Selasa, 17 November 2020 - 17:36 WIB

Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab.

Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab.

Ombudsman Minta Polisi Usut Sengketa Tanah Diklaim BPD Bali

Denpasar – Ketua Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta pihak kepolisian segera mengusut dan mengambil inisiatif untuk menyelidiki kasus dugaan pidana sengketa tanah seluas 3,85 are yang diklaim milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali di Jalan Gadung Denpasar Timur.

Hal ini disampaikan agar dapat ditemukan kebenaran, mana pihak sebenarnya berhak atas tanah yang dipersengketakan.

“Pertama, kedua belah pihak kembali duduk bersama untuk menguji keaslian masing-masing sertifikat. Dan kedua, ombudsman meminta agar pihak kepolisian mengambil inisiatif untuk menyelidiki kasus ini agar ditemukan kebenaran mana yang berhak atas tanah itu,” ungkap Umar, Selasa (17/11).

Selain itu, ia juga meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali dapat memberikan kejelasan terkait adanya tiga (3) sertifikat penyebab konflik sengketa atas tanah yang letaknya tak jauh dari kantor BPN Denpasar itu.

BPN selaku pihak yang bertanggungjawab atas penerbitan sertifikat tanah itu diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi terhadap masalah ini. “Kita berharap pihak BPN segera memberikan klarifikasi ya!,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya pihak BPD Bali bermodal putusan Mahkamah Agung (MA) No.2234K/PDT/2017 mengklaim dan memasang plang sebagai pemilik hak atas lahan seluas 3,85 are di Jalan Gadung Denpasar Timur itu.

Namun belakangan BPD Bali disebut-sebut warga telah keliru mengkasuskan tanah tersebut sampai ke tingkat kasasi.

I Kadek Mariata, selaku pihak ahli waris mengaku heran dan tidak habis pikir mengapa tanah keluarganya bisa digugat padahal tidak pernah menjual atau menjaminkan sertifikat tanahnya itu ke pihak bank. Dan ia pun merasa hak miliknya telah diserobot secara semena-mena.

Sehingga, merasa tanahnya diserobot BPD Bali, Kadek Mariata pada tahun 2015 telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana pemalsuan akta otentik dari sertifikat yang dimiliki BPD Bali atas objek tanah keluarganya itu. Namun hingga kini belum ada progres dari laporan polisi yang ia buat lima tahun silam.

Baca Lainnya

Lawyer PPDI : Kades Unsum Menolak Kehadiran Media dan Perwakilan PPDI Ada Apa ?

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Menanggapi hasil pertemuan untuk meminta klarifikasi dan keterangan dari kepala...

8 Maret 2021, 19:07 WIB

Audit BPKP, Kerugian Negara pada Kasus Dugaan Korupsi DSI Galus Hampir 4 Miliar

Aceh-Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh terdapat kerugian negara pada Dugaan Korupsi Program Peningkatan Sumber...

8 Maret 2021, 17:52 WIB

Dana Likuiditas Terancam Tak Kembali, Ketua LPD Bugbug Dilaporkan ke Polda Bali

Denpasar – Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem-Bali inisial...

Depan: Kelian Desa Adat Bugbug Karangasem Nyoman Purwa (tengah), Ketua Tim Penasihat Hukum Desa Adat Bugbug I Gede Ngurah, SH., (kanan) dan Penasihat Hukum I Nengah Yasa Adi Susanto SH., MH., (kiri). (Foto: Deliknews.com)

8 Maret 2021, 16:57 WIB

Ungkap Kasus Narkoba Hingga 18 Kg, Kapolresta dan Kasat Narkoba Diganjar Penghargaan i Polisi Selebriti

TANGERANG – Satuan Reserse Narkoba Polresta Tangerang Polda Banten patut berbangga lantaran diganjar penghargaan dari...

8 Maret 2021, 15:41 WIB

Kinerja Baik Tangani Kekerasan Anak, Polresta Tangerang Dapat Penghargaan Kak Seto

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten mendapatkan penghargaan Kak Seto Award, Senin (8/3/2021). Penghargaan...

8 Maret 2021, 15:30 WIB

Polresta Tangerang Bareng 3 Pilar Bagikan Puluhan Ribu Masker Untuk Sukseskan PPKM

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten kembali melaksanakan kegiatan pembagian masker dan Operasi Yustisi,...

8 Maret 2021, 15:22 WIB

loading...