Jumat, 18 September 2020 - 00:14 WIB

Perangkat Desa Maktihan Belum Terima Tunjangan 9 Bulan, Melapor Ke DPRD Malaka

Malaka – selama 9 bulan perangkat desa Maktihan belum diterima tunjangan, akhirnya 8 orang perangkat desa Maktihan mendatangi kantor DPRD Malaka untuk mengadukan ke Komisi I, Kamis, 17/9/2020

Semenjak pencairan dana DD desa Maktihan tahab III 8/8/2020 lalu, Pj Kepala Desa Maktihan, Vinansius Bian Seran, S. Ag sudah tidak pernah masuk ke kantor desa Maktihan sampai berita ini ditulis.

Ketidak hadiran Pj kepala desa Maktihan ke kantor desa semenjak pembagian uang BLT covid-19, 8 Agustus lalu. Ketidak hadiran Pj Kepala Desa membuat resah para perangkat desa karena simpang siur tunjangan selama 9 bulan ini belum di terima oleh para perangkat desa Maktihan.

Salah satu perangkat desa, Kadus Tua Laran, Yanuria V Hoar mengatakan kita sudah mencari ke rumahnya Pj Kepala Desa tapi tidak pernah ada dirumahnya. Akhirnya saya bersama 7 orang teman perangkat desa menghadap komisi I DPRD.

“Kami menyampaikan ke DPRD Komisi I, mempertanyakan tunjangan selama 9 bulan yang tidak pernah kami terima. Apakah dana belum cair atau- kah sudah cair dan tidak mau dibagikan? Kemudian kalau belum cair karena alasannya apa?” ujar Januari V Hoar.

Lanjutnya, kami sebagai aparat desa datang ke gedung DPR bertemu Komisi I, sehingga kami pun tau dengan kejelasan hak kami yang tidak tau dengan jelas. Kami memberikan waktu untuk beberapa hari ini, kami akan datang lagi minta kejelasannya.

Kami pulang ke rumah setelah ada janji dari Ketua Komisi I bersama Anggotanya. Kami sambil menanti Informasi dari Komisi I. Apabila tidak ada kejelasannya maka kami akan datang kembali dan kami tidur di kantor DPRD Malaka, sampai kami medapatkan jawabannya, pungkasnya.

Pada tempat yang berbeda Ketua Komisi I, Hendri Simu, saat ditemui deliknews, di ruangannya, 17/9/2020 mengatakan memang ada laporan dari aparat desa Maktihan, terkait Tunjangan aparat desa tidak diterima dari bulan januari sampai dengan september, maka saya bersama teman- teman di Komisi I, menyikapi laporan tersebut. Besok hari Jumat 18/9/2020, kami akan ke keuangan untuk mengecek kebenarannya.

“Ketika pengecekan dana desa Maktihan itu, sudah cair, maka kita tegas pada PJ desa Maktihan untuk membayar. Seandainya kalau memang belum cair kita juga tanyakan apa hambatanya, maka dana desa Maktihan itu tidak cair” ujar Hendri Simu

Kami di Komisi I minta Bupati untuk secapatnya ganti PJ Kepala desa Maktihan, sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan dalam urusan administrasi didalam masyarakat desa, pungkasnya.(Dami Atok)

Artikel ini telah dibaca 254 kali

loading...
Baca Lainnya

Kapolres Majalengka Pimpin Acara Kenal Pamit Kasat Narkoba Dan 3 Kapolsek

MAJALENGKA – Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso memimpin acara kenal pamit Kasat Narkoba,...

30 Oktober 2020, 19:05 WIB

Gelar Operasi Yustisi di 15 Titik, Polsek Balaraja Tegur 35 Pelanggar

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten bersama Muspika Kecamatan Balaraja dan Muspika...

30 Oktober 2020, 18:51 WIB

Masuki Masa Liburan, Polsek Tigaraksa dan Unsur Muspika Gelar Operasi Yustisi

TANGERANG – Polsek Tigaraksa Polresta Tangerang Polda Banten bersama unsur Muspika Kecamatan Tigaraksa dan Muspika...

30 Oktober 2020, 18:45 WIB

Ciptakan Situasi Kondusif, Polsek Panongan Patroli Kawasan Industri

TANGERANG – Jajaran Polsek Panongan Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan patroli mobile di kawasan industri...

30 Oktober 2020, 18:39 WIB

Saat Libur Panjang, Kapolsek Cisoka Pantau Wisata Tebing Koja

TANGERANG – Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten bersama unsur Muspika Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang...

30 Oktober 2020, 18:33 WIB

Jumling di Balaraja, Kapolresta Tangerang Ajak Jamaah Gotong-royong

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengajak jemaah Solat Jumat untuk...

30 Oktober 2020, 18:24 WIB

loading...