Sabtu, 27 Juni 2020 - 13:30 WIB

Ketua MKGR Bali (baju hitam), Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H., Ketua Dewan Penasihat SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata (baju putih/ dua kanan), Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya (kiri), dan Wakil Ketua MKGR, Kusnandar. (Foto: deliknews.com)

Ketua MKGR Bali (baju hitam), Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H., Ketua Dewan Penasihat SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata (baju putih/ dua kanan), Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya (kiri), dan Wakil Ketua MKGR, Kusnandar. (Foto: deliknews.com)

Final ! MKGR dan SOKSI Bali Tolak Tegas RUU HIP

Denpasar – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) bersama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Bali secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Disampaikan secara terbuka, berkomitmen bersama menggaungkan penolakan kepada pusat.

“Pertama, kita menolak dengan tegas pembahasan dan pengesahan RUU HIP menjadi UU. Kedua, meminta kepada pemerintah dan DPR RI mengambil langkah-langkah strategis untuk mengwujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.”

“Dan, ketiga meminta DPD Golkar untuk menindaklanjuti melalui fraksi Golkar di DPRD-RI,” tegas Dr. I Wayan Subawa S.H, M.H selaku Ketua MKGR Provinsi Bali di Renon Denpasar Bali, Sabtu (27/6).

Pancasila terang Subawa, merupakan kesepakatan bersama dari para pendiri bangsa, menjadi dasar kita untuk bernegara. Hal tersebut, paparnya, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, jadi Pancasila adalah hasil bersama.

Di samping itu, secara yuridis RUU HIP ini menurutnya cacat karena tidak mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 tentang Parangan Partai Komunis di Indonesia dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tentang Kembali ke UUD 1945, sebagai dasar menimbang dalam RUU HIP.

“Adanya ketidak laziman yang diatur suatu UU, dimana biasanya UU mengatur tentang perilaku, kelembagaan. Tetapi RUU HIP mengatur tentang definisi, disinyalir sebagai tafsir tunggal tentang pancasila,” ujarnya.

“Tidak lumrah nilai-nilai ideologi diatur dengan UU/dinormakan, karena dapat mendowngrade keberadaan pancasila, dimana pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum,” tandasnya.

Secara sosiologis pengajuan RUU ini telah menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terhadap adanya agenda terselubung, mengingat, masyarakat saat ini juga sedang menghadapi Pandemi Covid-19.

“Masyarakat menganggap tidak perlu adanya UU yang mengatur secara khusus tentang Pancasila apalagi adanya pemaknaan tunggal. Hal ini akan cenderung otoriter interpretasi,” tandasnya.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan MKGR, Ketua SOKSI Bali, AA. Ngurah Rai Wiranata mengatakan SOKSI merasa ikut terpanggil untuk bersikap tentang RUU HIP. Ia menegaskan Pancasila sudah final, tidak perlu diutak-atik lagi. “Dalam Dekrit 1959 Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa,” tegasnya.

Begitu juga, Ketua Dewan Penasehat MKGR Bali, I Gusti Putu Wijaya yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan munculnya rancangan UU HIP harus cepat disikapi. “Melihat dari sejarah, Tri Karya ini dilahirkan ada kekhawatiran oknum yang menyelewengkan alias mengkebiri Pancasila. Padahal sudah ada beberapa UU yang sudah membentengi Pancasila.

“Jelas apa dasar kita menolaknya (RUU HIP, red), ini juga sejalan dengan perjuangan Tri Karya. Disamping itu, dalam suasana Covid-19 ini juga kita tengah mengalami situasi kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan. Sesungguhnya ini menjadi sekali prioritas, tidak hanya isu nasional namun sudah menjadi isu global,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 198 kali

loading...
Baca Lainnya

DPRD Nisel Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Nias Selatan, Deliknews.com – DPRD Kabupaten Nias Selatan menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan...

14 Agustus 2020, 14:29 WIB

Menteri Edhy: Jika Serius Kalian bisa Jadi Orang Kaya

Bali – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo meminta mahasiswa studi ilmu Kelautan dan...

Menteri Edhy (empat kiri) bersama mahasiswa saat melepaskan bibit Udang Vaname di tambak Politeknik KP Jembrana.

14 Agustus 2020, 09:54 WIB

KKP Kembali Ringkus Tiga Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara

Bali – Aparat Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP-KKP kembali melakukan penangkapan terhadap kapal ikan asing...

Menteri KKP, Edhy Prabowo saat konferensi pers.

13 Agustus 2020, 17:47 WIB

Rancangan KUA Dan PPAS APBD Nisel T.A 2021 Ditandatangani Bupati Nisel Menyampaikan Apresiasi Dan Terima...

12 Agustus 2020, 20:04 WIB

Ulun Tanoh ikuti Lokmin Kegiatan Tentang Pencegahan Covid-19

Gayo Lues-untuk mencegah Covid-19 Kampung Ulun Tanoh mengikuti kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin). Kegiatan itu sendiri...

12 Agustus 2020, 16:17 WIB

Warga Pasaman Mengadu ke Polda Sumbar

Bertahun – tahun laporan pengaduan belum ada kepastian hukum, seorang warga Pasaman mengadu ke Polda...

Kantor Polda Sumbar

10 Agustus 2020, 19:10 WIB

loading...