Rabu, 23 September 2020 - 10:04 WIB

Ilustrasi menara telekomunikasi

Ilustrasi menara telekomunikasi

Pengelolaan PBB-P2 Menara Telekomunikasi di Kota Padang Bermasalah

Padang, – Beredar informasi bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang masih ada sejumlah permasalahan. Pemko Padang disebut-sebut belum optimal dalam pengelolaan PBB-P2 atas menara telekomunikasi tahun 2019 lalu.

Menurut penelusuran deliknews.com, informasi itu merupakan dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan dugaan temuan itu, menurut BPK pengelolaan PBB-P2 atas Menara Telekomunikasi oleh Pemko Padang belum optimal dan pendapatan PBB-P2 atas Menara Telekomunikasi belum diterima minimal sebesar Rp48 juta lebih.

Kemudian juga terdapat perbedaan data atas jumlah menara telekomunikasi yang digunakan oleh Diskominfo dalam memungut Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi dan Bapenda dalam memungut PBB-P2 atas menara telekomunikasi.

Menurut BPK kondisi tersebut disebabkan kepala Bapenda belum optimal mengawasi pendataan wajib pajak PBB-P2, Kabid Pendataan dan Penetapan dan Kasubid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda belum optimal dalam melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan, penilaian dan penetapan terhadap objek pajak daerah, serta dalam menyusun data potensi pajak daerah, khususnya terhadap menara telekomunikasi, belum melakukan koordinasi dengan Kabid Informasi, Komunikasi Publik, Statistik dan Persandian Diskominfo tentang penatausahaan subyek dan objek
pajak serta Retribusi atas menara telekomunikasi, dan Kabid Penagihan dan Pemeriksaan dan Kasubid Penagihan belum menagih PBB-P2 atas menara telekomunikasi sebesar Rp48.134.705,00 kepada 68 wajib pajak.

Baca juga: Kadis Kesehatan Enggan Komentar Soal Uang Titipan di RSJ Prof. HB. Saanin Padang

Apresiasi Tinggi untuk Kapolda Sumbar yang Mewujudkan Harapan Masyarakat

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Kepala Bapenda menyatakan kepada BPK antara lain bahwa Bapenda akan menetapkan semua menara yang belum terdata sesuai hasil verifikasi menjadi wajib pajak, dan akan melakukan penagihan kepada wajib pajak PBB-P2 menara telekomunikasi sesuai aturan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Padang memerintahkan Kepala Bapenda agar lebih optimal dalam mengawasi pendataan wajib pajak PBB-P2, menginstruksikan Kabid Pendataan dan Penetapan dan Kasubid Pendataan dan Pendaftaran untuk lebih optimal melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan, penilaian dan penetapan pendapatan terhadap objek pajak daerah, serta dalam menyusun data potensi pajak daerah, khususnya terhadap menara telekomunikasi, berkoordinasi dengan Kabid Informasi, Komunikasi Publik, Statistik dan Persandian Diskominfo tentang penatausahaan subyek dan objek pajak serta Retribusi atas Menara Telekomunikasi, serta menginstruksikan Kabid Penagihan dan Pemeriksaan dan Kasubid Penagihan untuk
menagih PBB-P2 atas menara telekomunikasi sebesar Rp48.134.705,00 kepada 68 wajib pajak.

Mananggapi itu, seorang warga Kota Padang Fikri berharap agar Pemko lebih maksimal dalam pengelolaan PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sementara Deliknews.com telah menyurati (konfirmasi tertulis) Wali Kota Padang terkait persoalan itu pada 10 September 2020 lalu, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada balasan tersebut.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 65 kali

loading...
Baca Lainnya

Ini Kejanggalan Kasus Sertifikat Ganda BPD Bali di Jalan Gadung

Denpasar – Sertifikat ganda dalam kasus Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam satu lokasi muncul...

Ilustrasi.

5 Desember 2020, 17:05 WIB

23 Advokat Baru KAI Bali, Lutfi Yazid : Janji Suci Antara Rakyat dan Negara

Denpasar – Sebanyak 23, diangkat menjadi advokat anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dewan Pimpinan Daerah...

Prosesi pengangkatan advokat KAI.

5 Desember 2020, 16:38 WIB

Kapolda Aceh Layak Pimpin POLRI

BANDA ACEH-DelikNews Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, sangat layak pimpin Polri menggantikan Kapolri Idham...

5 Desember 2020, 15:48 WIB

Ketua DPD RI Laporkan 4 Wilayah Layak Dimekarkan Jadi Provinsi, Ala Tak Masuk

DelikNews-Jakarta (04/12/2020)- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma’runf...

5 Desember 2020, 15:44 WIB

Dirkrimsus Polda Aceh akan Gelar Perkara Dugaan Kasus Korupsi Makan Minum Karantina Hafizh 2019

(BANDA ACEH)|-DelikNews Terkait perkembangan  Penyelidikan dugaan korupsi Makan minum Karantina Hafizh Tahun Anggaran 2019 yang...

5 Desember 2020, 15:39 WIB

Sidang Lapangan Kasus Anaya Villa & Resort di Pecatu, Pengembang Mangkir

Badung РSidang lapangan sengketa  Anaya Villa & Resort, gugatan perdata bernomor 18/pdt.g/2020/PN.DPS terhadap I...

Sidang lapangan kasus proyek Vila Anaya Pecatu, dipimpin majelis hakim I Made Pasek SH. MH., (dua kiri), Wayan

5 Desember 2020, 10:05 WIB

loading...