Mandailing Natal, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Gozali bungkam tidak menggapai konfirmasi via telepon dan via WhatsApp soal tidak menerima tamu ketika kunjungan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sumatera Utara (Sumut), Senin (16/11/20).
Sebelumnya telah diberitakan kekesalan Humas DPD LAI Sumut Ahmad Adha Lubis saat ingin bertemu dengan Sekda Madina untuk mengkonfirmasi sejumlah persoalan temuan dan pengaduan masyarakat di daerah Madina, namun Sekda tidak bersedia bertemu dengan alasan sibuk.
Baca juga: Humas LAI Sumut Sesalkan Sikap Sekda Madina
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolres Madina Sambut Baik Kunjungan LAI dan Deliknews.com
“Kita sangat sesalkan sikap Sekda Madina yang terkesan tidak siap melayani publik. Kita sudah perlihatkan surat tugas namun beliau tidak bersedia bertemu, sedangkan beliau ada di kantor dan kata sespri nya tidak ada tamu, namun lagi banyak kesibukan,” tegas Ahmad Adha Lubis.
Persoalan itu juga dibenarkan oleh Sespri Sekda Madina Novi ketika dikonfirmasi. “Iya saya sudah sampaikan, suratnya sudah saya kasih langsung ke pak Sekda. Katanya bapak lagi sibuk, lagi tidak terima tamu,” kata Novi.
Deliknews.com juga mengkonfirmasi soal tidak menerima tamu karena kesibukan beserta alasannya via WhatsApp, namun beliau tidak memberikan jawaban.
Tak hanya itu, Deliknews.com juga mengkonfirmasi Sekda terkait surat konfirmasi kepada Bupati Madina perihal sejumlah temuan di Pemkab Madina tahun 2018 sebagaimana telah dikirimkan pada April 2020 lalu, namun belum ada balasan.
Perihal surat itu, juga dicoba mengkonfirmasi Asisten lll Pemkab Madina Syahnan Batubara via WhatsApp namun tidak membalas serta dicoba konfirmasi langsung ke kantornya tidak ada di tempat.
Disampaikan salah satu pegawai yang bertugas di ruang Asisten lll agar memasukkan kembali surat dimaksud, sebab terkadang surat masuk bisa hilang.
“Yang kemarin kan, yang konfirmasi. Kalau gak gini, masukkan lagi suratnya, baru dinaikkan lagi. Surat kadang-kadang hilang, kadang-kadang beda yang ambil,” ujar pegawai tersebut.
Kemudian setelah ia mengecek daftar surat masuk, ternyata surat telah dialamatkan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).
“Sudah ke Keuangan. Koordinasi dengan inspektorat dan pimpinan bapak Sekda,” ujarnya.
Menanggapi sulitnya Sekda untuk dikonfirmasi, membuat Humas DPD LAI Sumut Ahmad Adha Lubis kembali kesal dan menjadi geram.
“Waktu itu (16/11/20) Pj Bupati Madina tidak ditempat. Sangat disayangkan, kita mau konfirmasi beliau (Sekda) tidak bersedia bertamu, media konfirmasi tidak ditanggapi. Ini untuk kepentingan masyarakat, menindaklanjuti pengaduan,” kesalnya.
Menurut Ahmad, sikap Sekda Madina yang terkesan buruk soal pelayanan publik mesti menjadi perhatian serius dari DPRD setempat dan Gubernur Sumut selaku wakil Pemerintah Pusat yang telah melantik Pj Bupati Madina.
“Bapak anggota dewan Madina selaku wakil rakyat dan Gubernur Sumut Bapak Edy Rahmayadi tolong sampaikan kepada Bapak Pj Bupati Madina kiranya dapat melakukan pembinaan atau evaluasi kinerja Sekda. Bagaimana masyarakat akan terlayani dengan baik, lembaga dan media saja tidak ditanggapi,” tegasnya.
Ia berharap agar Gubernur Edy Rahmayadi selaku wakil Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal demi masyarakat sebagaimana diatur dalam PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang telah di tandatangani Bapak Presiden Jokowi.
Menurut PP itu salah satu tugas Gubernur mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Sekda Madina Gozali juga belum menjawab konfirmasi.
(Darlin)
