Kamis, 27 Agustus 2020 - 08:39 WIB

Ketua Komisi I Meminta Bupati Malaka Untuk Memanggil Dan Menegur Pj Kepala Desa Maktihan

Malaka – Ketua Komisi I meminta meninjau kembali Pj Kepala Desa yang ada di kabupaten Malaka, khususnya Pj Kepala Desa Makthihan terkait mobil dinas yang dijaminkan pengadaan alat covid-19.

Ketua Komisi I, Hendri Simu sangat menyayangkan kejadian yang dilakukan Pj Kepala Desa Maktihan yang juga sebagai Kabag Umum Sekwan Malaka, Vinansius Bian Seran, S. Ag terkait menjaminkan mobil dinas Sekwan beberapa bulan lalu ke M Lazarus Tefa.

Dengan kejadian ini membuat Ketua Komisi I, Hendri Sanu meminta Bupati Malaka untuk memanggil Pj Kepala Desa Maktihan yang juga sebagai Kabag umum Sekwan Vinansius Bian Seran, S. Ag yang terkait dengan menjaminkan mobil dinas Sekwan untuk pengadaan alat Covid-19.

Ketua komisi I DPR asal partai Golkar, Hendri Simu saat ditemui deliknews di rumahnya, Rabu 26/8/2020 mengatakan kebijakan pemkab malaka melalui Bupati dalam penempatan para penjabat Kepala desa yang ada di Kabupaten Malaka, patut ditinjau kembali sesuai evektifitas kerja sesuai pelayanan secara prima melalui waktu yang evesien. Dalam hal ini, evektifitas kerja jangan diluar kemampuan tugas yang dikerjakaan.

“Penempatan penjabat desa perlu ditinjau kembali Pj Kepala Desa yang diambil dari pegawai ditingkat kecamatan, jangan pada orang ditingkat Kabupaten, sehingga jangan menganggu evektifitas kerja ditingkat Kabupaten. Walaupun aturannya tidak mengikat bahwa penjabat ada saja ditingkat kecamat” ujar Hendri Simu

Lanjutnya, perlu diperhatikan pada tugas yang dikerjakan oleh pegawai ditingkat kabupaten itu, sangat padat apa lagi di Sekwan. Mengingat kepadatan kerja ditingkat Kabupaten (Sekwan) maka terjadi kelalaen yang dilakukan Kabag Umum Sekwan yang di angkat menjadi Pj Kepala Desa Maktihan.

Masih menurutnya, sayangnya Kabag Umum Sekwan yang merangkap pejabat Kepala Desa Maktihan menjaminkan mobil Dinas aset daerah untuk menjaminkan pengadaan jerigen Covid-19 di desa Maktihan itu sudah diluar kewenangannya, karena pengadaan jerigen pencuci tangan covid-19 itu, bukan untuk sekretariat DPRD.

“Untuk aset Daerah merupakan aset negara demi memperlancarkan pergerakan tugas. Jadi aset Pemerintah tidak boleh dipindah tangankan apa lagi sebagai jaminan dalam membayar utang. Terkecuali barang milik pribadi, itu hak dan kewenangannya kamu” ujar Hendri Simu.

Pada tempat yang berbeda, pengusaha penjual jerigen pencuci tangan M Lazarus, mengatakan pengadaan jerigen pencuci tangan pada bulan Juni 2020 lalu belum dibayar, dan selalu saya tagih hanya menjanjikan begitu begitu saja. Kemudian, pada 9/8/2020 lalu, Pj Kepala Desa Maktihan dengan sopirnya mengantar mobil Dinas sebagai jaminan dengan janji besok baru bawa uang untuk mengambil kembali.

“Saya tidak ada nada kasar atau unsur paksaan kepada Pj Kepala Desa Maktihan selama penagihan utang jerigen untuk pencuci tangan, tetapi mungkin saja perasaan terhadap keluhan saya setiap saat menagih” ungkap M Lazarus. (Dami Atok)

Artikel ini telah dibaca 174 kali

loading...
Baca Lainnya

Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Kapolres Kembali Tinjau Kesiapan RSUDMAK

Gayo Lues-Menindak lanjuti Instruksi Kapolda Aceh untuk melihat kondisi  RS dalam penanganan Pasien Covid-19 dan...

28 September 2020, 23:07 WIB

Kapolresta Tangerang Bagikan 1000 Madu untuk Anggota Polres dan Polsek Jajaran

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membagikan 1000 botol madu kepada...

28 September 2020, 21:23 WIB

Diduga Manipulasi Anggaran Mamin, Program 1000 hafizd Gayo Lues Terancam Gagal

Jakarta – mencuatnya dugaan manipulasi anggaran untuk makan minum 1000 santri kabupaten Gayo Lues selama...

28 September 2020, 20:54 WIB

Sertifikat Ganda Lahan Diklaim BPD Bali, Ini Penjelasan BPN Denpasar

Denpasar – Sengketa lahan sertifikat ganda yang berbuntut penguasaan lahan seluas 3,85 are dilakukan Bank...

Ruang Penyimpanan Warkah BPN Denpasar.

28 September 2020, 20:24 WIB

Operasi Yustisi, Puluhan Masyarakat Tidak Bermasker Disanksi Polsek Balaraja

TANGERANG – Upaya pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan terkait COVID-19 gencar dilakukan jajaran Polsek...

27 September 2020, 20:33 WIB

Cerita Polsek Balaraja Sanksi 33 Pengendara Tidak Kenakan Masker

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polres Kota Tangerang Polda Banten gencar melaksanakan kegiatan pendisiplinan masyarakat...

27 September 2020, 20:28 WIB

loading...