Selasa, 17 November 2020 - 16:04 WIB

Plh. Kabid PPS Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Wijiati.

Plh. Kabid PPS Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Wijiati.

Kasus Sertifikat Ganda BPD Bali, Plh. Kabid PPS BPN Bali: Saya Akan Kejar !

Denpasar – Pelaksana Harian Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Plh. Kabid PPS) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali, Eko Wijiati mengatakan akan selalu berkomitmen mencegah terjadinya praktik mafia pertanahan.

Hal tersebut diungkapkan saat diklarifikasi terkait munculnya kasus sertifikat ganda terhadap sebidang tanah diklaim milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali di Jalan Gadung Denpasar, pihaknya meminta data, mengaku akan mengecek terkait Nomor Surat Keputusan (SK) Kepala BPN Tahun 1996, belakangan disebut-sebut sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 171 milik BPD Bali.

“Nanti kita akan bantu cari SK-nya dulu. Saya minta waktu, nanti kalau ketemu saya jelaskan secara detail, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan. Kirimi saya nomor SK-nya. Saya akan kejar ! ,” tegas Eko Wijiati, Selasa (17/11).

Lebih lanjut dikatakan bahwa selama ini pihaknya mengaku tidak mengetahui ada persoalan terkait sertifikat ganda urusannya antara warga dengan BPD Bali. “Kita juga dikejar target harus menyelesaikan persoalan. Tapi juga memang gak ada informasi. Makanya dari informasi ini saya akan masuk ke kantor kota (BPN Denpasar) untuk melakukan koordinasi mencari informasi lebih detail,” katanya.

Menurut mantan Tata Usaha BPN Kabupaten Gianyar ini jika terjadi overlapping (sertifikat ganda), itu bisa jadi lantaran ada itikad tidak baik dari mereka (pemohon penerbit sertifikat), juga karena ada administrasi yang belum sempurna.

“Tapi kalau terjadi seperti itu, harusnya ada indikasi ya. Bisa saja karena ada itikad-itikad tidak baik entah itu dari orangnya sendiri (pemohon) atau ada oknum yang di belakang. Itu yang harus kita jerat kan sebenarnya, kita berantas seperti itu,” singgungnya.

Disinggung arah pidana disarankan agar melapor ke pihak kepolisian. Jika terbukti adanya tindak pemalsuan dikatakan maka sertifikat itu dibatalkan “Sertifikat itu sebagai alat bukti hak yang tetap dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya. Kalau ternyata setelah dibuktikan ada pidana, hasil dari memalsukan ya cacat lah. Ya batal,” tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 107 kali

loading...
Baca Lainnya

Kabaharkam Polri Beri Pembekalan di Apel Kasatwil 2020, Ini yang Disampaikan

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, memberikan pembekalan kepada...

25 November 2020, 22:12 WIB

Laksanakan Apel, Polsek Balaraja dan Muspika Siap Gencarkan Operasi Yustisi

TANGERANG – Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan apel persiapan pelaksanaan Operasi Yustisi, Rabu...

25 November 2020, 21:39 WIB

Camat dan Kapolsek Tigaraksa Serahkan Bantuan Sembako untuk Warga

TANGERANG – Kapolsek Tigaraksa Polresta Tangerang Polda Banten Kompol Sumaedi mendampingi Camat Tigaraksa Rahyuni menyerahkan...

25 November 2020, 21:30 WIB

Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Cikupa Apel Operasi Yustisi

TANGERANG – Jajaran Polsek Cikupa Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan apel Operasi Yustisi, Selasa (24/11/2020)....

25 November 2020, 21:22 WIB

Kapolresta Tangerang Ikuti Apel Kasatwil Secara Virtual, Siap Tegakkan Prokes

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengikuti Apel Kepala Satuan Wilayah...

25 November 2020, 18:10 WIB

Kapolres Majalengka Terima Silaturahmi dan Penghargaan Angkatan Muda Muhammadiyah

MAJALENGKA – Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso didampingi KBO Sat Intelkam IPDA Adeng Menerima...

25 November 2020, 17:48 WIB

loading...