Senin, 9 November 2020 - 15:52 WIB

Waspada Provokasi FPI Manfaatkan Isu Kepulangan Habib Rizieq

Oleh : Zakaria

Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia, pada 10 november 2020. Jelang kedatangannya, masyarakat diminta waspada akan provokasi dari FPI. Mereka disinyalir akan lakukan manuver pada banyak pihak. Mulai dari pemerintah Indonesia sampai pihak kedutaan.

Kabar kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia menjadi berita heboh karena ia akhirnya kembali, setelah 3,5 tahun tinggal di Saudi Arabia. Namun sayangnya ada beberapa sentilan negatif dari para anggota FPI yang mendramatisir peristiwa ini. Entah apa alasan mereka untuk melakukan provokasi, yang jelas kita tidak boleh terpengaruh atas ajakannya.

Ada beberapa manuver yang dilakukan oleh para anggota FPI, tentang kedatangan Habib Rizieq. Pertama, mereka menuduh pemerintah Indonesia akan mencokok pimpinan organisasi mereka, dan langsung memasukkannya ke bui. Karena jelang kedatangannya, di Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya dijaga ketat aparat.

Padahal tuduhan ini salah besar. Walau Rizieq pernah tersandung beberapa permasalahan hukum tahun 2015, namun kasusnya sudah ditutup. Penjagaan memang dimaksimalkan tapi bukan untuk penangkapan. Namun aparat diterjunkan ke sana untuk menjaga agar tidak ada kericuhan saat Rizieq sudah mendarat, dan menjaga agar simpatisannya tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan.

Menurut pengamat politik sekaligus direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, pemerintah tidak mempermasalahkan kepulangan Rizieq. Karena ia masih berstatus warna negara Indonesia, jadi wajar jika pulang ke tanah air. Jangan ada tuduhan bahwa pemerintah kontra terhadap Rizieq. Dalam artian jika ada tuduhan tak berdasar maka jadinya fitnah.

FPI juga menyerang pihak kedutaan yang menurut mereka menjegal kepulangan Habib Rizieq, dengan cara menyabotase tiketnya. Karena ada akun palsu yang meminta maskapai untuk membatalkan tiket pesawat Rizieq. Bagamana bisa seorang duta besar difitnah seperti ini?

Manuver FPI ini salah besar, karena sebelumnya Habib Rizieq memang berencana pulang ke Indonesia tanggal 10 november. Pertama, ia akan menjadi wali nikah putrinya, Najwa. Kedua, izin tinggal di Saudi Arabia memang habis, walau visanya masih berlaku. Jadi bukan karena pemerintah Indonesia mempengaruhi Kerajaan Arab untuk memulangkannya.

Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Saudi Arabia Agus Maftuh menyatakan, Rizieq pulang ke tanah air karena ia dideportasi. Izin tinggal (exit permit) yang diajukan telah dibatalkan oleh pemerintah di sana, karena ia terbukti melakukan pelanggaran selama tinggal di Arab. Namun Agus tidak mau membeberkan apa saja masalah Rzieq saat bermukim di sana.

Agus menambahkan, Rizieq jangan malu untuk mengakui bahwa ia dideportasi. Karena izin tinggalnya hanya sampai tanggal 11 november 2020. Sehingga mau tak mau pulang tanggal 9 november dengan maskapai milik Saudi Arabia, dan diperkirakan sampai di Indonesia tanggal 10 november.

Sesuai dengan prosedur, tiap orang yang datang dari luar negeri harus dites swab dan melakukan karantina. Namun sayangnya FPI menyerang pemerintah lagi, karena dianggap menghalangi kedatangan seorang pemuka agama. Padahal peraturan ini harus dilakukan semua WNI, tidak peduli statusnya. Karena protokol kesehatan harus dilakukan demi keselamatan bersama.

FPI tidak bisa beralasan bahwa Rizieq sudah melakukan tes swab sebelum naik pesawat, karena bisa jadi ia tertular saat dalam perjalanan. Justru ketika ia diwajibkan tes dan karantina, pemerintah melindungi kesehatannya dan juga keluarganya. FPI tidak bisa asal tuduh seperti itu dan membenci setiap peraturan pemerintah.

Waspadalah akan provokasi FPI yang mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah, karena dianggap mempersulit kepulangan Habib Rizieq Shihab. Padahal semua tuduhan mereka salah besar, karena Rizieq bebas kembali ke tanah air, walau harus tes swab dan karantina. Jangan termakan provokasi karena mereka melontarkan manuver tak berdasarkan bukti.

Penulis adalah warganet tinggal di Jakarta

 

Baca Lainnya

Ketum BPI KPNPA, Rahmad Sukendar, Berpotensi Jabat Dewas KPK

Jakarta – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia...

Ketum (BPI-KPNPA) Rahmad Sukendar, SH

7 Maret 2021, 18:30 WIB

Disiplin Prokes dan Vaksinasi Solusi Ampuh Hadapi Varian Baru Virus Corona

Oleh : Zainudin Zidan Mutasi Virus Corona baru B117 asal Inggris telah masuk ke Indonesia....

7 Maret 2021, 08:46 WIB

UU Cipta Kerja Mudahkan Pelayanan Publik

Oleh : Putu Raditya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berupaya untuk...

6 Maret 2021, 18:36 WIB

Masyarakat Papua Dukung Otonomi Khusus

Oleh : Sabby Kosay Otonomi khusus di Papua sangat didukung oleh warga asli Bumi Cendrawasih....

6 Maret 2021, 01:51 WIB

Kemenag Dorong Ujian Sekolah PAI Harus Jadi Quallity Assurance Pendidikan

Ditpai. Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama, Rohamt Mulyana Sapdi, meminta kepada guru pendidikan agama...

5 Maret 2021, 13:00 WIB

Pimpin Deklarasi tolak KLB, Rezka Tegaskan Demokrat Solid dan Tegak Lurus dengan AHY, LANJUTKAN KERJA KERJA POLITIK UNTUK RAKYAT

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Rezka Oktoberia dan...

5 Maret 2021, 09:55 WIB

loading...