Kamis, 3 Desember 2020 - 23:47 WIB

Kapolri Tegaskan Tindak Tegas Siapapun yang Langgar Ketertiban Umum

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan organisasi kemasyarakat (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Idham terkait upaya penghadangan terhadap aparat kepolisian oleh Front Pembela Islam (FPI) saat mengantarkan surat pemanggilan kepada Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Idham dalam keterangannya, Kamis (3/12/2020).

Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh stakeholder ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

“Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalang petugas dalam melakukan proses penegakan hukum,” ujar Idham.

Disisi lain, Idham memastikan, Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yaitu dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

“Polri selalu mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi,” tandas mantan Kepala Bareskrim Polri ini.

Sekadar diketahui, Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizieq sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sebagaimana diketahui Pasal 160 KUHP sendiri berbunyi bahwa ‘Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Artikel ini telah dibaca 184 kali

loading...
Baca Lainnya

Masyarakat Adat Papua Dukung Vaksinasi Covid-19

Oleh : Abner Wanggai Vaksinasi corona nasional sudah dimulai di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua...

17 Januari 2021, 22:02 WIB

Literasi Nilai-Nilai Pancasila di Medsos Cegah Radikalisme

Oleh : Aldia Putra Organisasi radikal terus bergerilya walau statusnya telah dibubarkan. Mereka menggunakan media...

17 Januari 2021, 21:41 WIB

Pemerintah Siapkan Draft Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Oleh: Deka Prawira Saat ini, Pemerintah Pusat masih tetap menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun aturan...

17 Januari 2021, 21:13 WIB

Keren, Rumah Makan Gubug Gurame dan Saputra Tour and Travel Sukses Kembali Adakan Acara Sunatan Massal  

Setelah sukses mengadakan kegiatan sunatan massal selama tiga kali pada tahun 2020, Rumah makan Gubug...

17 Januari 2021, 14:09 WIB

Masyarakat dan Santri Mendukung Vaksinasi Covid-19

Oleh : Alfisyah Dianasasri Setelah mengalami serangkaian ujicoba hingga beberapa tahapan. Vaksin yang digadang-gadang jadi...

17 Januari 2021, 08:14 WIB

Masyarakat Papua Mendukung Kelanjutan Otsus Jilid II

Oleh : Timotius Gobay Pembangunan infrastruktur dan Otonomi khusus menjadi salah satu program prioritas Pemerintah...

17 Januari 2021, 07:28 WIB

loading...