Gayo Lues-Rendahnya realisasi PAD Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2019 menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Seperti disampikan Ketua Praksi Gayo Peduli, H. Abdul Karim, MM, dalam pandangan umum yang di sampaikannya.
Ketua Praksi itu menyoroti PAD Gayo Lues yang hanya 51 Miliar Empat ratus Lima Belas Juta lebih pada tahun 2019 atau 74,45 persen dari rencana sebesar 65 Miliar Enam puluh Dua juta.
“Kami, melihat tidak tercapainya realisasi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dari 16 SKPK yang akan kami kemukakan,” jelasnya, Senin (24/08/2020).
Dari sekian SKPK yang ada, namun ada 5 SKPK yang menurut mereka pencapaiannya sangat relatif rendah.
Seperti, Dinas Perindustrian Energi dan Sumberdaya Mineral dari target 2 Miliar Emaat ratus Enam puluh juta hanya tercapai 396 juta lebih atau 16,14 persen, Dinas Pertanian dari target 10 Miliar Empat Puluh Sembilan Juta hanya tercapai 2 Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga juta atau 27,30 persen, Dinas Perindagkop dari target 516 juta lebih hanya tercapai 21,41 persen, Dinas PUPR dari target 4 ratus Dua puluh Enam juta Lima ratus Empat puluh Empat ribu hanya tercapai 129 juta lebih atau 30,30 persen, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dari target 50 juta, ternyata hanya bisa di capai 14 juta atau 26,80 persen.
“Demikian juga dengan 11 SKPK lainnya,” jelas Abdulkarim.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya DPRK mengharapkan penjelasan mengenai hal tersebut langsung dari SKPK yang bersangkutan.
“Kami tidak mau diwakilkan, supaya jelas dimana persoalannya. Apakah perencanaannya yang tidak benar atau targetnya yang terlalu tinggi,” tandasnya.
Selain realisasi PAD yang rendah DPRK juga melihat, tidak mempedomani realisasi PAD tahun 2018. Dimana tahun 2018 hanya tercapai 48 Miliar lebih.
“Sehingga, disini ada kesan rasa percaya diri yang tinggi. Sehingga, perencanaan PAD tahun 2019 menurut hemat kami tidak realistis,” katanya, “Atau hanya sekedar angka-angka untuk menyeimbangkan neraca dari APBK kita,” sambungnya.
Untuk itu, kata Dia, mereka mengharapkan penjelasan lengkap tentang hal itu, agar tidak terulang lagi pada tahun yang akan datang.
“Berkaitan dengan hal tersebut diatasi, kami berharap bupati agar memerintahkan SKPK yang kami kemukakan tersebut,” katanya.
Rendahnya realisasi PAD tersebut, kata Karim menunjukkan sinyal APBK yang tidak sehat untuk tahun yang akan datang. Sehubungan dengan itu, perlu mengintensifkan dan menyisir kembali sumber pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat dikurangi secara bertahap.(Ali Sadikin)
Tinggalkan Balasan