Kangkangi UU RI No. 6 Tahun 2014, Ketua BPD Pangkalan Benteng Diduga jadi Pelaksana Proyek Program Pisew Th 2020

Banyuasin – Program Pembangunan desa yang di canangkan oleh Presiden Jokowi patut diacungi jempol. Namun sayangnya program tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan secara pribadi dan kelompoknya.

Hal ini terjadi di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dimana oknum ketua BPD bernisial WA diduga telah menjadi pelaksana
Proyek program Pisew tahun 2020. Padahal berdasarkan ini UU RI No 6 Thn 2014 tentang Desa pihak BPD dilarang untuk menjadi pelaksana proyek.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapanganan dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan, bahwa Program PU DA Perumahan Rakyat pada pengerasan jalan desa Pangkalan Benteng yang mengunakan dana APBD tahuh 2020 dengan volume fisik 1660 X 4,5 X 0,12M, pagu anggaran sebesar Rp 600 juta, pelaksana BKAD kelapa Indah itu dikerjakan oleh oknum ketua BPD desa setempat.

Lebih lanjut dikatakannya, selain itu, pada proyek pengerasan jalan tersebut ada bantuan dari pihak pengusaha yang beroperasi di sekitar desa itu sebesar Rp 41 juta.

“Setau kami proyek pengerasan jalan itu bersumber dana dari pemerintah pusat sebesar Rp. 600 juta dan ditambah lagi ada sumbangan pengusaha sekitar sebesar 41 juta, dan pelaksanaannya sendiri dikelola oleh ketua BPD,” kata sumber tadi.

Sementara itu, saat di konfirmasi kepada Ketua BPD Pangkalan Benteng Wahono, ST melalui Whatsapp di No WA 085266524XXX mengatakan saya ketua BKAD nya mas sesuai SK dari Camat dan mengenai sumbangan dari Pengusaha saya belum tau pasti karena yang menghendel dari pengusaha pak aking dan pak Hendra silakan konfirmasi sendiri dan di tanya mengenai ketua BPD Wahono, ST mengatakan sebagai forum BPD se-Banyuasin dan ketua DPC Banyuasn Abpebnas,” katanya. (Hadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.