Minggu, 6 September 2020 - 05:09 WIB

KAMI Ganggu Pemerintah Tangani Covid-19

Oleh : Ahmad Prasetyo

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) masih mengganggu dengan melontarkan cercaan terhadap langkah pemerintah dalam mengatasi efek corona. Khususnya di bidang ekonomi. Jika terus melakukan teror psikis, masyarakat bisa terpengaruh untuk tidak mau menuruti program pemerintah dan efeknya kondisi finansial negara akan makin menurun.

Saat KAMI dibentuk oleh Rocky Gerung cs, maka presiden tidak memberi tanggapan dan menganggapnya sebagai angin lalu. Namun mereka malah makin menyebar kebencian terhadap pemerintah. Mereka hanya menuntut pemerintah tapi tak memberi jalan keluar untuk bisa bebas dari efek pandemi, dan menganggap 8 tuntutan adalah wujud hidup berdemokrasi.

Salah satu tuntutan dalam deklarasi KAMI adalah menyuruh pemerintah menangani pandemi covid-19. Padahal presiden dan tim satgas sudah berusaha keras menangani corona dengan berbagai cara, termasuk mewajibkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Mirisnya, saat deklarasi malah banyak anggota KAMI yang menurunkan masker.

Hal ini yang membuat banyak orang tertawa karena KAMI bagai melihat kuman di sebrang lautan tapi tak menyadari ada gajah di pelupuk mata. Kesalahan sendiri tak diakui tapi selalu menyalahkan pemerintah yang dianggap gagal mengatasi pandemi covid-19. Jika mereka jantan, maka akan mau jadi relawan vaksin corona karena berkoar ingin menyelamatkan Indonesia.

Rakyat sudah dipecah belah oleh KAMI dan memiliki efek buruk. Takutnya, publikasi 8 tuntutan saat deklarasi membuat masyarakat ikut membenci semua program pemerintah. Termasuk saat presiden mengatasi efek corona di bidang kesehatan. Masyarakat bisa menolak jika disuruh rapid test karena menganggap hanya akal-akalan dari RS dan pemerintah.

Banyak orang akan menolak jika disuruh pakai masker karena kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Semua ini gara-gara provokasi KAMI agar masyarakat ikut membenci pemerintah yang dianggap zolim. Padahal presiden dan Kemenkes sudah mengatur protokol kesehatan, demi keselamatan mereka sendiri.

Tuntutn KAMI juga berbuntut panjang dalam langkah pemerintah mengatasi penurunan ekonomi akibat efek corona. Pandemi membuat finansial kita menurun tapi keadaannya tidak seburuk yang digambarkan mereka. Malah banyak orang yang membeli sepeda lipat mahal dan produk impor lain.

KAMI memaksa agar pemerintah mengatasi resesi akibat badai corona. Pendapatan Indonesia menurun tapi faktanya tak sampai ada resesi. Fitnah resesi ini bisa membuat masyarakat melakukan panic buying dan memborong sembako, karena takut akan ada krisis ekonomi jilid 2.

Jika sembako diborong dan ditimbun karena masyarakat takut stoknya akan langka, maka hukum ekonomi berlaku dan harganya makin melambung. Hal ini membuat pemerintah makin pusing karena masyarakat bisa mengalami penurunan daya beli. Padahal mereka sudah diberi bansos sebesar 600.000 rupiah, namun harga barang pokok tak bisa dikendalikan.

KAMI juga melarang pemerintah membela kepentingan pengusaha besar dan asing. Padahal mereka datang bukan untuk menjajah, namun untuk menanamkan modal. Jika ada perusahaan yang dibangun dari hasil investasi, maka bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga orang yang di-PHK akibat efek corona bisa mendapatkan pekerjaan lagi dan perekonomian membaik.

Namun fitnah KAMI bisa membuat masyarakat berdemo menolak pembangunannya dan merusak rencana pemerintah. Lowongan kerja batal diadakan karena proyek investasi berhenti, akibat tidak didukung oleh rakyat.

Masyarakat diajak KAMI untuk berpikir picik dan menganggap semua investor itu orang jahat, padahal mereka hanya ingin kerja sama.
Jangan sampai masyarakat terprovokasi akan tuntutan KAMI yang tidak berdasarkan fakta.

Mereka juga menghambat kerja pemerintah dalam mengatasi efek corona, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. KAMI hanya cari perhatian masyarakat, jadi jangan percayai omongannya.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Jakarta

Artikel ini telah dibaca 158 kali

loading...
Baca Lainnya

Mewaspadai Manuver KAMI Bermuatan Politis

Oleh : Ahmad Bustomi Masyarakat dipusingkan dengan ulah anggota KAMI yang mejeng di berita TV...

29 September 2020, 03:55 WIB

Masyarakat Papua Mendukung Keberlanjutan Otsus

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah memberikan sinyalemen untuk melanjutkan Otsus Papua. Otsus tersebut dianggap membawa...

29 September 2020, 03:48 WIB

Lihat, Ketum BPI KPNPA Sebut KPK Lamban

Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin, menyebut dan mengapresiasi atas kinerja...

Ketua BPI KPNPA RI TB Rahmad Sukendar, Rabu (4/3)

28 September 2020, 17:52 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Oleh : Ade Istianah Angka penambahan pasien positif Covid-19 masih terus terjadi yang menandakan masih...

28 September 2020, 17:00 WIB

Tak Ada Penambahan Jam Kerja dan Lembur Pada RUU Cipta Kerja

Oleh : Abdul Razak Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang akan...

28 September 2020, 13:43 WIB

Waspada KAMI Goyang Kursi Presiden

Oleh : Haris Muwahid Masyarakat makin antipati terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena mereka...

28 September 2020, 00:16 WIB

loading...