuat beberapa keputusan yang membuat publik bertanya-tanya. Salah satu langkahnya yang membuat orang heboh adalah ketika menunjuk beberapa orang jadi komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN. Mereka memiliki background bukan orang sipil, melainkan dari militer dan polri. Bahkan statusnya adalah perwira tinggi TNI dan jendral polisi.

Salah satu perusahaan BUMN yang memiliki komisaris yang berasal dari kalangan militer adalah Pelindo I, yakni Achmad Djamaluddin. Bahkan ia menjabat sebagai komisaris utama.

Selain itu, di perseroan plat merah lain yakni PT Aneka Tambang Tbk, komisarisnya adalah Jendral Polisi Bambang Sunarwibowo. Jendral Bambang masih aktif jadi sekertaris jendral Badan Intelijen Negara. Perusahaan BUMN lain yang diurus oleh aparat adalah Bukit Asam, malah ada 2 komisaris yang masing-masing berasal dari polri dan TNI. Yakni Marsekal Madya Andi Pahril Pawi dan Irjen Carlo Brix Tewu.

Masyarakat pun heran mengapa komisaris BUMN harus berasal dari militer dan polri? Apakah tidak percaya pada orang sipil? Apakah nanti jadinya seperti di era orde baru, di mana kekuasaan dicengkram oleh militer? Erick Thohir yang ditemui di kantor kementerian BUMN menjelaskan alasannya agar tidak ada tuduhan lagi di masyarakat. Menurutnya, tidak semua komisaris berasal dari kalangan polri dan militer.

Buktinya adalah masih ada komisaris perusahaan BUMN yang berasal dari kalangan sipil, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ditugaskan di Pertamina.
Pengangkatan para jendral TNI dan polri jadi komisaris di perusahaan BUMN karena ada kebutuhan organisasi. Jadi bukan bagi-bagi kekuasaan.

Penunjukan mereka diharap bisa membenahi permasalahan yang ada pada tiap perusahaan BUMN. Sebagai contoh, di sebuah perseroan plat merah yang bergerak di bidang pertambangan. Tentu bakal ada konflik saat mengolah lahan tambang dan juga perizinan. Jadi komisarisnya yang berstatus sebagai petinggi militer bisa menyelesaikan masalah itu dengan ketegasannya.

Selain di perusahaan BUMN pertambangan, Erick Thohir juga menempatkan aparat di perusahaan asuransi plat merah. Menurutnya, penunjukan itu karena sekarang ada banyak isu seputar asuransi, salah satunya adalah uang premi yang susah dicairkan. Jadi diharapkan komisaris yang juga aparat bisa menyelesaikan problem ini, karena dia mengerti tentang hukum. Masyarakat pun jadi percaya lagi terhadap perusahaan asuransi BUMN tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan para petinggi polri dan TNI untuk jadi komisaris di perusahaan BUMN karena untuk mengurai masalah yang ada di dalamnya, agar tidak semakin ruwet. Para aparat tersebut juga terbukti cerdas dan paham hukum.

Selain itu, komisaris tersebut tentu memiliki wibawa yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Jadi ketika ada oknum yang berusaha mengakali salah satu perusahaan BUMN, akan jadi sungkan dan takut.

Penunjukan beberapa jendral polisi dan petinggi TNI jadi komisaris BUMN yang dilakukan oleh menteri Erick Thohir ada alasannya. Mereka dijadikan komisaris karena kecakapannya dalam bidang hukum, dan tentu sudah berpengalaman menangani banyak orang. Diharapkan mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada pada perusahaan BUMN tersebut dan mengubahnya menjadi perseroan plat merah yang profitable.

Penulis adalah warganet, tinggal di Bogor

Artikel ini telah dibaca 127 kali

loading...
Baca Lainnya

Mengapresiasi Pemerintah Susun Rencana Vaksinasi Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko Pemerintah sedang menyusun skema vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi...

30 September 2020, 23:19 WIB

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Dilaksanakan

Oleh : Aditya Akbar Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk...

30 September 2020, 22:55 WIB

RUU Cipta Kerja Menambah Kesejahteraan Pekerja Kontrak

Oleh : Rita Efendi Pemerintah telah menginisiasi RUU Cipta Kerja melalui konsep Omnibus Law. Peraturan...

30 September 2020, 22:05 WIB

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dengan Pengaturan Upah Minimum yang Layak

Oleh : Ade Kurniawan Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena...

30 September 2020, 05:35 WIB

Masyarakat Harus Disiplin Laksanakan 3 M

Oleh : Zulfikar Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk...

30 September 2020, 05:23 WIB

Waspada Manuver KAMI Politisasi Isu PKI

Oleh : Edi Jatmiko Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI...

30 September 2020, 05:17 WIB

loading...