Senin, 19 Oktober 2020 - 14:34 WIB

Ini Tanggapan Pengamat Hukum Terkait 2 Mobil Dinas Yang Belum Dikembalikan ID

Nias Selatan, LiniPost – Terkait 2 (dua) unit mobil Dinas milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yakni : Toyota Fortuner dengan nomor Polisi BB 1021 W dan mobil Alphard BB 1059 W yang masih dikuasai oleh mantan Bupati Nias Selatan, ID dan sanpai saat ini kendaraan tersebut belum dikembalikan.

Pengamat Hukum, Hasaziduhu Moho, SH., MH berpendapat bahwa muatan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas pada prinsipnya dapat dimiliki oleh Mantan Pejabat Negara, sebagai bentuk pemberian penghargaan atas jasa dan pengabdian selama menjadi Pejabat Negara. Hal itu Ia sampaikan kepada wartawan, Sabtu, (17/10/2020) di Teluk Dalam.

“Penjualan barang milik negara, atau daerah berupa kendaraan dinas, filosofinya adalah sebuah terobosan untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian pejabat negara atau mantan pejabat negara, ASN dan seterusnya,” ujarnya.

Dalam kaitan dengan itu, pemberian barang milik negara/ daerah berupa kendaraan dinas dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 yang berbunyi : “Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang” diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 84 Tahun 2014, yang pada intinya (huruf a) kendaraan dimaksud telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun dan seterusnya.

Kemudian dalam ayat (3) menegaskan bahwa Mantan Pejabat Negara dimaksud harus mengajukan permohonan untuk itu paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan. harus melalui proses adanya permohonan tentang penjualan barang milik negara atau daerah sebagaimana juga pada ayat 1, dimana dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pelelangan.

Lalu, sambung dia, kata kunci dalam ketentuan Pasal 12 PP No. 84 Tahun 2014 adalah pada kalimat “dapat”. Kata “dapat” itu bukan berarti mutlak, wajib atau harus, melainkan suaut pilihan apakah Mantan Pejabat Negara yang bersangkutan memiliki keinginan untuk membelinya atau tidak. Kalau punya keinginan untuk membeli dan memilikinya, maka harus ada permohonan tertulis dari Mantan Pejabat Negara yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP No. 84 Tahun 2014 dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 16 PP No. 84 Tahun 2014. Jadi, ada prosesnya, tidak tiba-tiba langsung mengatakan ini milik saya, tandasnya.

Lebih lanjut, kata dia, yang tidak kalah penting, adalah pengajuan permohonan dimaksud haruslah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun, sejak berakhirnya masa jabatan itu sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP No. 84 Tahun 2014. Artinya, jika tidak mengajukan permohonan maka dapat dimaknai Mantan Pejabat Negara dimaksud tidak berkeinginan untuk memiliki kendaraan tersebut dengnan cara pembelian tanpa melalui lelang. Jika demikian, mestinya langsung dikembalikan ‘kan selelsai persoalannya.

Untuk ketentuan Pasal 16 ayat (2) PP No. 84 Tahun 2014, penjualan kendaraan dimaksud dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas persetuajuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Kalau tidak ada persetujuan, artinya permohonan pembelian kendaraan itu ditolak.

Siapkah yang disebut sebagai Pengelola Barang. Pengelola Barang adalah Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaiman ketentuan Pasal 1 ayat (4), paparnya.

Sedangkan, ketentuan pada Pasal 5 poin 1 menyebut, Menteri Keuangan selaku pengelola barang, memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan barang milik negara berupa kendaraan perorangan dinas sesuai batas kewenangannya. Kemudian, kalau di tingkat daerah, itu tertera pada Pasal 7, berbunyi, Gubernur, Bupati dan Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas sesuai batas kewenangannya.

“Intinya adalah, pengertian dapat itu tidak harus, dan selanjutnya melalui proses permohonan kepada pengelola barang yang di setujui oleh Gubernur, Bupati atau walikota. Jika tidak disetujui, berarti tidak bisa dilakukan pengambilalihan begitu saja, atau tiba-tiba menjadi hak milik, apalagi kalau sudah melewati rentang waktu satu tahun,” tandasnya.

Ia kembali menjelaskan bahwa, kalau itu tidak dilakukan permohonan mau dibeli, berarti dianggap tidak ada niat ingin membeli. Sedangkan harga bila tidak melalui proses pelelangan ada batasannya yaitu, sebesar 40%, dan kalau sudah mencapai usia kendaraan dinas itu 7 tahun, bisa harganya sebesar 20%. “Itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18,” imbuhnya.

“Akhir-akhir ini viral terkait dua unit mobil dinas yang belum dikembalikan itu. Saya juga mendengar bahwa ada sebuah statement dari salah satu Paslon yang mengatakan, bahwa itu pernah dilelang. Kalau benar sudah pernah di lelang, maka pertanyaanya adalah kapan proses pelelangan itu dilakukan ? Kenapa harus melalui proses pelelang ? bukankah dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) diberikan peluang membeli tanpa harus melalui lelang ?

Dan bagaimana hubungannya dengan surat perintah pengembalian barang milik Negara/Daerah yang telah berulangkali dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Nias Selatan ? Atas dasar itu adalah wajar apabila ada yang berpendapat usaha untuk menguasai dan/atau memiliki barang milik Negara/Daerah secara tidak sah, katanya menambahkan.

Terus terang, Ia pun merasa kaget mendengar bahwa ternyata ada aset (barang) Negara/Daerah yang kuasai dan/atau dimiliki oleh seseorang secara tidak sah. Padahal barang Milik Negara/Daerah itu itu dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 48 Tahun 2014.

Jadi, siapapun tidak boleh dengan seenaknya saja menggunakan barang Milik Negara/Daerah, karena itu bukan milik pribadi, kecuali setelah melalui prosedur hukum yang patut untuk itu” tegas Moho. (Sabar Duha)

Artikel ini telah dibaca 210 kali

loading...
Baca Lainnya

Cek Kesiapan Haul Virtual, Wakapolda Banten Bagikan Masker ke Jemaah

TANGERANG – Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatary mengecek persiapan pelaksanaan Haul Syeh Abdul Qadir...

29 November 2020, 14:59 WIB

Abuya Uci: Haul Tuan Syekh Digelar Secara Virtual, Masyarakat Saksikan dari Rumah

TANGERANG – Pimpinan Pondok Pesanten Al- Istiqlaiyyah KH Uci Turtusi membatalkan mengundang jamaah dengan memutuskan...

29 November 2020, 14:45 WIB

Kapolresta Tangerang Pimpin apel Kesiapan Pam Haul Syekh Abdul Qadir Jailani

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi melakukan Apel Pengamanan dan Kesiapan...

29 November 2020, 13:45 WIB

Saat Sosialisasi 3M, Polsek Jatitujuh Salurkan Bansos Ke Anak Yatim Piatu

MAJALENGKA – Jajaran Polsek Polres Majalengka bergerak menyalurkan bantuan sembako berupa beras kepada warga yang...

29 November 2020, 13:01 WIB

Polisi Diminta Tindak Bank Mandiri Pembuat Kerumunan

Sumbar, – Masyarakat Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, meminta agar pihak kepolisian menindak tegas dan proses...

29 November 2020, 09:15 WIB

Polres Pasaman Tak Beri Izin Keramaian Bank Mandiri

Sumbar, – Polres Pasaman menegaskan bahwa tidak ada memberikan izin keramaian atas kegiatan pembagian Kartu...

Kapolres Pasaman AKBP Dedi Andriansyah (Sumber: langgam.id)

29 November 2020, 08:50 WIB

loading...