Final ! MKGR dan SOKSI Bali Tolak Tegas RUU HIP

- Tim

Sabtu, 27 Juni 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MKGR Bali (baju hitam), Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H., Ketua Dewan Penasihat SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata (baju putih/ dua kanan), Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya (kiri), dan Wakil Ketua MKGR, Kusnandar. (Foto: deliknews.com)

Ketua MKGR Bali (baju hitam), Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H., Ketua Dewan Penasihat SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata (baju putih/ dua kanan), Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya (kiri), dan Wakil Ketua MKGR, Kusnandar. (Foto: deliknews.com)

Denpasar – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) bersama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Bali secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Disampaikan secara terbuka, berkomitmen bersama menggaungkan penolakan kepada pusat.

“Pertama, kita menolak dengan tegas pembahasan dan pengesahan RUU HIP menjadi UU. Kedua, meminta kepada pemerintah dan DPR RI mengambil langkah-langkah strategis untuk mengwujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.”

“Dan, ketiga meminta DPD Golkar untuk menindaklanjuti melalui fraksi Golkar di DPRD-RI,” tegas Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H selaku Ketua MKGR Provinsi Bali di Renon Denpasar Bali, Sabtu (27/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pancasila terang Subawa, merupakan kesepakatan bersama dari para pendiri bangsa, menjadi dasar kita untuk bernegara. Hal tersebut, paparnya, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, jadi Pancasila adalah hasil bersama.

Di samping itu, secara yuridis RUU HIP ini menurutnya cacat karena tidak mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 tentang Parangan Partai Komunis di Indonesia dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tentang Kembali ke UUD 1945, sebagai dasar menimbang dalam RUU HIP.

“Adanya ketidak laziman yang diatur suatu UU, dimana biasanya UU mengatur tentang perilaku, kelembagaan. Tetapi RUU HIP mengatur tentang definisi, disinyalir sebagai tafsir tunggal tentang pancasila,” ujarnya.

“Tidak lumrah nilai-nilai ideologi diatur dengan UU/dinormakan, karena dapat mendowngrade keberadaan pancasila, dimana pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum,” tandasnya.

Secara sosiologis pengajuan RUU ini telah menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terhadap adanya agenda terselubung, mengingat, masyarakat saat ini juga sedang menghadapi Pandemi Covid-19.

“Masyarakat menganggap tidak perlu adanya UU yang mengatur secara khusus tentang Pancasila apalagi adanya pemaknaan tunggal. Hal ini akan cenderung otoriter interpretasi,” tandasnya.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan MKGR, Ketua SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata mengatakan SOKSI merasa ikut terpanggil untuk bersikap tentang RUU HIP. Ia menegaskan Pancasila sudah final, tidak perlu diutak-atik lagi. “Dalam Dekrit 1959 Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa,” tegasnya.

Begitu juga, Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan munculnya rancangan UU HIP harus cepat disikapi. “Melihat dari sejarah, Tri Karya ini dilahirkan ada kekhawatiran oknum yang menyelewengkan alias mengkebiri Pancasila. Padahal sudah ada beberapa UU yang sudah membentengi Pancasila.

“Jelas apa dasar kita menolaknya (RUU HIP, red), ini juga sejalan dengan perjuangan Tri Karya. Disamping itu, dalam suasana Covid-19 ini juga kita tengah mengalami situasi kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan. Sesungguhnya ini menjadi sekali prioritas, tidak hanya isu nasional namun sudah menjadi isu global,” tandasnya.

Berita Terkait

SAT SAMAPTA POLRES NISEL PATROLI DI TEMPAT WISATA
PDIP Klungkung Ngegas Dukung Koster-Ace, Karangasem Siap Konsolidasi
Pentingnya Rekonsiliasi Politik Jaga Situasi Nasional Tetap Stabil
Mengapresiasi Upaya Pemerintah Selenggarakan Mudik Lebaran 2024
Wujudkan Hilirisasi Produk Lokal Aceh, Program AMANAH Mampu Atasi Resesi Ekonomi
Apresiasi Peran Tokoh Agama Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Pasca Pemilu
Bupati Simon Membawa Kabar Gembira
Berapa Banyak Kuota CPNS dan PPPK 2024, Diperjuangkan Bupati Malaka Dipusat

Berita Terkait

Sabtu, 13 April 2024 - 11:40 WIB

SAT SAMAPTA POLRES NISEL PATROLI DI TEMPAT WISATA

Jumat, 12 April 2024 - 11:46 WIB

PDIP Klungkung Ngegas Dukung Koster-Ace, Karangasem Siap Konsolidasi

Kamis, 11 April 2024 - 22:31 WIB

Pentingnya Rekonsiliasi Politik Jaga Situasi Nasional Tetap Stabil

Kamis, 11 April 2024 - 22:10 WIB

Mengapresiasi Upaya Pemerintah Selenggarakan Mudik Lebaran 2024

Kamis, 11 April 2024 - 21:47 WIB

Apresiasi Peran Tokoh Agama Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Pasca Pemilu

Kamis, 11 April 2024 - 19:18 WIB

Bupati Simon Membawa Kabar Gembira

Kamis, 11 April 2024 - 11:46 WIB

Berapa Banyak Kuota CPNS dan PPPK 2024, Diperjuangkan Bupati Malaka Dipusat

Rabu, 10 April 2024 - 23:33 WIB

Mengapresiasi Apkam Antisipasi Manuver KST Papua Saat Idul Fitri 1445 H

Berita Terbaru

Regional

SAT SAMAPTA POLRES NISEL PATROLI DI TEMPAT WISATA

Sabtu, 13 Apr 2024 - 11:40 WIB