Papua Bagian Integral NKRI

- Editorial Staff

Minggu, 15 November 2020 - 07:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Tomotius Gobay

Provinsi Papua dan Papua Barat terletak di ujung timur, namun mereka tetap bagian dari Indonesia. Kedua provinsi ini sah jadi milik NKRI sejak tahun 1969. Jika ada pihak yang memprovokasi bahwa Papua diacuhkan oleh pemerintah, maka ia salah besar. Karena Presiden Jokowi berusaha adil dalam memajukan seluruh wilayah Indonesia.

Gunung Jayawijaya terkenal sebagai titik tertinggi di Papua. Masyarakat Indonesia amat bangga memilikinya, apalagi di puncaknya bersalju, sungguh eksotis. Wilayah Papua juga terkenal dengan keindahan alamnya di Raja Ampat dan jadi tempat favorit turis untuk berlibur. Kecantikan Bumi Cendrawasih membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski Papua ada di timur Indonesia, namun masyarakat Indonesia tetap mencintainya. Karena mereka sadar bahwa warga asli Bumi Cendrawasih adalah saudara sebangsa setanah air. Oleh karena itu, jika ada yang mengoceh bahwa Papua dijajah oleh Indonesia dan harus memerdekakan diri, ia salah besar.

Meskipun Papua baru bergabung jadi provinsi di Indonesia tahun 1969, tapi statusnya sudah sah, baik di mata hukum nasional maupun hukum internasional. Tidak ada yang namanya Negara Papua Barat. Itu hanyalah isu yang diembuskan oleh Organisasi Papua Merdeka. Sesuai dengan namanya, mereka ingin lepas dari NKRI dan mengibarkan bendera bintang kejora.

OPM yang lahir tahun 1965 sampai saat ini tidak menyetujui hasil pepera (penentuan pendapat rakyat) tahun 1969. Padahal dalam momen penting tersebut, 100% rakyat Papua setuju bergabung dengan Indonesia, dan tidak ada manipulasi. Tuduhan OPM dianggap angin lalu, karena buktinya sampai sekarang rakyat Papua mencintai NKRI.

Menurut hukum internasional, seluruh wilayah yang jadi bekas jajahan Belanda akan jadi milik Indonesia. Sementara Papua dulu dijajah Belanda, sehingga saat merdeka tahun 1945, otomatis menjadi wilayah Indonesia. Bahkan dari penelusuran sejarah, wilayah Papua dulu adalah termasuk Kerajaan Majapahit, karena pejabatnya ada yang memakai bulu cendrawasih.

Ida Bagus Made Bimantara, Direktur Eropa I Kementrian Luar Negeri menyatakan bahwa 99,5% negara di dunia setuju bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Sementara sisanya hanya 1, yakni Vanuatu, yang terus menggembar-gemborkan kemerdekaan Papua. Vanuatu adalah negara kepulauan di Pasifik Selatan dan seharusnya mereka tak mencampuri urusan internal Indonesia.

Sebagai negara kecil, buat apa mereka mengangkat isu Papua di forum internasional? Bisa jadi Vanuatu hanya mencari perhatian agar disorot oleh mata dunia. Padahal rakyat di Bumi cendrawash tidak pernah ingin berpisah dari Indonesia, karena mereka merasa perhatian pemerintah Jokowi sangat besar. Mereka mengabaikan ocehan Vanuatu.

Vanuatu tak tahu bahwa di Papua ada program otonomi khusus yang sudah berjalan 20 tahun. Keistimewaan ini membuat mereka punya Gubernur dan Walikota dari warga asli Papua, serta berhak mendapat kucuran dana untuk membangun wilayahnya.

Di Bumi Cendrawasih saat ini sudah maju, bahkan di Mimika situasinya bagaikan kota metropolitan.
Pemerintah juga tak pernah menganaktirikan warga Papua. Selama mereka mampu, maka akan diangkat jadi pejabat. Contohnya adalah Freddy Numberi yang pernah jadi menteri.

Selain itu, ada Billy Mambrasar yang menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi. Pemuda cerdas ini dipercaya jadi pegawai dengan jabatan khusus di Istana, di usianya yang masih 30-an.
Papua menjadi bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. Jangan sampai ada yang terprovokasi dengan ocehan Vanuatu atau OPM.

Tidak ada negara Papua Barat, karena tidak sah di mata hukum. Buktnya, masyarakat Papua tidak mau berpisah dari Indonesia dan mencintai tanah air, serta mendukung penuh program pemerintah yang dibuat Presiden Jokowi.

Penulis adalah mahasiswa Papua Tinggal di Semarang

Berita Terkait

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Menjadi Saksi Pelantikan Kasad
Tak Main-Main, Prajurit TNI Pembunuh Imam Masykur Dituntut Hukuman Mati
4 Prajurit TNI Gugur Saat Kontak Tembak di Kabupaten Nduga Dapat KPLB
Bentrok Masa Palestina vs Israel di Bitung, Kapolri Bereaksi
Menhan Prabowo Resmikan 12 Sumber Titik Air di Pamekasan Madura, Jawa Timur
KPK Bungkam, Kelanjutan Laporan Pengadaan Minyak dan Kilang Pertamina Diragukan Pasca Firli Bahuri Tersangka Pemerasan
Pertamina Ngaku Ada Kerjasama, KPK Terkesan Tutup Mata atas Laporan Pengadaan Minyak dan Kilang
5 Rekomendasi Sandal Crocs untuk Wanita

Berita Terkait

Rabu, 29 November 2023 - 18:00 WIB

Sekda Padang Pariaman Ikut Diperiksa Kejari Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Mesin Cokelat

Senin, 27 November 2023 - 18:12 WIB

Temuan Rp1 Miliar Lebih, BPK Minta Mendagri Perintahkan Sekjen Beri Intruksi Pokja Lebih Teliti

Senin, 27 November 2023 - 17:06 WIB

Bukittinggi Terima Penghargaan dari OJK sebagai Kota Terbaik dalam Akses Keuangan

Senin, 27 November 2023 - 16:44 WIB

Sekda Kota Padang: ASN Harus Jadi Contoh Nyata, Bergabung dengan Bank Sampah

Senin, 27 November 2023 - 10:05 WIB

Kawasan Wisata Equator Bonjol Terlantar, Berlumut, Berumput, dan Bersampah

Minggu, 26 November 2023 - 09:14 WIB

Kombes Pol Hamka BNPB: Salah Besar yang Menyebut Sekda Pasaman Terlibat Proyek RTG Malampah

Sabtu, 25 November 2023 - 11:12 WIB

Kritik Pembebasan Tugas Sekda Pasaman, Dr. Zulfikri Toguan Sebut Menyesatkan, Keliru dan Potensi Abuse of Power

Jumat, 24 November 2023 - 22:17 WIB

Menyoal Novotel Bukittinggi, Ini Aturan yang Melarang Aset Daerah Dijadikan Jaminan Pinjaman

Berita Terbaru

Regional

Ahli Sebut Perkara PKPU Tidak Mengenal Nebis In Idem

Kamis, 30 Nov 2023 - 00:53 WIB

Foto: Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah. Sumber: Dok. Gerindra Bali.

Bali

Bali Solid, De Gadjah Optimis Pilpres Satu Putaran

Rabu, 29 Nov 2023 - 21:41 WIB