Audit Kerugian Negara Kasus Pengadaan Jaring Apung Masih Dalam Proses

- Editorial Staff

Kamis, 12 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh (DelikNews) – Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyatakan audit kerugian negara terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan keramba jaring apung masih dalam proses.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya di Banda Aceh, Kamis,12 November 2020, mengatakan audit kerugian negara tersebut berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Aceh.

“Audit kerugian negaranya sedang dalam proses. Kami terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Aceh untuk dukungan dokumen-dokumennya,” kata Indra Khaira Jaya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, kata Indra Khaira, tim Kejaksaan Tinggi Aceh sudah mengekspose kasus dugaan korupsi pengadaan keramba jaring apung di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang bersumber dari APBN.

Dari ekspose tersebut, tim Kejaksaan Tinggi Aceh menyebutkan beberapa persoalan di antaranya pembayaran tidak sesuai dengan fisik. Pekerjaan fisik baru 75 persen, sedangkan pencairan uang sudah 90 persen.

Kemudian, kontrak kerja berakhir pada 2018, namun pekerjaan tidak selesai dan kontrak kerja tidak diputus. Begitu juga dengan denda yang dihitung salah. Denda seharusnya berdasarkan persentase nilai kontrak, tetapi dihitung berdasarkan sisa nilai kontrak.

“Begitu juga dengan kapal. Dalam spesifikasi, kapal dibuat dan didatangkan dari Norwegia. Tapi dalam pelaksanaannya, kapal dibuat di Batam,” kata Indra Khaira Jaya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf mengatakan penyidik masih menunggu hasil audit terhadap kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan keramba jaring apung.

“Penanganan kasus dugaan korupsi keramba jaring apung masih menunggu audit kerugian negara. Jadi, kami masih menunggu hasil auditnya,” kata Muhammad Yusuf.

Muhammad Yusuf mengatakan audit kerugian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyidik Kejati Aceh berharap audit kerugian negara tersebut bisa segera tuntas.

“Kami berharap audit kerugian negara bisa segera tuntas. Sebab, asas dalam menangani sebuah perkara harus ada kepastian hukum serta perkara tidak bisa digantung,” kata Muhammad Yusuf.

Terkait dengan tersangka, kata Muhammad Yusuf, masih satu orang berinisial D. Tidak tertutup kemungkinan tersangkanya bertambah. Penambahan tersangka tergantung pengembangan penyidikan.

“Kemungkinan penambahan tersangka tetap ada. Kami tunggu hasil audit kerugian negara, baru setelah itu ditindaklanjuti, apakah ada penambahan tersangka atau tidak,” kata Muhammad Yusuf.

Kejati Aceh mulai menyelidiki dugaan korupsi pengadaan proyek percontohan budi daya ikan lepas pantai pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Direktorat Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tersebut sejak 2018.

Proyek tersebut dilaksanakan pada 2017 dengan anggaran Rp50 miliar. Proyek pengadaan tersebut dimenangkan PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp45,58 miliar.

Hasil temuan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, pekerjaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Perusahaan juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Pekerjaan diselesaikan pada Januari 2018, sedangkan pencairan sudah dibayarkan pada 29 Desember 2017.

Selain itu juga terdapat indikasi kelebihan bayar. Kementerian Kelautan dan Perikanan membayar 89 persen dari seharusnya 75 persen pekerjaan. Total yang dibayarkan Rp40,8 miliar lebih dari nilai kontrak Rp45,58 miliar.

Dalam kasus ini, tim penyidik Kejati Aceh menyita delapan keramba apung beserta jaringnya, satu unit tongkang pakan ikan. Kemudian, satu paket sistem distribusi pakan, dan pipa pakan.

Serta, satu set sistem kamera pemantau, satu unit kapal beserta perangkatnya. Semua barang yang disita tersebut berada di beberapa tempat di Pulau Weh, Kota Sabang.

Selain menyita aset, tim penyidik juga menyita uang tunai Rp36,2 miliar. Uang tersebut diserahkan langsung dalam bentuk tunai oleh PT Perikanan Nusantara kepada Kejaksaan Tinggi Aceh.(Ant/Ali S)

Berita Terkait

Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil
Terbukti Lakukan Penyekapan di Rumah Amelia Salim, Danny Indarto Divonis 5 Bulan
Pengelolaan Rumah Susun Kemenkumham Tidak Sesuai Ketentuan Rp4 Miliar
Timses Caleg Datang, Minta Uang Dikembalikan
KPK Resmi Panggil Sekretaris BPBD Sidoarjo, Soal Apa?
Signal HP Lemot, Sidang Online Kasus Puri Banjarpanji Ditunda
Empat Terdakwa Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Transaksi Anugrah Yudo
SIDOKKES POLRES NISEL PERIKSA KESEHATAN PETUGAS PPK DAN PERSONIL PENGAMANAN

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:35 WIB

Pulang Kerja, Oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak Tabrak Tukang Becak dan Mobil

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:08 WIB

Terbukti Lakukan Penyekapan di Rumah Amelia Salim, Danny Indarto Divonis 5 Bulan

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:11 WIB

Pengelolaan Rumah Susun Kemenkumham Tidak Sesuai Ketentuan Rp4 Miliar

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:00 WIB

Timses Caleg Datang, Minta Uang Dikembalikan

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:00 WIB

KPK Resmi Panggil Sekretaris BPBD Sidoarjo, Soal Apa?

Selasa, 20 Februari 2024 - 11:51 WIB

Signal HP Lemot, Sidang Online Kasus Puri Banjarpanji Ditunda

Senin, 19 Februari 2024 - 22:37 WIB

Empat Terdakwa Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Transaksi Anugrah Yudo

Senin, 19 Februari 2024 - 20:12 WIB

SIDOKKES POLRES NISEL PERIKSA KESEHATAN PETUGAS PPK DAN PERSONIL PENGAMANAN

Berita Terbaru

Nasional

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Kamis, 22 Feb 2024 - 09:28 WIB