Sabtu, 5 Desember 2020 - 15:44 WIB

Ketua DPD RI Laporkan 4 Wilayah Layak Dimekarkan Jadi Provinsi, Ala Tak Masuk

DelikNews-Jakarta (04/12/2020)- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma’runf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). LaNyalla melaporkan sejumlah wilayah yang dinilai DPD layak untuk menjadi provinsi, Kamis (3/12/2020) siang.

Dilansir dari laman dpd.go.id LaNyalla mengatakan, dari kajian dan aspirasi yang diterima DPD, empat provinsi baru yang layak mendapat perhatian pemerintah selain Papua adalah Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan

Barat, Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur.

Senator asal Dapil Jawa Timur ini merinci mengenai faktor-faktor yang memicu pemekaran di banyak daerah. LaNyalla menyebut di antaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial dan budaya.

“Sebagian besar DOB, PAD-nya habis bahkan tak cukup untuk membiayai organisasi baru itu, apalagi untuk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan dan lain-lain untuk produksi ekonomi. Jika yang menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bukan tujuan DOB,” imbuh LaNyalla.

Oleh karena itu, kata mantan Ketum PSSI ini, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif. Menurut LaNyalla, pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.

“Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya 45 Provinsi,” tambahnya.

Oleh karena itu, sebut LaNyalla, pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan daerah (Desartada) perlu dilakukan. Ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Selain Ma’ruf Amin, rapat ini juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Rapat pun diikuti oleh Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Djafar Alkatiri. Serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin. [sumber berita: dpd.go.id]

Artikel ini telah dibaca 225 kali

loading...
Baca Lainnya

FPTI Bartim Lakukan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Banjir Kalsel

Barito Timur, Kalteng, Deliknews – Pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Barito Timur (Bartim)...

17 Januari 2021, 15:47 WIB

Polri Ambil Langkah Cepat Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera mengambil langkah cepat sebagai antisipasi melonjaknya jumlah...

16 Januari 2021, 23:56 WIB

Laksanakan Operasi Yustisi, Polsek Kresek dan Muspika Tegur 7 Pelanggar

TANGERANG – Jajaran Polsek Kresek Polresta Tangerang Polda Banten bersama Muspika Kecamatan Kresek kembali melaksanakan...

16 Januari 2021, 22:39 WIB

Laksanakan Operasi Yustisi, Polsek Kresek dan Muspika Bagikan Masker ke Warga

TANGERANG – Polsek Kresek Polresta Tangerang Polda Banten bersama jajaran Kecamatan Kresek dan Koramil Kresek...

16 Januari 2021, 22:23 WIB

Polsek Cisoka Edukasi Komunitas Jaro Soal Protokol Kesehatan

TANGERANG – Jajaran Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan (binluh)...

16 Januari 2021, 22:17 WIB

Tim Tindak PPKM gabungan Tiga Pilar Polresta Tangerang Laksanakan Patroli Hunting

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten bersama Kodim 0510 Tigaraksa, dan Satpol PP Kabupaten...

16 Januari 2021, 22:00 WIB

loading...