Rabu, 5 Agustus 2020 - 14:17 WIB

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein bersama rekannya, Rabu (5/8/20).

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein bersama rekannya, Rabu (5/8/20).

Fopbindo Sumbar Ancam Oknum Pembuat Istilah Pitih Sanang

Sumbar, – DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Sumatera Barat (Sumbar) tak senang dengan istilah “Pitih Sanang” (uang senang) yang dialamatkan kepada warga Sumbar soal Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk Koto Panjang.

Sebelumnya, diduga ada oknum anggota DPRD Riau yang menyatakan bahwa selama ini Pemprov Sumbar mendapatkan uang senang dari PAP Waduk atau PLTA Koto Panjang.

Kemudian istilah uang senang itu telah diklarifikasi oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto bahwa ungkapan pitih sanang bukanlah komentarnya.

Namun, atas pemberitaan istilah uang senang yang dialamatkan ke Pemprov Sumbar telah mendapat tanggapan dari Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dan beberapa anggota DPRD Sumbar.

Menurut Irwan, istilah Sumbar makan pitih sanang tersebut dirasa kurang tepat dan kurang bijak dilontarkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau karena sangat melukai hati rakyat Sumbar.

”Jangan lupakan sejarah pengorbanan rakyat Sumbar untuk pembangunan PLTA Koto Panjang,” tegas Gubernur Irwan Prayitno Jumat, (31/07/20).

Baca juga: Rotasi Jabatan di Polda Sumbar, Kapolres Pasaman Diganti

Polda Sumbar Tingkatkan Kemitraan dengan Media

Virtual, Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Panen Raya Desa Tangguh Majalengka

Pemprov Sumbar telah meresponnya dan memprosesnya secara administratif ke pusat. Baik secara tertulis maupun upaya lainnya dilakukan ke Kemendagri.

“Untuk itu kami harapkan masyarakat Sumbar baik di ranah dan di rantau, untuk sementara tenang dulu, percayakan saja kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat,” ujar Irwan Prayitno.

Menanggapi persoalan itu, DPD LSM Fopbindo Sumbar sependapat dengan Gubernur dan anggota DPRD Sumbar.

“Dalam persoalan ini kita sependapat. Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah PAP antara Pemprov Sumbar dengan Pemprov Riau. Berapa pun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua,” tegas Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein, Rabu (5/8/20).

DPRD Riau jangan melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota Sumbar. Bagaimana masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan Waduk Koto Panjang tersebut.

Menurut data yang diperoleh Fopbindo dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, terdapat Daerah Tangkapan Air di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumbar.

Ahmad Husein meminta agar siapa saja yang melontarkan istilah uang senang untuk Sumbar soal Waduk Koto Panjang diharapkan segera minta maaf kepada warga Sumbar.

“Iya kita harap yang membuat istilah seperti itu, segeralah minta maaf. Jika tidak, maka kami dari DPD LSM Fopbindo Sumbar akan melaporkan permasalahan ini kepada Mabes Polri atas dugaan membuat keonaran,” ungkap Ahmad Husein.

Pemicu polemik antara DPRD Riau dengan masyarakat Sumatera Barat berawal dari keluarnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 05 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara.

(Darlin WM)

Artikel ini telah dibaca 258 kali

loading...
Baca Lainnya

Wasapda Manuver KKSB Jelang Kelanjutan Otsus Papua Jilid 2

Oleh : Rebecca Marian Jelang otonomi khusus jilid 2, kewaspadaan di Papua makin ditingkatkan untuk...

24 September 2020, 01:26 WIB

Mewaspadai Provokasi KAMI Manfaatkan Situasi Pandemi Covid-19

Oleh : Raavi Ramadhan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah tersebar di berbagai daerah,...

24 September 2020, 00:40 WIB

Komunitas GESIT Akan Gelar Podcast Warganet Ajak Masyarakat Dukung Kebijakan Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19

Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan...

23 September 2020, 09:12 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan UMKM

Oleh : Zakaria Omnibus Law Cipta Kerja didesain oleh pemerintah, tidak hanya untuk pekerja tapi...

22 September 2020, 23:58 WIB

Kalangan Media dan Milenial Harus Aktif Dukung Penanganan Covid-19

Oleh : Rahmat Soleh Pemerintah saat ini sedang fokus menangani Covid-19 yang masih terus terjadi....

22 September 2020, 23:50 WIB

Masyarakat Menolak Konsep Usang KAMI

Oleh : Putu Raditya KAMI yang diprakarsai oleh Din Syamsudin dkk berjanji akan menyelamatkan Indonesia....

22 September 2020, 04:20 WIB

loading...