Rabu, 30 September 2020 - 23:19 WIB

Mengapresiasi Pemerintah Susun Rencana Vaksinasi Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko

Pemerintah sedang menyusun skema vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi kecepatan langkah Pemerintah tersebut karena dianggap akan mempercepat distribusi vaksin ke masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tenggat waktu terkait dengan pembuatan rencana detail mengenai distribusi vaksin COVID-19. Pemerintah sendiri menargetkan vaksinasi bisa dilakukan pada bulan Desember 2020 atau Januari 2021.

Jokowi memberikan tenggat waktu 2 minggu dari sekarang untuk mematangkan rencana tersebut. Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas pada 28 September lalu.

Perencanaan detail yang dimaksud Jokowi mulai dari waktu penerapan vaksinasi, lokasi, siapa yang melakukan vaksinasi hingga siapa-siapa saja yang akan disuntik vaksin pertama kalinya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arahan Jokowi dalam ratas pagi ini agar vaksin Covid-19 diutamakan untuk disuntikkan pertama kali kepada tim pelayanan medis yang menangani wabah.

Kemudian pihak lain yang diprioritaskan adalah masyarakat yang menerima bantuan iuran. Sementara untuk skema vaksin COVID-19 secara mandiri tengah dimatangkan oleh pemerintah. Termasuk untuk perusahaan yang membeli vaksin tersebut untuk karyawannya.

Airlangga juga menuturkan, pemerintah telah mempersiapkan roadmap (peta) program vaksinasi. Airlangga mengatakan di dalam pedoman program vaksin tersebut dipersiapkan siapa yang akan mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya.
Untuk tahun ini, pemerintah telah mempersiapkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk program vaksin.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEB), Erick Thohir memastikan Bio Farma mampu memproduksi vaksin virus corona atau Covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun di akhir 2020.

Targetnya, pelaksanaan vaksin massal bisa dilakukan pada akhir tahun 2020. Vaksin virus corona tersebut sebagian berasal dari bulk vaksin yang didatangkan dari Sinovac China.

Erick mengatakan, vaksinasi dapat dilakukan dengan 2 skema cara mendapatkan vaksin covid-19 dari pemerintah, yakni melalui bantuan pemerintah dan vaksin secara mandiri atau berbayar.

Namun bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, nantinya ada sinkronisasi jadwal data, sehingga tidak juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang, tetapi pemerintah punya gratis.
Erick sempat membeberkan jika Bio Farma telah bekerjasama dengan Sinovac terkait bahan baku vaksin Covid-19.

Apabila pada akhir 2020 ini vaksin tersebut bisa diproduksi, maka Bio Farma harus membeli bahan bakunya ke Sinovac seharga 8 dollar AS atau Rp 117.135 (kurs Rp 14.641) per dosisnya.
Erick menegaskan, kurang lebih pada akhir tahun 2020 ini, terdapat 30 juta vaksin, dan pada tahun 2021 terdapat 300 juta vaksin.

Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Sinovac yang apabila uji klinis III berjalan baik, Indonesia sudah mendapatkan komitmen vaksin 20 juta dosis pada akhir tahun 2020 ini.

Sementara jika vaksin asal Sinovac tersebut sudah siap dipakai untuk imunisasi massal di Indonesia, kalkulasi harga perkiraan dari Bio Farma yakni Rp 25-30 dollar AS atau kisaran Rp 366.000 sampai Rp 439.000 (harga vaksin Covid-19).

CEO Sinovac Yin Weidong telah berjanji akan mengajukan permohonan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) untuk menjual vaksin corona di “Negeri Paman Sam” itu, jika perusahaannya berhasil melewati uji klinis ketiga dan pengajuan terakhir terhadap manusia. Yin mengklaim ia juga telah diberi vaksin percobaan.

Yin mengatakan, awalnya strategi yang dirancang adalah untuk China dan Wuhan. Namun segera setelah itu pada Juni dan Juli, pihaknya menyesuaikan strategi yaitu mendistribusikan vaksin untuk dunia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi nasional belum bisa terjadi secara penuh pada semester I tahun depan atau 2021. Sebab, pemulihan ekonomi sendiri sangat bergantung pada penemuan vaksin, yang diperkirakan baru bisa digunakan pada semester II-2020.

Bendaharan Negara tersebut menambahkan, pemulihan ekonomi tdi tahun depan sebetulnya sangat bergantung pada pemulihan di semester II di tahun ini. Bahkan tanda-tanda perbaikan ekonomi sudah mulai terjadi pada kuartal III-2020.

Upaya dalam pemberian vaksin tentu saja patut didukung, apalagi saat ini banyak cluster paparan covid-19 yang bertambah karena pelonggaran PSBB. Jika PSBB diberlakukan kembali tentu saja hal ini akan berdampak pada roda perekonomian, sehingga keberadaan vaksin sudah pasti akan sangat berperan dalam memulihkan kondisi negara agar terbebas dai Pandemi.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Artikel ini telah dibaca 180 kali

loading...
Baca Lainnya

Dukung Otsus Jilid 2 untuk Memajukan Teknologi Informasi di Papua

Oleh : Saby Kosay Tahun 2021 mendatang adalah tahun yang penting karena ada perpanjangan program...

24 Oktober 2020, 23:22 WIB

Tindak Tegas Pelaku Demo Anarkis UU Ciptaker

Oleh : Made Raditya Demo menolak UU Cipta Kerja selama 3 hari berturut-turut menyisakan cerita...

24 Oktober 2020, 21:47 WIB

KAMI Menjerumuskan Rakyat Untuk Demonstrasi di Masa Pandemi

Oleh : Hanafi Aditya Sejak KAMI menyatakan dukungan terhadap demo buruh, masyarakat makin menghindarinya. Mereka...

24 Oktober 2020, 21:37 WIB

Masyarakat Menolak Keberadaan KAMI

Oleh : Dodik Prasetyo Keberadaan KAMI makin meresahkan masyarakat dengan pernyataannya yang kontroversial dan mendapat...

23 Oktober 2020, 22:40 WIB

Cerita Kabaharkam Polri Ajak Perangkat Desa Kembangkan Inovasi

JAKARTA  – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi DPD...

23 Oktober 2020, 21:44 WIB

Otsus Jilid II Memajukan Papua

Oleh : Abner Wanggai Otonomi khusus (Otsus) Papua memang sudah semestinya mendapatkan dukungan dari banyak...

23 Oktober 2020, 16:38 WIB

loading...