Selasa, 7 Juli 2020 - 15:46 WIB

Ribuan Hektar Hutan Produksi di Bayung Lincir, Diduga Digarap Tanpa Izin

Muba – Ribuan hektar lahan Hutan Produksi (HP) di kawasan Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin diduga digarap secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, demi keuntungan secara pribadi dan kelompoknya saja.

Berdasarkan pantauan dilapangan, Minggu, (5/7) kawasan hutan liar di desa Muara Merang, kini berubah fungsi menjadi areal perkebunan ubi. Dua unit alat berat jenis buldozer di lokasi dan puluhan pekerja terlihat membabat habis tanam tumbuh di atas lahan Hutan Produksi (HP) yang notabese merupakan milik Kementerian Kehutanan tersebut.

Ironisnya, meski diduga tidak memiliki izin resmi pengelolaan hutan HP, namun aktivitas pengusuran lahan dan penaman ubi racun di lokasi tersebut dapat berjalan mulus, tanpa ada halangan sama sekali, baik oleh aparat Pemerintah setempat, maupun dari pihak Dinas Kehutanan.

Sejumlah masyarakat yang berhasil dimintai keterangannya mengatakan, masyarakat tidak bisa berbuat apa apa. Menurutnya, mereka dipaksa untuk menurut pada pihak penggarap, sebab kalau tidak mereka dipaksa untuk keluar dari lokasi.

“Kami disini hanya bisa pasrah pak, bahkan lahan  milik kami yang selama ini kami kelola, semuanya mereka garap. Kalau kami tidak menurut aturan kereka, maka kami akan diusir pak,” kata salah seorang warga yang menolak menyebutkan identitasnya dengan alasan takut keselamatannya akan terancam.

Ditambahkannya, lahan yang digarap tersebut, berawal dari titik koordinat di Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Muba, Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Muba sampai ke Desa Keluang Bentayan, Kecamatan Tunggkal Ilir, Kabupaten Banyuasin.

Sementara itu Ketua DPD Badan Penelitian Asset Negara Aliansi Indonesia Sumatera Selatan Syamsuddin Djoesman kepada wartawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan investigasi ke lapangan secara langsung. Menurutnya, dilokasi yang di garap berdasarkan titik koordinat -2.27079.104.20974 itu masuk dalam kawasan hutan produksi.

“Kami menduga kegiatan itu tidak memiliki izin sesuai UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 78 ayat 6 Undang undang Kehutanan dan IPPKH. Masalah ini akan kami laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena itu kami minta kepada Kementrian kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi, Ditjen GAKKUM KLHK, Polri dan TNI untuk menindak lanjuti permasalah tersebut,” ujar Syamsuddin Djoesman.

Lebih lanjut dia menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh pihak penggarap yang diketahui adalah Ahong Cs tersebut jelas melanggar hukum dan telah merugikan negara.

“Sesuai dengan undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), kami menduga pihak pengarap ini telah melanggarnya, kalau kita merujuk undang undang tersebut, pelakunya dapat dituntut pidana penjara maksimal kurungan 10 tahun penjara dan denda Rp. 5 Miliar. Karena itu kita minta pihak yang berwenang dapat menindaklanjutinya,” pintanya Syamsuddin Djoesman.

Sementara itu pihak penggarap Ahong saat dikonfirmasi via ponselnya di no. 0811-7119xx tidak diangkat meski ponselnya kedengaran nada dering. Selain itu mengirim pertanyaan ke penggarap Ahong via WhatsApp cuma di baca aja sampai berita ini diturunkan tidak ada jawaban. (Hadi)

Artikel ini telah dibaca 895 kali

loading...
Baca Lainnya

Sambut HUT RI 75, PWI Muba gelar turnamen Biliards

Musi Banyuasin – Dalam rangka menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)...

11 Agustus 2020, 14:15 WIB

Hari Raya Idul Adha 1441 H, PWI Muba Bagikan Daging Qurban

Muba – Sebanyak​ 102 bungkus daging sapi hewan qurban dibagikan langsung oleh pengurus Persatuan Wartawan...

31 Juli 2020, 15:04 WIB

Pemkab Muba Menyalurkan Qurban 30 Ekor Sapi

Muba – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyalurkan 30...

30 Juli 2020, 23:09 WIB

Hasil Swab, Bupati Ogan Ilir Positif Covid-19

Ogan Ilir – Bupati Ogan Ilir HM. Ilyas Panji Alam secara terbuka menyampaikan dirinya saat...

28 Juli 2020, 21:52 WIB

Lupa Atau Sengaja, Ketua DPRD Muba Tidak Mengunakan Masker Saat Rapat Paripurna ?

Sekayu – Salah satu upaya Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)...

14 Juli 2020, 20:55 WIB

Pemkab Muba Dan DPRD Sepakati KUPA-PPAS RAPBD Perubahan Kabupaten Muba Rp 3,9 Triliun

Sekayu – Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun 2020...

14 Juli 2020, 19:11 WIB

loading...