Senin, 2 November 2020 - 21:52 WIB

Masyarakat Menolak Deklarasi KAMI

Oleh : Alfisyah Kumalasari

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terindikasi masih aktif melakukan deklarasi meskipun di masa Pandemi Covid-19.

Masyarakat pun dengan tegas menolak deklarasi tersebut karena rentan menciptakan kluster Covid-19 dan memicu keresahan publik.
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jambi dibubarkan oleh pihak kepolisian. Polisi mengatakan bahwa yang membubarkan acara tersebut adalah Satgas Covid-19.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Kuswahyudi Trensadi mengatakan acara tersebut tidak mengantongi izin sehingga dibubarkan. Acara dihentikan sekitar pukul 16.00 WIB.

Pada kesempatan berbeda, Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Terorisme dan Komunisme (AMAR) di Kabupaten Tulungagung menyatakan menyatakan mendukung pemerintah dan menyuarakan sikap dalam petisi menolak radikalisme, terorisme dan khilafah.

Maliki selaku Ketua AMAR menyatakan bahwa pihaknya menolak keberadaan KAMI dan meminta agar menghentikan aksi Provokasi yang memecah belah bangsa.

Kelompok ini juga menjadi kelompok yang terus menciptakan gejolak di masyarakat. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai gerakan KAMI karena hanya memprovokasi rakyat di tengah penanganan Covid-19.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia rupanya tidak 100 % memiliki visi untuk menyelamatkan Indonesia, gerakan ini justru cenderung seperti gerakan politis yang terkesan mencari panggung demi ambisi pribadi.

Mulai dari menunggang aksi demonstrasi hingga deklarasi tak berizin. Mereka tetap mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan demi meninggalkan jejak ketenaran.

Kerapnya melangsungkan deklarasi tentu membuat sebagian masyarakat gagal paham, karena namanya gerakan moral seharusnya hanya sekali saja, dan manfaatkan aplikasi daring untuk menyebarkannya. Namun justru Deklarasi seakan dilaksanakan berkali-kali seperti membentuk partai.

Saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah aksi nyata, bukan deklarasi yang minim program kerja. Apalagi deklarasi yang tidak mengantongi izin, wajar apabila kegiatan tersebut dibubarkan oleh aparat keamanan.
Jika sudah seperti ini, lantas seperti apa masa depan KAMI? Skenario apa yang mungkin dijalankan oleh kelompok yang digawangi oleh Gatot Nurmantyo CS.

Salah satu kemungkinan skenario telah diungkapkan oleh Denny JA, dirinya mengatakan kemungkinan kejadian tahun 1998 dapat terulang saat ini. Namun, dia menegaskan hal itu tidak akan terwujud.

Skeneraio pertama, KAMI akan membawa pemerintahan Jokowi jatuh sebelum berakhirnya jabatan di tahun 2024. Tapi masih ada 2 variabel yang belum hadir sebagai konteks gerakan ini. Sebelum dua variabel tambahan hadir, KAMI tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan.

Sementara itu, Denny JA menyebutkan bahwa KAMI bisa jadi tidak menjatuhkan Jokowi tapi malah melahirkan sosok capres untuk pemilu selanjutnya. KAMI bisa dinilai menjadi King Maker untuk Pilpres 2024.

Namun, skenario kedua ini juga sulit terwujud karena KAMI memiliki kekurangan. Denny JA, mengatakan bisa saja KAMI berujung pada perpecahan internal.

Selain itu, Ada pula prediksi dari Denny JA yaitu KAMI tidak akan menjadi apa-apa. KAMI disebut bisa saja hanya menjadi penghias demokrasi negeri ini.

Skenario selanjutnya, Denny JA menyebutkan bahwa KAMI tidak akan menjadi apa-apa. KAMI disebut bisa saja menjadi penghias demokrasi negeri ini. Kelompok ini justru akan menjadi pemanis pemerintahan saat ini.

Pada kesempatan berbeda, Politikus PDIP Hendrawan Supratikno sempat melontarkan dugaan soal kelanjutan KAMI. Apakah KAMI bakal menjadi ormas maupun parpol?

Menurut Hendrawan, sebuah gerakan yang akhirnya menjadi ormas ataupun parpol sudah sering terjadi. Namun, jika KAMI menjadi ormas atau Parpol, Hendrawan menilai posisi KAMI akan sulit karena banyak tokoh parpol yang juga kritis.

Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.

Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.

Kelompok ini tampak mengedepankan narasi pesimistik dengan mengibaratkan Indonesia seperti Kapal Karam, mereka menggunakan narasi ini untuk menembak kursi kekuasaan.

Sudah tak terhitung berapa banyak penolakan terhadap KAMI yang dilakukan oleh masyarakat, namun KAMI masih saja berulah demi mencari ketenaran dengan menggelar deklarasi yang tak berkesudahan.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Artikel ini telah dibaca 122 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Apresiasi Pembangunan Jalan Trans Papua

Oleh : Rebecca Marian Pembangunan di Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka merasa lebih maju...

25 November 2020, 20:04 WIB

Masyarakat Menolak Safari Habib Rizieq di Daerah

Oleh : Abdul Rahman Terjadi banyak penolakan terhadap safari ceramah yang akan dihadiri oleh Habib...

25 November 2020, 15:09 WIB

Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja lahir dengan banyak penolakan dari buruh dan masyarakat...

25 November 2020, 14:57 WIB

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Halal

Oleh : Edi Jatmiko Sebentar lagi vaksin covid-19 akan diluncurkan di indonesia. Masyarakat tak perlu...

25 November 2020, 14:43 WIB

UU Cipta Kerja Bantu Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Oleh : Alfisyah Dianasari Pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah di masa pandemi. Memang tak hanya...

24 November 2020, 23:25 WIB

PT LIB Bertemu Kabaharkam Polri, Liga 1 dan 2 Siap Digelar Februari 2021

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi dari...

24 November 2020, 22:42 WIB

loading...