Kamis, 5 November 2020 - 15:39 WIB

Plang BPD di atas tanah sengketa Jalan Gadung, Denpasar.

Plang BPD di atas tanah sengketa Jalan Gadung, Denpasar.

1 Lokasi 3 Sertifikat ! Sengketa Tanah BPD Bali Diduga Bisa Mengarah Pidana.

Denpasar – Kasus sengketa lahan seluas 3,85 are diklaim milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belakangan terungkap obyek tanah tumpang tindih. Terdapat 3 sertifikat dalam satu bidang lokasi di Jalan Gadung Denpasar Timur.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Provinsi Bali, I Wayan Adimawan S.H, M.H mengatakan, Putusan Tingkat Kasasi No.2234 K/PDT/2017 jo putusan Pengadilan Tinggi No 127/PDT/2016/PT Dps yang dipegang BPD Bali masih perlu penelitian secara mendalam secara eksaminasi publik, katanya pada Kamis (5/11)

Dimana menurut pengacara akrab disapa Tang Adimawan menyebutkan, bahwa eksaminasi publik merupakan pengujian terhadap putusan pengadilan demi penegakan hukum dan keadilan yang berdampak secara luas terhadap masyarakat.

Ia menilai dalam kaitan ini patut diduga telah terjadi penyelundupan hukum perbuatan pidana dalam bidang agraria alias pertanahan.

“Salah satu kejanggalan seperti SHM 204 berlokasi di Desa Dangin Puri Kangin berada dalam satu bidang sama dengan SHGB No 12 berlokasi di Desa Sumerta Kauh dipegang BPD Bali.

“Dan anehnya lagi SHM No 171 berlokasi Desa Sumerta Kauh atas nama BPD Bali juga masih tercatat dalam bidang yang sama. Sehingga dalil bahwa SHM No 171 dijadikan dasar terbitnya SHGB No 12 tersebut tumpang tindih dalam situs peta bidang tanah atr/bpn,” ungkapnya.

Perlu diketahui sebelumnya pihak BPD Bali dengan modal mengantongi putusan Mahkamah Agung (MA) No.2234K/PDT/2017 mengklaim dan memasang plang sebagai punya hak atas lahan seluas 3,85 are di Jalan Gadung Denpasar Timur.

Namun belakangan BPD Bali disebut-sebut warga telah diduga arogan dan keliru mengkasuskan tanahnya sampai ke tingkat kasasi. Warga ini mengaku sebagai ahli waris tidak pernah menjaminkan sertifikat ke pihak bank. Dan merasa hak miliknya telah diserobot secara semena-mena.

“Pihak BPD Bali sebagai perusahaan milik pemerintah daerah kenapa arogan seperti ini? Harusnya memberi pelayanan yang baik dan menjamin hak warga. Bagaimana mungkin ada sertifikat lagi sementara sudah ada sertifikat sebelumnya. Dan warga sekitar tahu, tanah itu milik dari leluhur saya sejak dulu,” keluh I Kadek Marianta selaku salah satu warga mengaku sebagai ahli waris

Artikel ini telah dibaca 129 kali

loading...
Baca Lainnya

Kabaharkam Polri Beri Pembekalan di Apel Kasatwil 2020, Ini yang Disampaikan

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, memberikan pembekalan kepada...

25 November 2020, 22:12 WIB

Laksanakan Apel, Polsek Balaraja dan Muspika Siap Gencarkan Operasi Yustisi

TANGERANG – Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan apel persiapan pelaksanaan Operasi Yustisi, Rabu...

25 November 2020, 21:39 WIB

Camat dan Kapolsek Tigaraksa Serahkan Bantuan Sembako untuk Warga

TANGERANG – Kapolsek Tigaraksa Polresta Tangerang Polda Banten Kompol Sumaedi mendampingi Camat Tigaraksa Rahyuni menyerahkan...

25 November 2020, 21:30 WIB

Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Cikupa Apel Operasi Yustisi

TANGERANG – Jajaran Polsek Cikupa Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan apel Operasi Yustisi, Selasa (24/11/2020)....

25 November 2020, 21:22 WIB

Kapolresta Tangerang Ikuti Apel Kasatwil Secara Virtual, Siap Tegakkan Prokes

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengikuti Apel Kepala Satuan Wilayah...

25 November 2020, 18:10 WIB

Kapolres Majalengka Terima Silaturahmi dan Penghargaan Angkatan Muda Muhammadiyah

MAJALENGKA – Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso didampingi KBO Sat Intelkam IPDA Adeng Menerima...

25 November 2020, 17:48 WIB

loading...