Rabu, 1 Juli 2020 - 21:01 WIB

PTUN Medan Batalkan Putusan KIP Sumatera utara

Medan-Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Medan batalkan Putusan Komisi Informasi Sumatera Utara. Pemutusan tersebut berawal dari Permintaan Informasi  Publik PKN tentang Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Dokumen kontrak pengadaan jasa di SKPD di Pemdakab Deli Serdang Sumatera Utara.

Oleh Bupati  deli Serdang sebagai penanggung jawab badan publik  tidak merespon dan tidak memberikan apa yang di minta PKN. Sehingga, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2013 ,PKN melaksanakan Gugatan sengketa Informasi ke Kantor Komisi Informasi Sumatera utara jl .Bilal Medan, setelah melakukan persidangan 2 kali  yang di hadiri oleh  Syahbudin, SH sebagai ketua tim PKN kota Medan sebagai kuasa ketua umum PKN dan Bupati Deli Serdang yang di wakili oleh kuasanya sebanyak 6 personil ,dalam persidangan ini PKN di kalahkan sesuai putusan komisi informasi nomor 40/PTS/KIP-SU/II/2020 dengan amar putusan ,menolak Permohonan Informasi pemohon seluruhnya ,dengan alasan atau pertimbangan hukum majelis komisioner komisi informasi sumatera utara ,karena ketua umum PKN sebagai pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan ,sehingga PKN melanggar hukum pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan ,,PKN permohonan yang tidak di lakukan dengan sungguh sungguh dan etikad baik, intinya menurut Komisioner ini, tidak boleh kuasa mengikuti persidangan karena itu tidak sah dan di anggap tidak bersungguh sungguh dan tidak beretikad baik.

Memang pada saat persidangan Komisioner memaksa kepada Syahbudin SH sebagai kuasa PKN pusat ,agar menghadirkan Pemohon atau ketua Umum ,namun syahbudin menjawab ketua umum PKN bertempat tinggal di Jakarta  yang membutuhkan anggaran yang besar antara lain tiket dan akomodasi , sehingga memberikan kuasa kepada saya dan itu sah menurut hukum ..

Bahwa di dalam  Pasal 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik mengatakan

(1)Permohonan diajukan oleh  Pemohon atau kuasanya kepada  Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6.

DanPasal 26 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Persidangan dilakukan untuk memeriksa: a.keterangan Pemohon atau kuasanya;arti nya di dalam amanat perki ini jelas dan terang ,bahwa kuasa pemohon Sah untuk mengikuti persidangan . Akibat Komisi informasi sumatera utara mengalahkan PKN ,maka kami berusaha mencari keadilan ,karena kami anggap ini sudah tidak masuk akal dan tafsir hukum nya  tidak cakap dan menyesatkan selanjutkan PKN melakukan dan mendaftarkan Gugatan naik banding ke Pengadilan  Tata Usaha Negara Medan , dan PKN bersyukur karena masih  Majelis hakim PTUN medan  melihat hukum itu secara jernih terbukti  setelah 2 kali persidangan maka di putuskan dengan nomor putusan  Reg 46/G/KI/2020/PTUN-MEDAN tanggal 23 April 2020 ,,dengan amar putusan ,,MEMBATALKAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI SUMATERA UTARA ,,,Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020“ Mencermati Situasi Kondisi ini PKN menjadi bertanya tanya …Kenapa ini terjadi ….apakah ini dampak hukum yang tajam ke bawah sudah masuk ke semua lini …

Apakah Komisioner tidak cakap atau memang ada tekanan dari pihak ke tiga …atau kah karena Arogan dan sewenang wenang …

Karena Masalah  pemberian Kuasa kepada yang di kuasakan  pada Persidangan perdata dan bahkan persidangan  mahkamah konstitusi  adalah di perbolehkan oleh hukum dan SAH…dan itu sudah berlaku secara umum  ,jadi tidak perlu lagi di tafsirkan macam macam …

Karena dengan putusan ini …PKN yang panggilan nurani ikut membrantas korupsi ,menjadi rugi material dan waktu dan lainnya …..antara lain biaya pendaftaran PTUN ..

Keberadaan Komisioner adalah perintah UU no 14 tahun 2008 ,dan UU ini adalah amanat dan hasil tuntutan Reformasi yang tujuan nya mendorong Masyarakat dan pemerintah ,agar ikut serta dalam keterbukaan informasi karena keterbukaan informasi adalah salah satu Pilar dalam mencegah Korupsi ….dan itu adalah HAK KONSTITUSI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA SESUAI PASAL 28 F UUD 45 ..

Harapankami  kedepan agar para penegak hukum dan BPK RI dan  Lembaga pemerintah yang berkompeten dengan penegakan hukum  (APH) tindak pidana korupsi ,janganlah lagi mempermainkan dan menganngap PKN itu musuh mu , karena PKN itu  perkumpulan yang berasal dari rakyat yang terpangggil hati nya dalam peran serta membrantas korupsi sesuai amanat dan perintah uu no 31 tahun 1999 dan PP 43 tahun 2018 dan sebagai wujud nyata dalam bela negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan lebih filosofi lagi dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara. bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia.(Relise/Ali Sadikin)

 

Artikel ini telah dibaca 674 kali

loading...
Baca Lainnya

Orang Tua Murid SDI Laensukaer Mengeluhkan Pulsa Data Dan Sinyal Lemot

Malaka – Orang tua murid SDI Laensuker Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka NTT, merasa sangat rugi...

7 Agustus 2020, 21:33 WIB

Longsor Di Desa Tuho’owo Akan Segera Ditangani

Nias Selatan, Deliknews.com – Longsor yang menimbun badan jalan dari Desa Lolohowa Kecamatan Lolowau menuju...

6 Agustus 2020, 20:42 WIB

Tim Wasrik Rutin Itwasum Polri Nilai Keberhasilan Polda Sumbar

Padang, – Polda Sumbar kedatangan tim dari Itwasum Polri. Kedatangan tersebut dalam rangka melaksanakan pengawasan...

6 Agustus 2020, 08:03 WIB

Calon Pilkades di Kecamatan Putri Betung Mulai di Seleksi

Gayo Lues-Seleksi Para calon Pilkades di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues mulai berjalan. Para...

5 Agustus 2020, 21:39 WIB

Meski tak Ada Tuntutan Undang-Undang, Djamalludin Ilyas Undurkan Diri dari Pengurus PMI

Gayo Lues- Telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Gayo lues nomor :420/437/2020 tentang pengangkatan pengurus Majelis...

5 Agustus 2020, 21:34 WIB

Divisi Humas Polri Gelar Diskusi Sengketa Informasi

ACEH-Divisi Humas Polri menggelar diskusi sengketa informasi dengan Komisi Informasi di kewilayahan Polda Aceh, di...

5 Agustus 2020, 15:35 WIB

loading...