Rabu, 5 Agustus 2020 - 14:55 WIB

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein

Fopbindo Sumbar Protes Mendagri Soal PAP ULPLTA Koto Panjang

Sumbar, – DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Sumatera Barat (Sumbar) memprotes keras atas keluarnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 05 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara.

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein meminta Kemendagri Tito Karnavian meninjau ulang atas surat PAP ULPLTA Koto Panjang tersebut.

“Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah PAP antara Pemprov Sumbar dengan Pemprov Riau. Berapa pun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua,” tegas Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein, Rabu (5/8/20).

Husein mempertanyakan, kenapa baru sekarang keluar surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri soal Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang.

“Kok baru sekarang, selama ini baik – baik saja. Tolong pemerintah pusat jangan membuat kisruh didaerah ya. Seharusnya mengayomi, membuat perdamaian didaerah,” tegas Husein dengan geram.

Baca juga: Fopbindo Sumbar Ancam Oknum Pembuat Istilah Pitih Sanang

Baharkam Polri Gelar Baksos dan Bakkes Serentak

Presiden Jokowi Tegas Menangani Covid-19

Menurut Husein, aturan dibuat untuk keadialan agar terciptanya perdamaian. Jadi, bila aturan itu akan membuat perpecahan maka tidak akan sejalan lagi dengan tujuan pembuatan aturan tersebut.

Menurut data yang diperoleh Fopbindo dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, terdapat Daerah Tangkapan Air di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumbar.

“Itu air waduk Koto Panjang bersumber dari hutan-hutan yang berada di Sumbar, kalau nanti Sumbar mengalihkan air itu ke tempat lain, tentunya PLTA waduk Koto Panjang tidak akan berfungsi,” ujarnya.

“Apa masuk akal bila air bersumber dari Sumbar, yang akan dilanda banjir tentu juga Sumbar, sedangkan untuk hasil Riau yang menerima,” tanya Husein dengan kesal.

Ditegaskan lagi oleh Husein, agar pemerintah pusat melalui Kemendagri diharapkan segera menyelesaikan permasalahan ini.

“Bila bapak Mendagri tidak bisa menyelesaikan permasalhan ini, tentunya kita akan mengadu ke Presiden Bapak Jokowi. Kita minta copot pejabat pembuat kisruh didaerah,” tukasnya.

Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 05 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara pada poin nomor 3 :

1. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah dimana air tersebut dimanfaatkan.

2. Pemerintah daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah dimana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(Darlin WM)

Artikel ini telah dibaca 282 kali

loading...
Baca Lainnya

RUU Cipta Kerja Mengatur Pengupahan Agar Pekerja Lebih Sejahtera

Oleh : Edi Jatmiko RUU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk meringkas hiper regulasi....

27 September 2020, 09:27 WIB

Mempertanyakan Klaim Gatot Nurmantyo Tentang Kebangkitan PKI

Oleh : Zakaria Di tengah pandemi Covid-19, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmatyo kembali ke publik...

27 September 2020, 00:28 WIB

Banyak Pihak Menikmati Manfaat Program PEN

Oleh : Rizal Ramadhanu Ada banyak strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi...

26 September 2020, 22:15 WIB

Pemerintah Berupaya Maksimal Tangani Covid-19

Oleh : Made Raditya Pandemi corona memang belum berakhir namun pemerintah terus berjuang agar penyakt...

26 September 2020, 21:53 WIB

Otsus Jilid 2 Meningkatkan Prestasi Pemuda Papua

Oleh : Sabby Kosay Pemuda Papua adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk mendapat pendidikan...

26 September 2020, 05:27 WIB

Mewaspadai Provokasi Isu PKI

Oleh : Angga Gumelar Isu PKI dan komunisme selalu jadi bahan serangan ke lawan politik...

25 September 2020, 21:06 WIB

loading...