Sabtu, 11 Juli 2020 - 23:38 WIB

Kepala Daerah Diingatkan Cepat Menangani Pandemi Covid-19

Oleh : alfisyah Dianasari

Presiden RI Joko Widodo tidak ingin penambahan kasus dalam sehari terus meledak. Ia memberikan lampu merah kepada seluruh kepala daerah agar tetap serius dan berhati-hati dalam menangani covid-19. Apalagi meluas atau tidaknya penyebaran virus mematikan tersebut sangatlah bergantung dari pengendalian pandemi oleh kepala daerah.

Presiden Jokowi terus memperhatikan penanganan Covid-19 di Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa pada kamis 9 Juli 2020 secara nasional kasus positif tinggi sekali, ini sudah lampu merah.

Presiden meminta kepada kepala daerah untuk terus menekan laju pertumbuhan covid-19 di daerah masing-masing. Secara khusus presiden juga mengingatkan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Jokowi merasa perlu mengingatkan kepada Kalimantan Tengah yang baru saja lima menit yang lalu, dirinya mendapatkan laporan bahwa di provinsi tersebut terdapat 1.093 orang yang dinyatakan positif. Angka ini meski terkesan kecil namun jika tidak dikendalikan bisa menjadi besar.

Presiden Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk tidak ragu dalam membatalkan status new normal atau tatanan kehidupan baru, apabila ada kenaikan kasus covid-19 di daerah tersebut. Dalam sebuah video conference presiden meminta kepada kepala daerah untuk berani memutuskan.

Selain itu, Jokowi juga menghimbau kepada kepala daerah, untuk menggandeng para ahli dalam menerapkan status new normal di satu daerah. Karena apabila kebijakan dibuka tanpa adanya data science dan saran dari para ahli maka hl ini akan sangat berisiko.

Pihaknya juga tidak ingin agar dibukanya new normal dipaksakan padahal di daerah tersebtu masih banyak orang yang tertular virus corona. Hal tersebut karena berpotensi makin menyebarkan virus tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta agar seluruh pimpinan daerah betul-betul memperhatikan 2 hal krusial yakni kesehatan dan ekonomi, 2 hal tersebut harus diperhatikan betul-betul dan berjalan selaras antara satu dengan lainnya.

Kesehatan tentu wajib menjadi prioritas, namun perekonomian juga tetap harus diupayakan untuk terus berjalan.

Pemerintah daerah harus siap untuk mengurusi permasalahan kesehatan, selain itu pemda juga harus sigap dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran serta memastikan agar stimulus ekonomi khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Jika merujuk pada krisis 1998, tentu saat ini krisisnya berbeda, dimana saat itu imbas pandemi pada perekonomian berbeda dengan persoalan ekonomi pada tahun 1998.

Pada tahun 98, masalah kerusakan ekonomi hanya berkutat pada sisi keuangan saja. Sementara saat pandemi covid-19 hal ini juga mengganggu sisi produksi, permintaan dan distribusi.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk siap dalam segala hal yang menyangkut urusan kesehatan.

Dirinya juga meminta agar semua pimpinan daerah bisa mengetahui kapan harus melaju dan menghentikan kebijakan-kebijakan terkait penanganan covid-19.

Mantan Walikota Surakarta tersebut juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk dapat menjalankan manajemen krisis dengan baik. Tentunya masyarakat juga harus terlibat dan mematuhi protokol kesehatan covid-19.

Ia tidak ingin permasalahan ini dianggap enteng, karena menghadapi krisis ini tidaklah mudah. Ini memang krisis kesehatan namun berimbas juga pada krisis ekonomi.

Penambahan kasus positif covid-19 sebanyak 2.657 pada kamis lalu merupakan angka terbanyak selama masa pandemi covid-19 melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020. Total pasien covid-19 hingga kemaren mencapai angka 70.736 kasus. Sementara itu, pasien sembuh mencapai 32.651 dan meninggal 3.417.

Atas hal tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan para menterinya agar bekerja keras melawan krisis akibat pandemi covid-19. Ia tidak ingin kebijakan work from home justru terkesan seperti cuti, ucapan tersebut telah diunggah pada video rapat terbatas.

Video yang berdurasi 12 menit tersebut menunjukkan bahwa Jokowi ingin menekankan kepada seluruh jajarannya bahwa indonesia saat ini masih dilanda krisis, sehingga jangan sampai bekerja secara biasa-biasa saja pada kondisi serba sulit seperti ini.

Untuk menanganani pandemi ini tentu diperlukan kerja keras dari segala elemen, karena dampak dari krisis ini bukan hanya pada sektor kesehatan, namun banyak sektor yang terdampak utamanya ekonomi, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya.

Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Artikel ini telah dibaca 786 kali

loading...
Baca Lainnya

Peduli Pendidikan, SIG Bangun Fasilitas Sekolah di Pasuruan dan Bogor

Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan mutu sumber...

15 Agustus 2020, 13:42 WIB

Wartawan Deliknews Juara lll Lomba Jurnalistik BPK RI

BPKawan dalam rangka mewujudkan semangat Accountability for All, Biro Humas dan KSI BPK RI telah...

Darlin WM saat Vicon dengan BPK RI dari Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat di Kota Padang.

14 Agustus 2020, 08:23 WIB

RUU Cipta Kerja untungkan Para Pekerja

Oleh : Zakaria Omnibus law RUU Cipta Kerja adalah rancangan undang-undang terbaru yang akan mengubah...

14 Agustus 2020, 00:01 WIB

RUU BPIP Payung Hukum Tanamkan Nilai-Nilai Pancasila

Oleh : Muhammad Zaki Pemerintah akan meresmikan RUU BPIP menjadi undang-undang. RUU ini sangat penting...

13 Agustus 2020, 23:26 WIB

Momentum HUT RI, Bersinergi Lawan Covid-19

Oleh : Raavi Ramadhan Covid-19 telah menjadi tantangan secara global dan membutuhkan tindakan nyata dalam...

13 Agustus 2020, 22:30 WIB

Mewaspadai Manuver KAMI Ganggu Kerja Keras Pemerintah Tangani Covid-19

Oleh : Bayu Anggito Di tengah pandemi Covid-19, segelintir orang yang selama ini tergabung selalu...

13 Agustus 2020, 20:53 WIB

loading...