Minggu, 13 September 2020 - 00:21 WIB

Penanganan Covid-19 Bawa Hasil Positif

Oleh : Aditya Akbar

Penanganan Covid-19 terus menuai hasil yang menggembirakan. Salah satu indikasi tersebut adalah nihilnya penambahan kasus di beberapa wilayah dan naiknya angka kesembuhan pasien.

Kabar gembira datang dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dimana tercatat 4 provinsi di Indonesia nihil penambahan kasus konfirmasi positif pada 5 September 2020.

Provinsi tersebut diantaranya Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara.
Selain itu satuan tugas juga melaporkan terdapat 15 provinsi yang tidak mengalami penambahan kasus meninggal dunia pada hari ini alias nihil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memprediksi puncak kasus virus corona (covid-19) di Indonesia terjadi pada Agustus hingga September. Perkiraan tersebut mengacu pada jumlah kumulatif kasus positif covid-19 yang pada bulan lalu mengalami lonjakan.

Presiden Jokowi juga menuturkan, prediksi puncak covid-19 bisa berubah jika gagal dikendalikan. Untuk itu, dirinya juga mendorong para menteri agar bekerja lebih keras.

Dirinya juga menepis anggapan bahwa apa yang pernah disampaikan kepada para menteri dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu merupakan ungkapan kemarahan. Menurutnya, teguran tersebut adalah motivasi agar para menteri dalam jajarannya dapat bekerja lebih keras.

Mantan walikota Surakarta tersebut juga memperkirakan vaksin untuk virus corona bakal diproduksi pada Januari-April 2021. Vaksin tersebut merupakan hasil penelitian dari Bio Farma dengan perusahaan bioteknologi asal Tiongkok, Sinovac Biotech Ltd.

Dirinya mengatakan, sebelum diproduksi vaksin sudah terlebih dahulu melalui tahapan uji klinis. Saat ini menurutnya uji klinis telah sampai pada tahap ketiga.

Nantinya, pemberian vaksi akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, kelompok rentan dan warga yang berada di zona merah covid-19.

Pada kesempatan berbeda Komisi IX DPR RI mendesak Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar membuat grand design pengembangan vaksin Covid-19 termasuk kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran dan rencana vaksinasi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pihaknya mendorong Komite Penanganan Covid-19 dan PEN untuk menjalankan 3 program prioritas secara holistik dan terintegrasi. Yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh, termasuk adanya alokasi anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan sektor ekonomi.

Selanjutnya, Komisi IX juga mendesak Komite Penanganan Covid-19 dan PEN untuk terus meningkatkan kolaborasi seluruh pihak yang sudah berkontribusi aktif diantaranya TNI/Polri, BIN, Universitas, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pihak swasta.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan di masa pandemi, Komisi IX DPR RI mendukung Kementerian Kesehatan RI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan laboratorium yang ada di seluruh daerah melalui optimalisasi penggunaan anggaran stimulus penanganan covid-19 di bidang kesehatan.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Penanganan Covid-19 dan PEN Erick Thohir mengatakan, pemerintah telah menyiapkan rencana program pemberian vaksin covid-19 pada tahun 2021.

Ia menjelaskan, Pemerintah akan menyelenggarakan vaksin gratis menggunakan data BPJS Kesehatan, upaya ini diharapkan bisa dilakukan secara masal pada awal tahun 2021.

Meski demikian, vaksin subsidi pemerintah tidak tersedia untuk semua masyarakat mengingat kondisi keuangan negara saat ini terus mengalami penurunan. Masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan pun tidak seluruhnya mendapatkan layanan vaksin gratis, pihaknya mengusulkan jika memungkinkan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri bagi yang mampu.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut progres pengembangan vaksin Covid-19 Merah Putih telah mencapai 40 persen. Berita bagus ini sontak mendapat respon Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo juga meminta kepada pemerintah memastikan vaksin tersebut nantinya aman untuk digunakan oleh manusia, setelah lolos dalam semua tahapan uji klinis, serta juga memastikan vaksin halal dikonsumsi oleh masyarakat.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk selalu mengupdate informasi tentang perkembangan dari proses pembuatan vaksin Covid-19 tersebut kepada masyarakat juga dapat mengetahui hasil dari tahapan-tahapan perkembangannya.

Bamsoet juga mendorong agar pemerintah dan lembaga Biomelekuler Eijkman menjalin komitmen untuk dapat menghasilkan 290 juta vaksin pada 2021, serta memberikannya secara gratis kepada masyarakat.

Penanganan Covid-19 memang memerlukan kerjasama lintas sektor, hal ini dikarenakan pandemi ini telah mempengaruhi banyak sektor utamanya kesehatan dan ekonomi. Kita juga bisa berperan aktif melawan covid-19, dengan cara menerapkan protokol kesehatan sebelum vaksin benar-benar ditemukan.

Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi strategis

Artikel ini telah dibaca 125 kali

loading...
Baca Lainnya

Menengok Harta Kekayaan Cabup Sidoarjo, Ternyata Cabup Ini Paling Terkaya

Sidoarjo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah umumkan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para...

29 September 2020, 21:33 WIB

Mewaspadai Manuver KAMI Bermuatan Politis

Oleh : Ahmad Bustomi Masyarakat dipusingkan dengan ulah anggota KAMI yang mejeng di berita TV...

29 September 2020, 03:55 WIB

Masyarakat Papua Mendukung Keberlanjutan Otsus

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah memberikan sinyalemen untuk melanjutkan Otsus Papua. Otsus tersebut dianggap membawa...

29 September 2020, 03:48 WIB

Lihat, Ketum BPI KPNPA Sebut KPK Lamban

Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin, menyebut dan mengapresiasi atas kinerja...

Ketua BPI KPNPA RI TB Rahmad Sukendar, Rabu (4/3)

28 September 2020, 17:52 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Oleh : Ade Istianah Angka penambahan pasien positif Covid-19 masih terus terjadi yang menandakan masih...

28 September 2020, 17:00 WIB

Tak Ada Penambahan Jam Kerja dan Lembur Pada RUU Cipta Kerja

Oleh : Abdul Razak Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang akan...

28 September 2020, 13:43 WIB

loading...