Badung, Bale Banjar Bagus Tapi Kebutuhan Dasar Warga Tak Terpenuhi

Badung – Nampaknya beban berat kini dihadapi Kabupaten Badung saat pandemi Covid-19 sebagai kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi kedua di Indonesia. Bagaimana tidak, insentif pegawai belum terbayarkan dan bahkan juga dikabarkan insentif para Bendesa Adat sempat tertunda. Belum lagi berapa proyek sudah jalan harus ditunda pengerjaannya, tentu ada hutang kepada rekanan kontraktor belum dibayarkan.

Melihat keadaan ini I Ketut Sugiana sebagai mantan anggota dewan Badung sangat menyayangkan kondisi kas daerah kabupaten yang sangat minim. Apalagi disebutkan saat ini PAD hanya masuk kisaran Rp 30 miliar. Sementara kebutuhan wajib setiap bulan mencapai Rp 150 miliar lebih.

“Seandainya, investasi yang dilakukan pemerintah selama ini adalah investasi yang sifatnya produktif untuk ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan fisik yang tidak produktif, tentu akan lain ceritanya,” kata I Ketut Sugiana yang sekarang menjadi Skretaris Partai Gerindra Badung, Rabu (23/6).

“Misalnya mengeluarkan dana memperbaiki balai banjar yang sebenarnya masih bagus. Artinya kan, ini spending money (uang) untuk kesenangan, memperbagus bangunan masih bagus, itu kan hiburan sifatnya. Itu bukan kebutuhan namanya, tapi keinginan,” imbuhnya

Dijelaskan, beban-beban kewajiban warga atau masyarakat dikatakan harus tetap ditanggung sendiri. Diungkap seperti sekarang saat ada bencana, kebutuhan makan sehari-hari, biaya listrik, air, biaya sekolah anak, cicilan-cicilan yang masih tetap harus dibayar.

“Sementara penghasilan warga menurun sangat drastis akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Ini yang dimaksud dengan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya,” jelas Sugiana.

Andaikan, lanjutnya menyayangkan, dana yang dulu besar itu tidak dihamburkan begitu saja, namun diinvestasikan secara bijak pada hal-hal yang sifatnya produktif, tentu menurutnya kondisinya tidak akan segetir ini.

“Andaikan dana yang dulu besar itu tidak diboroskan sembarangan, melainkan diinvestasikan untuk untuk hal-hal sifatnya produktif tentu kondisi masyarakat tidak akan seperti sekarang ini,” tegasnya.

Meski begitu, Sugiana juga tidak menampik bahwa ada dana-dana hibah untuk sektor yang produktif, namun menurutnya jumlahnya tidak cukup masif. Ia juga mempertanyakan evaluasi dan pengawasan dari dana-dana hibah yang disalurkan, misalnya kepada kelompok-kelompok petani atau peternak.

“Memang saya juga melihat ada hibah yang diberikan yang sifatnya produktif, misalnya hibah untuk kelompok pertanian, peternakan namun tidak masif. Dan kalau kita evaluasi sekarang, usaha-usaha yang diberi hibah itu establish gak (berjalan, red).”

“Masih survive gak kelompok-kelompok itu? Dan apakah berkelanjutan. Sejauh mana pendampingan pemerintah di bidang itu. Misalnya, sekian ratus juta yang diberikan kepada kelompok peternak tertentu, pernah gak ada pendampingan dan pengawasan dari dinas terkait terhadap penggunaan dana tersebut,” tandasnya.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ADVERTISEMENT
Login Areal