Rabu, 16 September 2020 - 19:52 WIB

Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Harus Terus Diperjuangkan

Palangka Raya – Anggota Komisi III DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat yang berasal dari Dapil Kalimatan Tengah, gencar menyuarakan hak-hak masyarakat Dayak yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) di DPR RI.

“Kami (orang Dayak) punya namanya peladang tradisional. Saya perlu menjelaskan bahwa orang Dayak sejak dari dahulu, sebelum Indonesia merdeka, sejak zaman penjajahan pun sudah punya kearifan lokal. Membuka lahan pertanian dengan cara membakar dan tidak pernah terjadi Karhutla (kebakaran hutan dan lahan),” ujar Ary yang juga anggota panitia kerja RUU MHA di Badan Legilasi DPR RI dalam keterangan pers, Selasa (15/9/2020).

Ary sering menyuarakan tata cara kearifan lokal masyarakat Dayak dalam berladang. Ia menegaskan masyarakat Dayak biasa membuka lahan sebagai tempat berladang dengan cara membakar sejak zaman Indonesia belum merdeka. Istri dari Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahat ini juga menilai bahwa UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut perlu pengecualian. Pada poin H dalam UU tersebut disebutkan, dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengungkapkan, para peladang lokal mempunyai teknik tersendiri dalam melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Teknik tersebut tidak akan menimbulkan Karhutla. “Satu bentuk budaya lokal orang Dayak asli. Mereka ketika membuka lahan ada ilmunya. Jadi melihat arah angin, mengawal lahan secara bergotong royong dan sebagainya,” kata Ary Egahni.

Lanjutnya, jadi misalkan lahan yang akan dibuka luasnya 20 kali 30 meter persegi, hanya bagian itu yang terbakar, tidak lebih dari itu, apalagi sampai terjadi Karhutla, tidak akan mungkin terjadi.

Perjuangan Ary yang cukup panjang akhirnya membuahkan hasil. Setelah ia lantang menyuarakan hak-hak masyarakat adat Dayak di depan Kapolri dan badan legislasi. Keluarlah payung hukum yang melindungi masyarakat adat Dayak. “Kapolda Kalteng sudah memberikan keringanan bagi masyarakat adat untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Para pemimpin di 13 kabupaten dan satu kota juga akhirnya mengeluarkan peraturan bupati dan peraturan wali kota yang melindungi masyarakat adat dalam membuka lahan secara tradisional,” ucap Ary Egahni.

“Doakan agar RUU MHA ini segera dapat dieksekusi menjadi UU MHA. Karena sudah selesai dalam pembahasan tingkat satu dan dua,” tambahnya. Selain menyuarakan keadilan bagi para peladang tradisional masyarakat adat. Ary juga aktif menyuarakan kearifan lokal masyarakat adat Dayak seperti hak Ulayat dan hak atas tanah adat masyarakat adat diKalteng. (ri/jat)

Artikel ini telah dibaca 216 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Apresiasi Pembangunan Jalan Trans Papua

Oleh : Rebecca Marian Pembangunan di Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka merasa lebih maju...

25 November 2020, 20:04 WIB

Masyarakat Menolak Safari Habib Rizieq di Daerah

Oleh : Abdul Rahman Terjadi banyak penolakan terhadap safari ceramah yang akan dihadiri oleh Habib...

25 November 2020, 15:09 WIB

Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja lahir dengan banyak penolakan dari buruh dan masyarakat...

25 November 2020, 14:57 WIB

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Halal

Oleh : Edi Jatmiko Sebentar lagi vaksin covid-19 akan diluncurkan di indonesia. Masyarakat tak perlu...

25 November 2020, 14:43 WIB

UU Cipta Kerja Bantu Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Oleh : Alfisyah Dianasari Pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah di masa pandemi. Memang tak hanya...

24 November 2020, 23:25 WIB

PT LIB Bertemu Kabaharkam Polri, Liga 1 dan 2 Siap Digelar Februari 2021

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi dari...

24 November 2020, 22:42 WIB

loading...