Minggu, 1 November 2020 - 03:22 WIB

UU Cipta Kerja Menguntungkan Sektor Kemaritiman

Oleh : Rizky Pranandia

UU Cipta Kerja sangat menguntungkan bagi para pengusaha di Indonesia. Tak hanya bagi pebisnis di bidang kuliner dan fesyen, tapi juga UMKM berbasis maritim. Mereka akan untung karena pengurusan izin usaha dipercepat dan dipermudah. Sehingga saat sudah legal, akan memperlancar bisnis dan bahkan bisa mengekspor produk-produknya.

Selama ini sektor maritim berusaha keras dimajukan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan sejak beliau jadi RI-1 untuk periode pertama, menunjuk Susi Pudjiastuti yang seorang praktisi bisnis perikanan sebagai Menteri Kelautan. Sekarang ketika Jokowi menjabat lagi, sektor maritim digenjot dengan meresmikan UU Cipta Kerja.

Selama ini orang mengenal UU Cipta Kerja untuk memajukan pekerja dan pebisnis. Termasuk juga pengusaha di bidang maritim. Menurut Laksamana TNI (purn) Marsetio, mantan KSAL, UU Cipta Kerja bisa mempercepat kemajuan di sektor kemaritiman. Karena dalam UU ini ada klaster UMKM, investasi, dan kemudahan berusaha.

Laksamana (purn) Marsetio menambahkan, UU Cipta Kerja membuat pengusaha UMKM di bidang maritim dan pelayaran jadi maju. Karena mereka bisa punya izin usaha resmi dengan cepat. Selain itu, ada klaster investasi yang memudahkan masuknya penanam modal. Sehingga makin banyak pebisnis yang bekerja sama dengan investor untuk membesarkan izinnya.

Dalam pasal 91 UU Cipta Kerja memang disebutkan ada kemudahan untuk mengurus izin usaha bagi UMKM. Mereka tinggal melengkapi persyaratannya, seperti scan atau fotokopi KTP dan surat keterangan usaha dari RT. Pendaftarannya juga bisa via online, sehingga mempercepat prosesnya, karena tidak usah mengantri di kantor Dinas Perizinan.

Dengan adanya kemudahan mendapatkan izin usaha, maka pebisnis di bidang pelayaran seperti usaha persewaan jet ski bisa mendapatkan legalitas dan ketika ada klien baru, akan mempercayai bisnisnya. Begitu juga dengan pengusaha persewaan kapal di Bali atau tempat wisata lain. Klien dari luar negeri cenderung mencari rekanan yang punya izin resmi.

Begitu pula dengan pengusaha produk laut seperti UMKM yang berjualan seafood atau suvenir kerang. Jualan mereka bisa dijual ke luar negeri karena sudah lengkap legalitasnya. Tidak ada lagi halangan, karena pembeli dari luar selalu tanya akan izin usaha mereka. Dunia bisnis maritim jadi semarak dan memperbaiki sektor keuangan di Indonesia.

Selain para pengusaha di bidang maritim, maka para nelayan juga diuntungkan oleh UU Cipta Kerja. Izin pada kapal nelayan akan diberikan, walau mereka hanya punya kendaraan laut yang kecil. Misalnya 20 atau 100 GT. Dengan begitu, anggapan kalau UU Cipta Kerja merugikan para nelayan itu salah besar. Karena justru akan memudahkan bisnis mereka.

Jika para nelayan mendapatkan izin resmi dengan cepat, maka mereka bisa naik statusnya. Bukan hanya nelayan skala kecil, tapi bisa bertransformasi jadi supplier seafood ke restoran dan warung. Karena mereka punya izin resmi, bisa melaut tanpa harus takut akan kehadiran patroli polisi laut. Usahanya akan jadi lancar dan membesar.

Perubahan status ini akan membuat mereka mendapat untung besar. Ketika usahanya maju maka daya belinya juga naik. Sehingga membuat perputaran uang di pasar makin cepat. Indonesia bisa selamat dari lubang resesi, karena dunia usaha berkembang dengan sangat baik. Efek domino yang positif ini membuat Indonesia bebas dari ancaman krisis ekonomi jilid 2.

UU Cipta Kerja bisa mengubah wajah dunia usaha maritim karena para pebisnis bisa mendapat legalitas dengan mudah dan cepat. Syaratnya juga tidak berbelit-belit dan prosesnya bisa via daring. Pebisnis UMKM di bidang kelautan akan makin maju dan bangkit dari keterpurukan akibat hantaman badai corona.

Penulis adalah kontributor Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta

Baca Lainnya

PON XX 2021 di Papua Memperkuat Persatuan Indonesia

Oleh: Siska Amelia (Warganet Kota Tangerang) Pertandingan ataupun perlombaan cabang olahraga merupakan salah satu cara...

7 Maret 2021, 20:56 WIB

Ketum BPI KPNPA, Rahmad Sukendar, Berpotensi Jabat Dewas KPK

Jakarta – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia...

Ketum (BPI-KPNPA) Rahmad Sukendar, SH

7 Maret 2021, 18:30 WIB

Disiplin Prokes dan Vaksinasi Solusi Ampuh Hadapi Varian Baru Virus Corona

Oleh : Zainudin Zidan Mutasi Virus Corona baru B117 asal Inggris telah masuk ke Indonesia....

7 Maret 2021, 08:46 WIB

UU Cipta Kerja Mudahkan Pelayanan Publik

Oleh : Putu Raditya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berupaya untuk...

6 Maret 2021, 18:36 WIB

Masyarakat Papua Dukung Otonomi Khusus

Oleh : Sabby Kosay Otonomi khusus di Papua sangat didukung oleh warga asli Bumi Cendrawasih....

6 Maret 2021, 01:51 WIB

Kemenag Dorong Ujian Sekolah PAI Harus Jadi Quallity Assurance Pendidikan

Ditpai. Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama, Rohamt Mulyana Sapdi, meminta kepada guru pendidikan agama...

5 Maret 2021, 13:00 WIB

loading...