Rabu, 18 November 2020 - 08:19 WIB

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (Humas Sumut)

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (Humas Sumut)

Aliansi Indonesia Tuding Gubernur Sumut Soal Sikap Sekda Madina

Mandailing Natal, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Gozali bungkam tidak menggapai konfirmasi via telepon dan via WhatsApp soal tidak menerima tamu ketika kunjungan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sumatera Utara (Sumut), Senin (16/11/20).

Sebelumnya telah diberitakan kekesalan Humas DPD LAI Sumut Ahmad Adha Lubis saat ingin bertemu dengan Sekda Madina untuk mengkonfirmasi sejumlah persoalan temuan dan pengaduan masyarakat di daerah Madina, namun Sekda tidak bersedia bertemu dengan alasan sibuk.

Baca juga: Humas LAI Sumut Sesalkan Sikap Sekda Madina

Kapolres Madina Sambut Baik Kunjungan LAI dan Deliknews.com

“Kita sangat sesalkan sikap Sekda Madina yang terkesan tidak siap melayani publik. Kita sudah perlihatkan surat tugas namun beliau tidak bersedia bertemu, sedangkan beliau ada di kantor dan kata sespri nya tidak ada tamu, namun lagi banyak kesibukan,” tegas Ahmad Adha Lubis.

Persoalan itu juga dibenarkan oleh Sespri Sekda Madina Novi ketika dikonfirmasi. “Iya saya sudah sampaikan, suratnya sudah saya kasih langsung ke pak Sekda. Katanya bapak lagi sibuk, lagi tidak terima tamu,” kata Novi.

Deliknews.com juga mengkonfirmasi soal tidak menerima tamu karena kesibukan beserta alasannya via WhatsApp, namun beliau tidak memberikan jawaban.

Tak hanya itu, Deliknews.com juga mengkonfirmasi Sekda terkait surat konfirmasi kepada Bupati Madina perihal sejumlah temuan di Pemkab Madina tahun 2018 sebagaimana telah dikirimkan pada April 2020 lalu, namun belum ada balasan.

Perihal surat itu, juga dicoba mengkonfirmasi Asisten lll Pemkab Madina Syahnan Batubara via WhatsApp namun tidak membalas serta dicoba konfirmasi langsung ke kantornya tidak ada di tempat.

Disampaikan salah satu pegawai yang bertugas di ruang Asisten lll agar memasukkan kembali surat dimaksud, sebab terkadang surat masuk bisa hilang.

Salah satu pegawai di ruang Asisten lll Pemkab Madina saat mengecek daftar surat masuk, (17/11/20).

“Yang kemarin kan, yang konfirmasi. Kalau gak gini, masukkan lagi suratnya, baru dinaikkan lagi. Surat kadang-kadang hilang, kadang-kadang beda yang ambil,” ujar pegawai tersebut.

Kemudian setelah ia mengecek daftar surat masuk, ternyata surat telah dialamatkan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

“Sudah ke Keuangan. Koordinasi dengan inspektorat dan pimpinan bapak Sekda,” ujarnya.

Menanggapi sulitnya Sekda untuk dikonfirmasi, membuat Humas DPD LAI Sumut Ahmad Adha Lubis kembali kesal dan menjadi geram.

“Waktu itu (16/11/20) Pj Bupati Madina tidak ditempat. Sangat disayangkan, kita mau konfirmasi beliau (Sekda) tidak bersedia bertamu, media konfirmasi tidak ditanggapi. Ini untuk kepentingan masyarakat, menindaklanjuti pengaduan,” kesalnya.

Menurut Ahmad, sikap Sekda Madina yang terkesan buruk soal pelayanan publik mesti menjadi perhatian serius dari DPRD setempat dan Gubernur Sumut selaku wakil Pemerintah Pusat yang telah melantik Pj Bupati Madina.

“Bapak anggota dewan Madina selaku wakil rakyat dan Gubernur Sumut Bapak Edy Rahmayadi tolong sampaikan kepada Bapak Pj Bupati Madina kiranya dapat melakukan pembinaan atau evaluasi kinerja Sekda. Bagaimana masyarakat akan terlayani dengan baik, lembaga dan media saja tidak ditanggapi,” tegasnya.

Ia berharap agar Gubernur Edy Rahmayadi selaku wakil Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal demi masyarakat sebagaimana diatur dalam PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang telah di tandatangani Bapak Presiden Jokowi.

Menurut PP itu salah satu tugas Gubernur mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Sekda Madina Gozali juga belum menjawab konfirmasi.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 167 kali

loading...
Baca Lainnya

Ini Kejanggalan Kasus Sertifikat Ganda BPD Bali di Jalan Gadung

Denpasar – Sertifikat ganda dalam kasus Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam satu lokasi muncul...

Ilustrasi.

5 Desember 2020, 17:05 WIB

23 Advokat Baru KAI Bali, Lutfi Yazid : Janji Suci Antara Rakyat dan Negara

Denpasar – Sebanyak 23, diangkat menjadi advokat anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dewan Pimpinan Daerah...

Prosesi pengangkatan advokat KAI.

5 Desember 2020, 16:38 WIB

Kapolda Aceh Layak Pimpin POLRI

BANDA ACEH-DelikNews Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, sangat layak pimpin Polri menggantikan Kapolri Idham...

5 Desember 2020, 15:48 WIB

Ketua DPD RI Laporkan 4 Wilayah Layak Dimekarkan Jadi Provinsi, Ala Tak Masuk

DelikNews-Jakarta (04/12/2020)- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma’runf...

5 Desember 2020, 15:44 WIB

Dirkrimsus Polda Aceh akan Gelar Perkara Dugaan Kasus Korupsi Makan Minum Karantina Hafizh 2019

(BANDA ACEH)|-DelikNews Terkait perkembangan  Penyelidikan dugaan korupsi Makan minum Karantina Hafizh Tahun Anggaran 2019 yang...

5 Desember 2020, 15:39 WIB

Sidang Lapangan Kasus Anaya Villa & Resort di Pecatu, Pengembang Mangkir

Badung РSidang lapangan sengketa  Anaya Villa & Resort, gugatan perdata bernomor 18/pdt.g/2020/PN.DPS terhadap I...

Sidang lapangan kasus proyek Vila Anaya Pecatu, dipimpin majelis hakim I Made Pasek SH. MH., (dua kiri), Wayan

5 Desember 2020, 10:05 WIB

loading...