Sabtu, 27 Juni 2020 - 13:30 WIB

Ketua MKGR Bali (baju hitam), Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H., Ketua Dewan Penasihat SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata (baju putih/ dua kanan), Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya (kiri), dan Wakil Ketua MKGR, Kusnandar. (Foto: deliknews.com)

Ketua MKGR Bali (baju hitam), Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H., Ketua Dewan Penasihat SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata (baju putih/ dua kanan), Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya (kiri), dan Wakil Ketua MKGR, Kusnandar. (Foto: deliknews.com)

Final ! MKGR dan SOKSI Bali Tolak Tegas RUU HIP

Denpasar – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) bersama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Bali secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Disampaikan secara terbuka, berkomitmen bersama menggaungkan penolakan kepada pusat.

“Pertama, kita menolak dengan tegas pembahasan dan pengesahan RUU HIP menjadi UU. Kedua, meminta kepada pemerintah dan DPR RI mengambil langkah-langkah strategis untuk mengwujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.”

“Dan, ketiga meminta DPD Golkar untuk menindaklanjuti melalui fraksi Golkar di DPRD-RI,” tegas Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H selaku Ketua MKGR Provinsi Bali di Renon Denpasar Bali, Sabtu (27/6).

Pancasila terang Subawa, merupakan kesepakatan bersama dari para pendiri bangsa, menjadi dasar kita untuk bernegara. Hal tersebut, paparnya, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, jadi Pancasila adalah hasil bersama.

Di samping itu, secara yuridis RUU HIP ini menurutnya cacat karena tidak mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 tentang Parangan Partai Komunis di Indonesia dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tentang Kembali ke UUD 1945, sebagai dasar menimbang dalam RUU HIP.

“Adanya ketidak laziman yang diatur suatu UU, dimana biasanya UU mengatur tentang perilaku, kelembagaan. Tetapi RUU HIP mengatur tentang definisi, disinyalir sebagai tafsir tunggal tentang pancasila,” ujarnya.

“Tidak lumrah nilai-nilai ideologi diatur dengan UU/dinormakan, karena dapat mendowngrade keberadaan pancasila, dimana pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum,” tandasnya.

Secara sosiologis pengajuan RUU ini telah menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terhadap adanya agenda terselubung, mengingat, masyarakat saat ini juga sedang menghadapi Pandemi Covid-19.

“Masyarakat menganggap tidak perlu adanya UU yang mengatur secara khusus tentang Pancasila apalagi adanya pemaknaan tunggal. Hal ini akan cenderung otoriter interpretasi,” tandasnya.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan MKGR, Ketua SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata mengatakan SOKSI merasa ikut terpanggil untuk bersikap tentang RUU HIP. Ia menegaskan Pancasila sudah final, tidak perlu diutak-atik lagi. “Dalam Dekrit 1959 Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa,” tegasnya.

Begitu juga, Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan munculnya rancangan UU HIP harus cepat disikapi. “Melihat dari sejarah, Tri Karya ini dilahirkan ada kekhawatiran oknum yang menyelewengkan alias mengkebiri Pancasila. Padahal sudah ada beberapa UU yang sudah membentengi Pancasila.

“Jelas apa dasar kita menolaknya (RUU HIP, red), ini juga sejalan dengan perjuangan Tri Karya. Disamping itu, dalam suasana Covid-19 ini juga kita tengah mengalami situasi kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan. Sesungguhnya ini menjadi sekali prioritas, tidak hanya isu nasional namun sudah menjadi isu global,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 232 kali

loading...
Baca Lainnya

KPU Nisel Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2017

Nias Selatan, Deliknews.com – KPU Kabupaten Nias Selatan menggelar Sosialisasi Pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei...

28 Oktober 2020, 19:11 WIB

Kapolresta Tangerang Dorong Generasi Muda Jadi Pelopor Ini

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mendorong generasi muda untuk senantiasa...

28 Oktober 2020, 19:02 WIB

Polres Majalengka Gelar FGD Tangkal Intoleransi, Radikalisme dan Anarkisme

MAJALENGKA –  Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta menjalin koordinasi yang lebih baik...

28 Oktober 2020, 16:11 WIB

Pasangan HD-FIRMAN Kukuhkan Tim Pemenangan Kecamatan Lolomatua

Nas Selatan, Deliknews.com – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2021-2024, nomor...

28 Oktober 2020, 15:01 WIB

Jajaran Polri Siap Dukung Simulasi Protokol Keamanan dan Keselamatan

JAKARTA  – Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap mendukung pelaksanaan simulasi protokol kesehatan...

28 Oktober 2020, 01:18 WIB

Polresta Palangkaraya Berhasil Mengungkap Jaringan Narkoba Lapas Palangkaraya

Palangka Raya – Polresta Palangka Raya berhasil pengungkapan kasus narkotika dengan 8 tersangka dari jaringan...

26 Oktober 2020, 19:46 WIB

loading...