Bawaslu Kalteng Meminta Pemda Pelepasan Baliho Incumbent

Palangka Raya – memasuki tahapan kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Tengah, meminta pemerintah daerah (Pemda) menurunkan baliho program pemerintah yang memuat foto incumbent.

Ramainya cuitan nitizen di Facebook tentang baliho non kampanye dari salah satu Paslon Gubernur Kalteng yang masih terpasang di beberapa Kabupaten.

Masih dijumpai beberapa baliho non kampanye salah satu paslon Pilgub di beberapa ruas jalan. Sedangkan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampenya terdapat larangan berkampanye dengan menggunakan program pemerintah.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalteng melalui Anggota Komisioner Bawaslu Kalteng, Edy Winarno, S. Hut koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kalteng menyampaikan via WhatsApp, Kamis (22/10/2020) mengatakan kalau untuk wilayah kecamatan Teweh Baru, Barut memang belum dilakukan pelepasan. Sebab kecamatan Teweh Baru merupakan pemekaran dari Kecamatan Teweh Tengah.

“Jadi untuk Polsek dan Koramil nya kecamatan Teweh baru masih gabung dengan Teweh Tengah. Karena itu mereka minta untuk penertiban dilakukan secara bertahap. Karena itu mereka kekurangan personil. Dalam rapat koordinasi dengan Polsek dan Koramil setempat, mereka minta Teweh Tengah diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru Kecamatan Teweh Baru. Karena personel mereka terbatas, jadi rencananya Senin baru ke wilayah Teweh Baru” ujar Edy Winarno, S. Hut.

Lanjutnya, sedangkan untuk wilayah Barsel seluruh wilayah kecamatan baru hari ini (22/10) dimulai pelepasan. Dari laporan Bawaslu setempat untuk semua kecamatan sudah dibersihkan. Dan untuk tingkat desa akan terus dilanjutkan lagi penertiban.

Untuk wilayah Barito Selatan, Pkd sudah diminta koordinasi dengan pengurus Desa dan pihak Kecamatan untuk membantu pelepasan baliho. Dari pihak Pemerintah daerah Barsel sudah setuju untuk pelepasan baliho, pungkasnya. (ruhui)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ADVERTISEMENT
Login Areal