Kamis, 3 Desember 2020 - 22:19 WIB

Kapolri Tegaskan akan Menindak Tegas Siapapun yang Melanggar Ketertiban Umum

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan bahwa Negara tidak boleh kalah dengan organisasi kemasyarakat (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Idham terkait upaya penghadangan terhadap aparat kepolisian oleh Front Pembela Islam (FPI) saat mengantarkan surat pemanggilan kepada Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akanĀ  sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Idham dalam keterangannya, Kamis (3/12/2020).

Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh stakeholder ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

“Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalang petugas dalam melakukan proses penegakan hukum,” ujar Idham.

Di sisi lain Idham memastikan, Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yaitu dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

“Polri selalu mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi,” tandas mantan Kepala Bareskrim Polri ini.

Sekadar diketahui, Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizieq sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sebagaimana diketahui Pasal 160 KUHP sendiri berbunyi bahwa, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.(rel/Ali Sadikin)

 

Artikel ini telah dibaca 156 kali

Baca Lainnya

BPBD Damkar Bartim Semprotkan Disinfektan di Rutan dan Pasar Tamiang Layang

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Kabupaten...

3 Maret 2021, 17:38 WIB

Rimau Group Berikan Bantuan Masker kepada BPBD Damkar Barito Timur

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Rimau Group yang bergerak di bidang pertambangan batubara di wilayah...

3 Maret 2021, 16:52 WIB

Polresta Tangerang Ringkus Pelaku yang Curi Motor Pemancing

TANGERANG – Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Polda Banten meringkus 2 orang pria berinisial MR...

3 Maret 2021, 16:43 WIB

UD Tani Mandiri Malaka Melayani Pupuk Bersubsidi di 4 Kecamatan

Malaka, NTT, deliknews – Pengecer UD Tani Mandiri di Desa Laleten Kecamatan Weliman menjual pupuk...

3 Maret 2021, 15:10 WIB

Polres Gayo Lues Amankan Tersangka Transaksi Satwa Dilindungi

Kepolisian Polres Gayo Lues, Provinsi Aceh berhasil mengamankan tersangka transaksi satwa yang dilindungi dalam kondisi...

3 Maret 2021, 15:09 WIB

Program Pos Sanjung, Kapolresta Tangerang Kunjungi Kediaman Anggota dan ASN

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro melaksanakan kegiatan Polisi Selasa Berkunjung (Pos...

3 Maret 2021, 11:29 WIB

loading...