Senin, 7 September 2020 - 08:08 WIB

Mendukung Otsus Papua Jilid II Demi Kelanjutan Pembangunan

Oleh : Abner Wanggai

Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah terbukti meningkatkan kesejahteraan di Papua, sehingga diharapkan adanya Otsus jilid II dapat mensejahterakan masyarakat secara umum dan mengejar ketertinggalan pembangunan baik di wilayah Papua maupun Papua Barat khususnya dalam program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Keberadaan otsus Papua bisa menjadi jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Dengan adanya otsus tersebut, tentu menunjukkan komitmen pemerintah RI untuk pembangunan Papua.

Melalui Otsus pula, orang Asli Papua juga menjadi syarat sebagai kepala daerah berdasarkan pasal 12 pada 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib orang Papua.

Kepala Suku Mansim, Frans Mansim mengatakan, apabila ada masyarakat Papua yang menolak otsus, berarti kelompok ini kurang paham atau tidak mengerti tentang dana otsus. Walaupun dana otsus belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Papua.

Sebagai kepala suku besar Mansim, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung rencana perpanjangan Otsus jilid-2, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.

Senada dengan Frans, Tokoh Pemuda Mansim, Abdul Rahman Mansim juga turut mendukung perpanjangan otsus di Papua dan Papua Barat.
Menurutnya dengan adanya otsus tersebut, akan sangat mendukung masyarakat terlebih peruntukannya sudah jelas untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Ia mengatakan, dana otsus sudah dirasakan oleh anak-anak Papua yang ada di luar Papua Barat dan Luar Negeri. Ini semua sudah jelas dan tidak bisa dipungkiri dana otsus untuk kesejahteraan penerus bangsa.

Abdul mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah, seperti pembangunan yang merata hingga ke pelosok pegunungan, sehingga perekonomian semakin bergelora untuk masyarakat.

Dirinya pun juga memintah kepada pemerintah untuk lebih transparan dalam penyaluran dana otsus. Sehingga kedepannya masyarakat tidak berbicara masalah referendum atau keluar dari bingkai NKRI yang hanya dilakukan oleh segelintir oknum.

Dengan adanya dana otsus yang mencapai 94,24 triliun, tentu akan memberikan peluang bagi pemuda-pemuda Papua yang memiliki potensi dan peluarng untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai bidang bakat yang mereka minati.

Direktur Public Policy Institut (PPI) Sujono HS mengatakan, pemuda Papua dan Papua Barat berpotensi mengembangkan perekonomian di wilayah timur Indonesia. Pernyataaan tersebut diamini oleh staf khusus Presiden, Billy Mambrasar.

Pengusaha muda Papua tersebut mengatakan bahwa alokasi pendidikan dana Otsus Papua dapat mengembangkan kompetensi kaum milenial. Sehingga mereka dapat mengekslplorasi kemampuan diri.

Billy menyebut, banyak hal bisa dikembangkan di bumi cenderawasih ini. Dirinya juga menekankan sudah waktunya kaum milenial di Papua dapat membuktikan potensi diri, utamanya di bidang kewirausahaan.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan kebijakan dan program otonomi khusus yang diluncurkan pemerintah pusat bagi tanah Papua cukup berhasil.

Ia bercerita, pada bidang pendidikan, cukup banyak putra dan putri Papua yang bersekolah dan kuliah dengan bantuan pembiayaan melalui dana otsus, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan pada bidang kesehatan, dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman nan terpencil.

Melalui otsus, pemerintah juga dapat membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung program otsus jilid 2 yang akan dilanjutkan pada 2022. Papua Barat tentu saja masih membutuhkan kebijakan otsus sebagai penunjang dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Perlu diketahui bahwa program otsus bagi Papua akan berakhir pada tahun 2021. Pemerintah daerah saat ini sedang mendorong regulasi tentang keberlanjutan program otsus pada 2022 dan seterusnya.

Dominggus juga mengharapkan agar pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA).

Otsus merupakan hal yang penting untuk pembangunan Papua dan Papua barat, dengan adanya otsus jilid 2, tentu diharapkan akan muncul akselerasi pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta

Artikel ini telah dibaca 139 kali

loading...
Baca Lainnya

Mengapresiasi Pemerintah Susun Rencana Vaksinasi Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko Pemerintah sedang menyusun skema vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi...

30 September 2020, 23:19 WIB

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Dilaksanakan

Oleh : Aditya Akbar Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk...

30 September 2020, 22:55 WIB

RUU Cipta Kerja Menambah Kesejahteraan Pekerja Kontrak

Oleh : Rita Efendi Pemerintah telah menginisiasi RUU Cipta Kerja melalui konsep Omnibus Law. Peraturan...

30 September 2020, 22:05 WIB

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dengan Pengaturan Upah Minimum yang Layak

Oleh : Ade Kurniawan Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena...

30 September 2020, 05:35 WIB

Masyarakat Harus Disiplin Laksanakan 3 M

Oleh : Zulfikar Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk...

30 September 2020, 05:23 WIB

Waspada Manuver KAMI Politisasi Isu PKI

Oleh : Edi Jatmiko Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI...

30 September 2020, 05:17 WIB

loading...