Senin, 13 Juli 2020 - 17:02 WIB

 Fitri Zulfahmi, S.H, M.H mantan kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman. (Sumber foto: Niaga.asia)

Fitri Zulfahmi, S.H, M.H mantan kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman. (Sumber foto: Niaga.asia)

Kejari Pasaman Ajak Media Laporkan Temuan Kegiatan Fiktif

Pasaman, – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman, Fitri Zulfahmi, S.H, M.H, mengajak awak media untuk melaporkan apabila ada temuan di lapangan tentang kegiatan yang merugikan negara seperti halnya kegiatan fiktif.

Ajakan itu disampaikan Zulfahmi kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (13/7/20).

Tak hanya itu, Kejari yang baru bertugas di Kabupaten Pasaman ini, mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Kabupaten Pasaman agar tidak melakukan praktik pencairan dana kegiatan tidak sesuai aturan atau fiktif.

“Perbuatan itu (mencairkan dana fiktif) adalah salah satu bentuk tindakan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Zulfahmi memberikan keterangan kepada media.

Baca juga: Disurati Soal Dugaan Temuan, Bupati Pasaman Tidak Membalas

Deliknews dan LSM Fopbindo Sumbar Mitra BPK

Polda Sumbar Luncurkan Aplikasi untuk Layanan Pengaduan Masyarakat

Menurutnya, ASN dalam penggunaan dana perjalanan dan kegiatan agar memperhatikan kebenaran aktualitas serta hindari upaya menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya.

Zulfahmi menjelaskan, praktik pencairan dana fiktif, meskipun kecil tetapi bila dilakukan berulang-ulang dan secara masif oleh jajaran instansi tentunya akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara.

“Misalnya, satu instansi merekayasa kegiatan fiktif sebanyak Rp20 juta, namun bila dilakukan berulang-ulang, tentunya ini jadinya banyak juga, jadi cara-cara seperti inilah yang harus dihindari,” ungkap mantan Kejari Nunukan tersebut.

Kegiatan fiktif tidak harus tidak ada kegiatan sama sekali, tetapi  juga mengenai jumlah orang, jumlah hari, transportasi yang digunakan dan penginapan yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Kejari berharap kerjasama yang baik dari awak media dalam melakukan kontrol sosial dan juga dalam penggunaan uang negara.

“Bila mana ada temuan dari kawan-kawan media dilapangan tentang kegiatan yang merugikan negara seperti halnya kegiatan fiktif dan melaporkannya kepada kami, maka kami Kejari  Pasaman siap untuk menerima dan menindak lanjuti laporan tersebut, ” tegas Kejari Pasaman, Zulfahmi.

Dikatakan Zulfahmi, Undang-undang yang menjerat tentang praktik SPJ Fiktif ada pada Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Darlin/Lensa)

Artikel ini telah dibaca 925 kali

loading...
Baca Lainnya

Warga Pasaman Mengadu ke Polda Sumbar

Bertahun – tahun laporan pengaduan belum ada kepastian hukum, seorang warga Pasaman mengadu ke Polda...

Kantor Polda Sumbar

10 Agustus 2020, 19:10 WIB

Mengaku Sakit Hati Abdullah Bakar Tower Telkomsel

Gayo Lues-Mengaku sakit hati akibat gajinya diturunkan dari 900 ribu rupiah menjadi 300 ribu rupih,...

10 Agustus 2020, 18:48 WIB

Pakai Daster, Tersangka Cabuli Korban Dibawah Jembatan

Gayo Lues-Dengan modus menyamar sebagai perempuan seorang laki-laki berinisial SK yang beralamat sementara di Dusun...

10 Agustus 2020, 18:44 WIB

PKN Pertanyakan Obat-Obatan yang Diduga Belum Disalurkan Dinkes Sejak Januari 2020 ke Sejumlah Puskesmas

Gayo Lues-Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Gayo Lues mempertanyakan pengadaan obat-obatan yang hingga kini belum...

8 Agustus 2020, 15:33 WIB

Publik Menunggu Titik Terang Dugaan Korupsi Program Seribu Hafiz

Gayo Lues- Mencuatnya dugaan kasus korupsi uang makan minum di Dinas Syariat Islam, Kabupaten Gayo...

8 Agustus 2020, 10:09 WIB

Orang Tua Murid SDI Laensukaer Mengeluhkan Pulsa Data Dan Sinyal Lemot

Malaka – Orang tua murid SDI Laensuker Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka NTT, merasa sangat rugi...

7 Agustus 2020, 21:33 WIB

loading...