Selasa, 14 Juli 2020 - 18:39 WIB

SP Sumbawa Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Mendukung Pengesahan RUU PKS

Sumbawa – Solidaritas Perempuan (SP), Kabupaten Sumbawa NTB dengan tegas menolak RUU Omnibus Law cipta kerja dan mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Hal tersebut ditegaskan oleh ketua Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa, Ermi Alwiah, Selasa, (14/7) mengatakan bahwa hari ini seluruh element perempuan, buruh, peternak, nelayan dan petani di Indonesia menyuarakan untuk menolak RUU Umnibusl Low dan mendukung RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

“Dalam hal tersebut SP Sumbawa ada tiga hal yang disampaikan ke DPR RI dan Presiden RI antara lain:
Menolak secara tegas di sahkannya RUU Omnibus Law cipta kerja. Karena, akan mengancam kehidupan kami perempuan di Kabupaten Sumbawa” ujar Ermi Alwiah.

Lanjutnya, hari ini kami melihat bahwa investor diberi ruang dan perlindungan untuk berinvestasi sebesar- besarnya. Saat ini Kabupaten Sumbawa sedang gencar- gencarnya masuknya investor. Terutama dibidang sektor pariwisata dan pertambangan.

Tentu ini akan mengancam terjadinya perampasan lahan. Dan tanpa lahan ini akan memicu adanya konflik dan pengangguran dan ini juga akan mempengaruhi sumber kehidupan ekonomi bagi perempuan di Kabupaten Sumbawa.

“Pertanyaannya bagaimana kita jika tak bertani lagi. Bagaimana lagi jika kami tak jadi nelayan. Karena, sementara saat ini sumber kehidupan kami mengandalkan alam yaitu lahan pertanian dan laut,” terangnya.

Terhadap hal tersebut, Ermi melihat bahwa saat ini melihat tentang sulitnya mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga banyak perempuan yang menjadi buruh migran.

“Belum disahkan saja RUU Omnibus Law cipta kerja ini saja partisipasi rakyat sudah dipangkas serta sudah banyak bermunculan konflik. Apa lagi nanti sudah di sahkan,” geramnya.

Sambung Ermi, di Kabupaten Sumbawa sendiri diwilayah Limung sudah banyak perempuan yang menjadi buruh migran yang awalnya menjadi nelayan. Limung sendiri banyak ikannya. Namun, karena ada proyek Samota ikan- ikan sudah mulai berkurang dan daya tangkap nelayan berkurang.

Masih menurut Ermi apa lagi tahun ini banyak perempuan tani yang gagal panen karena kurangnya intensitas hujan pengaruh perubahan iklim di Kabupaten Sumbawa.

“Perempuan tani tahun kemarin ada yang menanam dua sampai empat kali tanam. Tentu itu banyak membutuhkan modal. Ditambah lagi hasil olahan yang dia tanam kurang baik. Bahkan banyak dari mereka perempuan tani mengalami kerugian sehingga menanggung hutang yang cukup besar dari pihak Bank.

Oleh karena itu kami minta kepada pimpinan DPR RI dan Presiden RI untuk menolak RUU Omnibus Law cipta kerja dan mengesahkan Rancangan Undang- Undang PKS, pungkasnya. (Herman)

Artikel ini telah dibaca 708 kali

loading...
Baca Lainnya

Orang Tua Murid SDI Laensukaer Mengeluhkan Pulsa Data Dan Sinyal Lemot

Malaka – Orang tua murid SDI Laensuker Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka NTT, merasa sangat rugi...

7 Agustus 2020, 21:33 WIB

Longsor Di Desa Tuho’owo Akan Segera Ditangani

Nias Selatan, Deliknews.com – Longsor yang menimbun badan jalan dari Desa Lolohowa Kecamatan Lolowau menuju...

6 Agustus 2020, 20:42 WIB

Tim Wasrik Rutin Itwasum Polri Nilai Keberhasilan Polda Sumbar

Padang, – Polda Sumbar kedatangan tim dari Itwasum Polri. Kedatangan tersebut dalam rangka melaksanakan pengawasan...

6 Agustus 2020, 08:03 WIB

Calon Pilkades di Kecamatan Putri Betung Mulai di Seleksi

Gayo Lues-Seleksi Para calon Pilkades di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues mulai berjalan. Para...

5 Agustus 2020, 21:39 WIB

Meski tak Ada Tuntutan Undang-Undang, Djamalludin Ilyas Undurkan Diri dari Pengurus PMI

Gayo Lues- Telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Gayo lues nomor :420/437/2020 tentang pengangkatan pengurus Majelis...

5 Agustus 2020, 21:34 WIB

Divisi Humas Polri Gelar Diskusi Sengketa Informasi

ACEH-Divisi Humas Polri menggelar diskusi sengketa informasi dengan Komisi Informasi di kewilayahan Polda Aceh, di...

5 Agustus 2020, 15:35 WIB

loading...