Rabu, 5 Agustus 2020 - 14:55 WIB

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein

Fopbindo Sumbar Protes Mendagri Soal PAP ULPLTA Koto Panjang

Sumbar, – DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Sumatera Barat (Sumbar) memprotes keras atas keluarnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 05 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara.

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein meminta Kemendagri Tito Karnavian meninjau ulang atas surat PAP ULPLTA Koto Panjang tersebut.

“Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah PAP antara Pemprov Sumbar dengan Pemprov Riau. Berapa pun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua,” tegas Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein, Rabu (5/8/20).

Husein mempertanyakan, kenapa baru sekarang keluar surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri soal Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang.

“Kok baru sekarang, selama ini baik – baik saja. Tolong pemerintah pusat jangan membuat kisruh didaerah ya. Seharusnya mengayomi, membuat perdamaian didaerah,” tegas Husein dengan geram.

Baca juga: Fopbindo Sumbar Ancam Oknum Pembuat Istilah Pitih Sanang

Baharkam Polri Gelar Baksos dan Bakkes Serentak

Presiden Jokowi Tegas Menangani Covid-19

Menurut Husein, aturan dibuat untuk keadialan agar terciptanya perdamaian. Jadi, bila aturan itu akan membuat perpecahan maka tidak akan sejalan lagi dengan tujuan pembuatan aturan tersebut.

Menurut data yang diperoleh Fopbindo dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, terdapat Daerah Tangkapan Air di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumbar.

“Itu air waduk Koto Panjang bersumber dari hutan-hutan yang berada di Sumbar, kalau nanti Sumbar mengalihkan air itu ke tempat lain, tentunya PLTA waduk Koto Panjang tidak akan berfungsi,” ujarnya.

“Apa masuk akal bila air bersumber dari Sumbar, yang akan dilanda banjir tentu juga Sumbar, sedangkan untuk hasil Riau yang menerima,” tanya Husein dengan kesal.

Ditegaskan lagi oleh Husein, agar pemerintah pusat melalui Kemendagri diharapkan segera menyelesaikan permasalahan ini.

“Bila bapak Mendagri tidak bisa menyelesaikan permasalhan ini, tentunya kita akan mengadu ke Presiden Bapak Jokowi. Kita minta copot pejabat pembuat kisruh didaerah,” tukasnya.

Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 05 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara pada poin nomor 3 :

1. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah dimana air tersebut dimanfaatkan.

2. Pemerintah daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah dimana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(Darlin WM)

Artikel ini telah dibaca 328 kali

loading...
Baca Lainnya

Walikota Surabaya terpilih Erick Cahyadi suntik “immun booster” Tftt-biotech

Surabaya – Akhir akhir ini peningkatan pasien Covid-19 di Indonesia terus meningkat, salah satu program...

24 Januari 2021, 17:28 WIB

Dukung Vaksinasi, Kalangan Santri Nusantara Bersama Media Siaran Santri Gelar Live Podcast Ajak Masyarakat Melakukan Vaksinasi

Data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan, pada Agustus – Desember ditemukan ada 712 hoaks...

24 Januari 2021, 11:09 WIB

Staf Anggota Komisi V Fraksi Gerindra Diduga Tampung Suap Eksportir Benur Edhy Prabowo

Jakarta – Ainul Faqih staf anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Iis Rosita Dewi...

Sufmi Dasco, Ketua Harian DPP Partai Gerindra

23 Januari 2021, 22:03 WIB

Menolak Radikalisme dan Khilafah Demi Keutuhan NKRI

Oleh: Anwar Sadat Ibrahim (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Tangerang) Sejak 1998,...

23 Januari 2021, 11:06 WIB

UU Cipta Kerja Memacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja penting sebagai landasan transformasi ekonomi dalam rangka memacu...

23 Januari 2021, 08:24 WIB

Gempar, Pasien Covid-19 Terekam CCTV Mesum di ruang Isolasi

NTB – Laman media sosial tengah viral dengan video mesum pasien Covid-19 yang terjadi di...

22 Januari 2021, 23:11 WIB

loading...